Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

REJIM KERAHASIAAN ATAU REJIM KETERBUKAAN INFORMASI ?

 
Oleh: Agus Sudibyo 

“Rahasia Negara!” Kata-kata ini begitu menakutkan selama Orde Baru. Klaim rahasia negara bisa menyeret wartawan atau siapapun masuk bui karena menyebarkan informasi yang merugikan pejabat tertentu. Rahasia negara bisa membuat aktivis dan peneliti menjadi terpidana karena membuka data dan dokumen yang menunjukkan kebobrokan birokrasi. Selama bertahun-tahun, rahasia negara menjadi hantu bagi siapa saja yang ingin menyingkap berbagai penyimpangan dan efisiensi dalam tubuh pemerintahan.

Pasca reformasi 1998, kondisi politik memang  telah banyak berubah. Kebebasan pers dan egalitarianisme politik berkembang pesat. Namun, kultur dan rejim kerahasiaan sesungguhnya tetap menjadi problem serius.  Pada tataran praksis,  publik tetap kesulitan mengakses institusi-institusi resmi. Pejabat publik bermasalah masih leluasa melontarkan klaim rahasia atas informasi yang dimilikinya. Lembaga-lembaga pemerintah masih menutup diri dari investigasi pers dan proses penyidikan berbagai perkara.  Pada tataran regulasi, berbagai kebijakan atau rencana kebijakan pemerintah secara langsung maupun tidak justru berusaha kembali mengatribusi badan dan pejabat publik untuk memberlakukan berbagai bentuk klasifikasi perahasiaan informasi atas nama “rahasia jabatan”, “rahasia antar lembaga, “rahasia internal badan publik”, dan “rahasia negara”.

*     *     *

Dalam konteks inilah, pembahasan RUU Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) menjadi penting untuk diperhatikan. Saat ini, pembahasan RUU KIP memasuki tahap  pembahasan Bab “Informasi Yang Dikecualikan”. Pada tahap inilah tujuan legislasi RUU KIP dipertaruhkan : transformasi dari Rejim Kerahasiaan menuju Rejim Keterbukaan. Transformasi ini ditentukan oleh sejauhmana RUU KIP akan merumuskan prinsip-prinsip pengecualian atau perahasiaan informasi ? Sejauhmana klasifikasi kerahasiaan informasi akan dilakukan tanpa merugikan prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan informasi sebagaimana telah menjadi tujuan ?

Yang patut diwaspadai di sini adalah perumusan klasifikasi kerahasiaan informasi yang dilakukan secara sepihak dan sektoral, sehingga justru mempersempit lingkup hak publik atas informasi. Jika ini yang terjadi, kita akan memiliki undang-undang yang lahir dengan semangat melindungi hak publik untuk mengontrol transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, namun dalam prakteknya justru membatasi akses publik untuk mewujudkan hak tersebut.

Terkait dengan pembahasan Bab “Informasi Yang Dikecualikan” Dalam RUU KIP, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seksama dari publik. Pertama, Tim Interdept Pemerintah secara langsung telah mengajukan permintaan agar pembahasan pasal-pasal “Informasi Yang Dikecualikan” bersifat tertutup untuk publik. Suatu kemunduran jika pembahasan RUU yang ingin melembagakan transparansi dan keterbukaan informasi, justru hendak dilakukan secara  tertutup bagi publik, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembahasan terbuka memang bersifat kontraproduktif bagi legislasi RUU KMIP. Sejauh ini mayoritas Komisi I DPR tampaknya masih menghendaki Rapat Panja RUU KIP terbuka untuk publik.

Kedua, Tim Interdept Pemerintah dalam proses selanjutnya meminta agar pembahasan “Informasi Yang Dikecualikan” yang terkait dengan isu-isu pertahanan-ketahanan nasional dan fungsi intelejen ditunda hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Patut diwaspadai, pemerintah sengaja mengulur pembahasan isu-isu tersebut dengan skenario nantinya bisa memaksa DPR untuk membahasnya secara tertutup.

Ketiga, dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan Pemerintah, pemerintah mengusulkan perluasan lingkup Pengecualian atau Perahasiaan Informasi. Yakni dengan memasukkan klausul-klausul baru perahasiaan informasi dengan alasan “rahasia jabatan”, “ketentuan internal lembaga publik”, “surat perjanjian antar lembaga”, “kerahasiaan informasi keuangan” dan lain-lain. Pemerintah juga mengusulkan agar keputusan untuk membuka atau menutup informasi di badan-badan publik harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan lain. Hal ini tentu bertentangan dengan rencana awal untuk menjadikan UU KIP sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur akses informasi publik. Jika usulan pemerintah itu diterima, bisa menimbulkan ketidakpastian dan tidak efektifnya pelaksanaan UU KIP karena terjadi tumpang-tindih dengan undang-undang yang lain.

Keempat, hingga saat ini Pemerintah masih bersikukuh mengeluarkan “BUMN-BUMD” dari gugus “Badan Publik” yang harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU KIP. Permintaan Pemerintah ini tentu sangat berlebihan dan tidak masuk akal karena dari berbagai segi, BUMN/BUMD justru harus menjadi sasaran utama dari “Rejim Keterbukaan Informasi”. BUMN/BUMD adalah badan publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mengelola kekayaan publik secara langsung, menjalankan fungsi pelayanan publik secara langsung dan pimpinannya dipilih berdasarkan keputusan politik. Fakta juga menunjukkan betapa BUMN/BUMD sarat dengan problem-problem korupsi, kolusi, inefisiensi, serta buruknya standard pelayanan publik pada berbagai bidang.

*     *     *

Kepada para penyusun RUU KIP perlu diingatkan satu dalil utilitarianisme moral, “hanya bila semua pihak yang akan terkena dampak suatu norma hukum bisa menerima konsekuensi dan efek sampingnya, kepatuhan umum atas hukum itu  dapat diharapkan memenuhi kepentingan semua orang” (Mill, 1864). Terkait dengan pembahasan RUU KIP,  mempertimbangkan masukan masyarakat menjadi sama pentingnya dengan mempertimbangkan masukan lembaga intelijen, TNI, BUMN dan institusi resmi lain. Bukan hanya institusi resmi saja yang akan menerima dampak pemberlakuan UU KIP, namun juga  publik yang selama ini menjadi korban ketertutupan birokrasi yang berdampak ambruknya sistem pelayanan publik akibat problem korupsi yang akut. Yang perlu dilakukan terkait dengan isu “Kerahasiaan Informasi” dalam RUU KIP dengan demikian adalah melakukan berbagai konsultasi publik untuk menjaring masukan-masukan masyarakat, lalu menjadi masukan itu sungguh-sungguh sebagai dasar perumusan dalam Panja RUU KIP yang dilakukan secara terbuka bagi publik.

*    *   *

Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET, Penerima Press Freedom Award 2007.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: