Oleh: Agus Sudibyo | Februari 9, 2009

RUU Rahasia Negara, Skenario Politik Apakah?

Oleh: Agus Sudibyo

Perang Irak telah lama usai. Amerika Serikat dan sekutunya bergelimang kemenangan. Presiden Irak Saddam Hussein bahkan berhasil mereka hukum mati. Namun perang ini meninggalkan tanda-tanya. Benarkah alasan-alasan yang digunakan Amerika Serikat dan sekutunya untuk membumi-hanguskan negeri seribu mimpi itu? Meskipun publik Amerika notabene sepakat rejim otoriter Saddam Hussein memang layak ditundukkan, namun “alasan pembenar” perang itu tetap menimbulkan kecurigaan.

Bersamaan dengan kegagalan Amerika Serikat dalam mengendalikan situasi internal Irak, kecurigaan itu berubah menjadi keberanian untuk menggugat keabsahan dokumen intelijen tentang senjata pemusnah massal yang digunakan Presiden Bush sebagai alasan untuk membombardir Irak. “Ada kemungkinan dokumen-dokumen itu palsu, dan penyusunannya merupakan bagian dari kampanye penyesatan untuk memanipulasi opini publik tentang Irak,” demikian laporan yang ditulis Rockefeller, senator Partai Demokrat, untuk FBI 14 Maret 2003. Direktur CIA George Tenet yang memasok versi asli dokumen itu ke Gedung Putih juga angkat bicara. Menurut Tenet, “16 kata” tentang senjata pemusnah massal dalam pidato kenegaraan Bush di depan Konggres 28 Januari 2003 seharusnya ditiadakan.

Pada hari-hari terakhir dalam jabatannya sebagai Presiden, Bush secara terbuka mengakui informasi tentang senjata pemusnah massal Irak itu tidak benar. Setelah bergelimang kemenangan dalam perang Irak, Bush mengakui sebuah skandal memalukan: pemalsuan dokumen intelijen dan kebohongan terhadap publik. Namun Bush tidak sendirian dalam hal ini. Pentagon Papers, Water Gate, Iran Contra adalah sederet skandal yang juga menunjukkan, klaim-klaim rahasia negara dalam sejarah pemerintah Amerika Serikat, seringkali tidak benar-benar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keamanan negara, namun lebih untuk menutup-nutupi kesalahan dan penyelewengan dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan strategis.

* * *

Setiap pemerintahan memang cenderung menciptakan sekat tebal antara proses penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi dan kontrol publik di sisi lain. “Kebanyakan pemerintah lebih senang melaksanakan kebijakannya secara diam-diam. Bahkan pemerintah yang demokratis sekalipun lebih suka melakukan sebagian besar urusannya jauh dari pengetahuan publik” (Andrew Puddetphatt 1999). Mekanisme kerahasiaan menjadi sarana untuk menyembunyikan muasal keputusan politik yang bisa jadi tidak populer di mata publik, namun terlanjur diputuskan dalam situasi kompleks tertentu. Di balik klaim-klaim rahasia negara yang dilontarkan pejabat pemerintah, sesungguhnya tersembunyi maksud mengelabuhi publik berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan secara ekslusif dan sepihak.

Pelajaran ini sangat relevans bagi bangsa Indonesia saat ini, karena DPR dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU RN). Ada skenario politik untuk mengesahkan UU Rahasia Negara sebelum pemilu 2009. Percepatan legislasi RUU RN ini perlu diwaspadai benar oleh unsur-unsur pro demokrasi. Bukan dengan semangat anti kerahasiaan negara, karena pelembagaan prinsip kerahasiaan negara sesungguhnya memang dibutuhkan, dan lazim dilakukan di negara lain. Namun dengan concern bahwa kerahasiaan negara dapat menegasikan hak-hak politik warga negara atas proses peyelenggaraan pemerintahan yang transparans dan akuntabel. Kerahasiaan negara dalam prakteknya lebih banyak digunakan pemegang kekuasaan untuk melakukan kebohongan publik, untuk menyembunyikan kesalahan dalam pengambilan kebijakan.

Lagi pula, cukup meragukan urgensi UU Rahasia Negara. Problem bangsa Indonesia saat ini terutama sekali bukanlah bagaimana menciptakan mekanisme kerahasiaan atas informasi-informasi pemerintahan guna melindungi kepentingan negara. Namun sebaliknya, bagaimana mengakhiri dominasi rejim kerahasiaaan dan budaya ketertutupan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level. Rejim kerahasiaan dan budaya ketertutupan sejauh ini terbukti masih menjadi kendala utama upaya pemberantasan korupsi dan perwujudan good governance di Indonesia.

Pada sisi lain, pelembagaan rahasia negara sesungguhnya sudah dilakukan dalam 10 pasal KUHP dan dalam satu bab tersendiri dalam UU KIP. Pengesahan UU Rahasia Negara hanya akan menghasilkan tumpang-tindih pengaturan dengan KUHP dan UU KIP. Jika ini terjadi, niscaya akan lahir ketidakpastian hukum antara perkara-perkara yang wajib dibuka kepada publik dan perkara-perkara yang dapat dirahasiakan. Ketidakpastian hukum tentang jaminan hak-hak publik atas informasi di satu sisi dengan kebutuhan untuk merahasiakan informasi pada sisi lain.

* * *

RUU RN memberikan kewenangan yang sangat luas bukan hanya kepada institusi negara, namun juga kepada seluruh lembaga resmi untuk melakukan klaim rahasia negara atas informasi yang dikelolanya. Dapat dibayangkan betapa problematis jika yang berhak melakukan klaim rahasia negara bukan saja institusi kepresidenan, pejabat-pejabat tinggi negara, departemen pemerintah, namun juga Lurah, Kepala Kantor Pos, dan seterusnya.

Persoalan berikutnya, definisi rahasia negara dalam RUU RN terlalu luas, umum, dengan parameter yang elastis, sehingga memberi peluang kepada lembaga resmi untuk secara semena-mena memutuskan klaim rahasia negara. Penentuan lingkup rahasia negara juga dilakukan secara kategoris semata, tanpa melalui mekanisme uji konsekuensi dan uji kepentingan publik guna memastikan benarkah suatu informasi patut dirahasiakan dan lebih menguntungkan mana bagi publik antara membuka dan menutup informasi tersebut.

RUU RN tidak mengatur mekanisme yang menjamin keseimbangan antara kepentingan merahasiakan informasi di satu sisi, dengan kepentingan untuk melindungi hak publik atas informasi pemerintahan di sisi lain. Pengaturan kerahasiaan negara dalam RUU RN menegasikan kepentingan publik atas keterbukaan informasi dan kebebasan pers sebagai bagian dari hak politik warga negara, dan hanya berfokus kepada kepentingan birokrasi untuk merahasiakan informasi.

Penegasikan kepentingan publik ini juga tercermin dalam pengaturan tentang Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara yang berwenang membuat ketentuan-ketentuan operasional tentang perahasiaan informasi (kriteria-kriteria dan mekanisme). Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara hanya mencerminkan kepentingan birokrasi sebagaimana terlihat dari komposisi keanggotaan yang tanpa melibatkan unsur publik sama sekali. Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara diketuai Menteri Pertahanan dengan anggota tetapnya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala POLRI, Kepala BIN, Kepala Arsip Nasional dan Kepala Lembaga Sandi Negara. Tanpa adanya perwakilan publik, sulit dibayangkan Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara akan mempertimbangkan kepentingan publik dalam proses perahasiaan informasi. Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara juga akan tumpang-tindih dengan Komisi Informasi karena dua institusi ini notabene mengatur ranah yang sama: akses informasi publik ke lembaga resmi pemerintahan.

* * *

Jika demikian kondisi RUU RN, mengapa pemerintah dan DPR tetap bersikeras mengesahkan RUU RN sesegera mungkin? Richard Robison dan Vedi R. Hadiz (2004), pernah mengingatkan bahwa reformasi politik yang berlangsung beberapa tahun terakhir di Indonesia belum melahirkan perubahan signifikans dalam struktur dan kultur pemerintahan Indonesia. Reformasi politik notabene hanya berjalan pada tataran artifisial dan simbolik. Lebih berbahaya lagi, tanpa banyak disadari sedang terjadi proses reorganizing power kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi lama yang merasa terancam oleh proses-proses reformasi tata-pemerintahan, lalu berusaha membalikkan sejarah menuju sistem politik yang otoriter dan sentralistik.

Dalam konteks ini, kita menemukan satu kemungkinan: inisiatif memunculkan RUU RN merupakan bagian dari skenario reorganisasi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi yang merasa terancam oleh trend pelembagaan keterbukaan informasi, sebagai bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu. RUU Rahasia Negara tidak sungguh-sungguh dimaksudkan untuk melindungi genuine national security secrecy, namun juga dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa terlibat dalam praktek korupsi dan pelanggaran HAM, dan melihat perangkat hukum semacam UU KIP dan UU Pers sebagai ancaman di depan mata.

Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta

Media Indonesia, edisi Senin, 2 Februari 2009

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: