Salah satu program yang dijalankan oleh Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) saat ini adalah advokasi RUU Keterbukaan Informasi Publik (Freedom of Information Act), dulu bernama RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Berikut adalah beberapa artikel dan berita terkait dengan tema tersebut.
Artikel
- Jangan Tunda Keterbukaan Informasi!
- Paradoks Keterbukaan
- Penyadapan dan Keadilan Publik
- Rezim Kerahasiaan Pemilu 2009
- Sejenak Terang Terbitlah Gelap
- Independensi Komisi Informasi
- Jalan Panjang ke Transparansi
- Transparansi Sepenuh Hati?
- Jerat Sanksi dalam RUU KIP
- Sertifikasi Guru dan Keterbukaan Informasi
- BUMN, Kerahasiaan dan RUU KIP
- Lapindo dan Hak Untuk Tahu
- Eksklusivisme Pemerintah dan Publik yang Teralienasi
- Konservatisme Politik dalam RUU KIP
- Memberantas Korupsi Tanpa Transparansi
- Publik yang Teralienasi, Catatan atas KenaikanTarif Listrik, Telepon dan Harga Dasar BBM
- Rejim Transportasi dan Rejim Kerahasiaan
- Krisis Informasi Publik
- Delegitimasi Politik atas Lembaga Negara Independen
- Bencana Alam dan Krisis Informasi Publik
- Bahaya Pengendalian Informasi, Catatan Kritis atas Perpu Antiterorisme
- Pemberantasan Korupsi dan Rejim Kerahasiaan
- Rahasia Negara atau ‘Rahasia Birokrasi’?
- Rejim Kerahasiaan atau Rejim Keterbukaan Informasi
- Right to Know dan Kebohongan Terhadap Publik
- Salah Paham Soal UU KMIP
- RUU Kebebasan Informasi Sebagai Agenda Demokratisasi
- Merebut Momentum Legislasi
- Darurat Militer Aceh dan Problem Transparansi
- The Development of Access of Information in Indonesia
Berita
- Agus Sudibyo: Polri Harus Jelaskan Kenapa Tutup Informasi Rekening
- RPP Penyadapan Bukan Prioritas
- Pelarangan Siaran Live Sidang Langgar Hak Publik
- UU KIP Tak Bisa Semaunya
- SELEKSI ANGGOTA KOMISI INFORMASI, Utamakan Komposisi Bukan Kedekatan
- Anggota DPR Pembolos Seharusnya Di-recall
- Pastikan Sinkronisasi RUU Rahasia Negara dan UU KIP
- Seleksi Anggota Komisi Informasi Harus Transparan
- Perjelas Biodata Calon Anggota Komisi Informasi
- Tutup Informasi Dipidana
- KIP: Empat Titik Krusial Pembentukan Komisi Informasi
- Kebebasan Itu Masih Lonjong
- Information bill in hot water as protests grow
- Menguat, Desakan Revisi UU KIP
- Penyederhanaan Parpol Dapat Kurangi Korupsi
- RUU KIP Rawan Kriminalisasi Publik
- Masih Terdapat Perbedaan persepsi Mengenai Sanksi Dalam RUU KIP
- RUU KIP, Status BUMN Ditentukan oleh Tim Bersama
- Penulis Surat pembaca Pun Bisa Terancam Penjara
- Indonesia Bisa Dikesankan Negara Tiran
- Pembahasan Kembali ke Ide Awal Penyusunan
- Sanksi Atas penyalahgunaan Informasi Dianggap Merugikan Publik
- Indonesia Pressure Mounts for Public Information Bill
- RUU KIP, Keterbukaan Birokrasi Sulit Diwujudkan
- Publik Berhak Tahu Hasil Audit BUMN
- Menhan Ajak Sandingkan Dengan RUU Rahasia Negara, RUU KMIP Didahulukan
- Pemerintahan Yudhoyono Dinilai Tidak Transparan
- Coalition of NGO’s Opposes Secrets Bill
- Agus Sudibyo: RUU KMIP Harus Menang Momentum Melawan RUU Rahasia Negara
- LSM DPR Prioritaskan RUU yang Memperkuat Pemberantasan Korupsi
- Freedom of Info Bill Hangs in Balance
- Perlu Jaminan Hukum Bagi Akses Informasi
- RUU Kebebasan Informasi, Masyarakat perlu Lakukan Counter Intelegence
- Freedom of Information not a Threat to State Secrets
- Official Secrets Bill Must not Curb Info, Say Activist
- Bongkar Korupsi Bantuan Korban Tsunami di Aceh
- Media Tak Sadar Kebebasan Informasi
- Transparansi di Sanur
- RUU KMIP Pertaruhan Komitmen DPR
- RUU KMIP Segera Dibahas
- Dibentuk, Pansus RUU Kebebasan Informasi
Komentar Terakhir