Oleh: Agus Sudibyo | Februari 21, 2008

RUU Kerahasiaan Negara Hambat Pemberantasan Korupsi

Jakarta (Bali Post) –
RUU Kerahasiaan Negara menjadi ancaman terhambatnya penanggulangan dan pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas program pemerintah. RUU itu dinilai berpotensi mengembalikan budaya pemerintahan yang penuh kerahasiaan dan ketertutupan, yang pada gilirannya menghambat proses demokratisasi untuk menciptakan good governance dan clean government.  

Ketua Koalisi untuk Kebebasan Informasi Agus Sudibyo mengatakan hal itu di Gedung MPR/DPPR Jakarta, Jumat (11/2) kemarin.  Menurut Agus, yang paling dibutuhkan saat ini adalah produk hukum yang menjamin hak-hak publik untuk mendapatkan informasi, mengontrol kinerja pemerintah serta menguji akuntabilitas para pejabat. Bukan sebaliknya, membuat undang-undang yang bersifat menutup akses publik ke lembaga-lembaga pemerintah. 

Sejauh ini, Agus menjelaskan, upaya melembagakan prinsip-prinsip kerahasiaan negara dilakukan secara tertutup dan eksklusif dan tidak melibatkan unsur publik. Dalam hal ini, RUU Kerahasiaan Negara menganut prinsip limited access maximum exemption yaitu memandang bahwa seluruh informasi bersifat rahasia, kalau ada hanya sebagian kecil yang dapat dibuka. Dengan demikian, keterbatasan akses publik terhadap informasi akan menghasilkan pemerintahan yang tertutup dan terpisah dari realitas masyarakat. Hal ini, kata Sudibyo, sangat berlawanan dengan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) yang menggunakan prinsip maximum access limited exemption yaitu semua informasi bersifat terbuka.  

Namun, sesal Sudibyo, rapat paripurna DPR pada 1 Februari lalu memutuskan penempatan pembahasan RUU KMIP berada di belakang RUU Kerahasiaan Negara dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009. Padahal, pembahasan RUU KMIP di DPR sudah sampai pada tingkat II dan tinggal menunggu amanat presiden (ampres). Sedangkan RUU Kerahasiaan Negara baru pada tahap pembahasan di tingkat I. 

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, sebaiknya pembahasan RUU KMIP dan pembahasan RUU Kerahasiaan Negara digabung dalam satu pembahasan. Ia menilai RUU Kerahasiaan Negara sesungguhnya tidak dibutuhkan karena klausul kerahasiaan negara sudah diatur secara komprehensif di dalam RUU KMIP. Agus berharap, justru pemerintah dan DPR mendorong segera berlakunya UU KMIP. Hal ini penting agar permasalahan-permasalahan yang akan menjadi kendala di masa datang sudah diantisipasi sejak dini.  

Kalau RUU KMIP tidak keluar secepatnya, banyak permasalahan yang akan sulit ditangani antara lain pengelolaan dana bantuan di Aceh, juga soal anggaran pilkada. Semua itu perlu diketahui publik dan jaminan hukum melalui sebuah UU KMIP,” katanya. (kmb4)

Sabtu Kliwon, 12 Pebruari 2005


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: