Oleh: Agus Sudibyo | Februari 21, 2008

Sanksi atas Penyalahgunaan Informasi Dianggap Merugikan Publik

Senin, 24 September 2007 | 23:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:

Ancaman sanksi pidana terhadap penyalahgunaan informasi oleh publik dalam Rancangan Undang Undang Kebebasan Informasi Publik (KIP) dianggap berpotensi merugikan kepentingan publik sendiri.

Koordinator Yayasan SET, Agus Sudibyo, mengatakan sanksi itu akan merugikan pihak publik yang menggunakan data itu. Data itu, lanjut dia, tidak bisa digunakan untuk membongkar kasus korupsi dalam lembaga pemerintah. “Nantinya akan menyulitkan wartawan,” kata dia di Hotel Ibis Tamarin Senin (24/9).

Masyarakat, termasuk wartawan, katanya,harus berhati-hati ketika menggunakan informasi dari pemerintah. “Harus jelas dulu, apakah itu data yang bisa diakses oleh publik atau data yang dibatasi.”

Agus menganggap ancaman sanksi itu tak sebanding dengan konsekuensi yang dibebankan kepada pejabat negara yang melakukan tindakan serupa. Dalam rancangan undang-undang itu, sanksi kepada pejabat publik hanya berupa denda Rp 10 juta hingga Rp 75 juta, yang nantinya dibebankan ke APBN dan APBD. “Ini bertolak belakang,” jelasnya.

Padahal, lanjut dia, dampak kelalaian penyebarluasan informasi oleh pejabat negara bisa merugikan publik. Dia mencontohkan, ketika pejabat publik lalai menginformasikan potensi bencana, akibat yang ditimbulkan bisa merenggut puluhan, bahkan ratusan, nyawa. “Dampaknya jauh lebih besar dibandingkan akibat data yang disebarluaskan oleh wartawan,” katanya.

Agus menilai pembebanan denda pada anggaran negara juga sebagai hal yang sangat kontraproduktif.
Menurut dia, seharusnya sanksi yang diberikan kepada pejabat publik itu bisa memberikan efek jera. “Pasal ini masih belum disepakati. Pemerintah masih kukuh dengan pasal ini,” kata dia.

Pasal lain yang menjadi masalah adalah upaya mengeluarkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD dari badan publik. “Pemerintah beralasan itu untuk kepentingan bisnis,” katanya. “Ini pun masih deadlock,” kata dia.

Menurut dia, BUMN dan BUMD ini merupakan lembaga yang riskan terhadap kemungkinan korupsi. “Ini badan publik yang banyak potensi korupsinya,” ia menjelaskan.

Anggota Tim Perumus RUU KIP Djoko Susilo mengatakan hingga saat ini prosesnya masih deadlock. “Kami jengkel dengan argumen pemerintah yang dibolak-balik. Di deadlockan saja biar masuk agenda pleno komisi,” kata dia.

Menurut dia, perlu kesabaran dalam pembahasan RUU ini. “Jangan asal-asalan bisa bablas saja nanti,” kata Djoko.

Djoko menuturkan, pemerintah sangat pintar memanfaatkan kondisi dan pintar mengakali pasal-pasal itu. “DPR harus berhati-hati dan perlu pengawasan dari media,” kata dia.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: