Oleh: Agus Sudibyo | Februari 25, 2008

Penulis Surat Pembaca Pun Bisa Terancam Penjara

 

Kamis, 14 Februari 2008 – 13:11 wib

Anggi Kusumadewi – Okezone


JAKARTA – Apa jadinya jika seorang penulis surat pembaca bisa terancam hukuman penjara? Kondisi tersebut jelas menunjukkan ketidakmapanan iklim kebebasan pers di Indonesia.

Kekhawatiran itu disampaikan oleh Koalisi Pendukung Kebebasan Informasi Publik atas sejumlah materi RUU Kebebasan Informasi Publik (KIP) yang tengah digodok di DPR, di ruang Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2/2008).

Menurut Agus Sudibyo dari Yayasan SET, koalisi menemukan beberapa materi RUU KIP yang justru bertolak belakang dengan prinsip hak publik atas informasi. Pemberlakuan sanksi bagi pengguna informasi yang menyalahgunakan info publik dinilai justru merugikan masyarakat.

Sebab itu, lanjut Agus, koalisi mendesak pemerintah dan DPR untuk menghapus beberapa pasal yang multitafsir dan merugikan masyarakat dan pers. Pertama, meminta menghapus pasal yang memuat ketentuan sanksi bagi pengguna informasi yang menyalahgunakan info publik.

Kedua, menghapus ketentuan yang mewajibkan pemohon mencantumkan alasan memperoleh info publik. Ketiga, meminta penggolongan BUMN sebagai badan publik yang memiliki kewajiban menyediakan info publik dan keempat, meminta pemerintah dan DPR untuk menghilangkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur petunjuk pelaksanaan komisi informasi.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga mempertanyakan beberapa pasal yang multi tafsir, seperti yang termuat dalam pasal 49. Agus meminta penjabaran lebih lanjut mengenai definisi “pemanfaatan informasi” sebagaimana termuat dalam pasal tersebut.

Seperti diketahui, pasal 49 RUU KIP berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan informasi publik dan/ atau melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp30 juta.

Sementara pasal 5 (1) berbunyi, Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU yang berlaku. “Hal itu menjadi serius apabila warga negara ditahan karena karya jurnalistiknya dan bukan karena tindak kriminal,” ujar Agus yang juga tergabung dalam koalisi tersebut. (pie)

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: