Oleh: Agus Sudibyo | Maret 10, 2008

Bongkar Korupsi Bantuan Korban Tsunami di Aceh

 

Kompas, Kamis, 28 April, 2005

Jakarta, Kompas – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki indikasi korupsi dalam penyaluran bantuan untuk para korban tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Penggunaan dana itu sangat rentan dikorupsi.

Demikian disampaikan Hidayat seusai acara Sosialisasi Putusan MPR di Provinsi Banten, Serang, Selasa (26/4). “Kami berharap BPK maksimal dalam mengawasi, meneliti, dan membongkar kasus-kasus yang ada indikasi korupsinya,” katanya.

KPK hendaknya terjun langsung melakukan penyelidikan dalam proses penyaluran bantuan untuk korban tsunami. Hidayat menegaskan, setiap rupiah dana bantuan tsunami harus dipertanggungjawabkan.

Di samping itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International, diharapkan ikut mengawasi penyaluran dana bantuan agar tidak dikorupsi.

Hidayat mengatakan, penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi dana bantuan bencana tidak akan memengaruhi negara-negara donor. “Mereka malah akan percaya jika korupsi dibongkar dan hukum ditegakkan,” ujarnya.

Gugatan serupa juga dilontarkan dalam diskusi “Transparansi Dana Bantuan Aceh dari Perspektif Kebebasan Informasi” di Jakarta, Rabu kemarin. Dalam diskusi yang dipandu Agus Sudibyo itu, Manajer Program Monitoring Aceh ICW Ridaya La Ode Ngkowe dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida mempertanyakan akuntabilitas dana bantuan korban tsunami yang hingga kini masih gelap walaupun sudah memasuki bulan keempat. Bahkan laporan pemerintah atas penggunaan bantuan yang disampaikan ke BPK menimbulkan pertanyaan karena tidak secara rinci melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Rp 400 miliar yang telah dibelanjakan.

Meski investigasi belum selesai, Ridaya mengaku punya bukti-bukti empiris kemungkinan kebocoran dana bantuan Aceh. Ridaya menunjuk salinan laporan Menko Kesra Alwi Shihab kepada BPK yang singkat, cuma tujuh halaman. Ketua BPK Anwar Nasution sendiri mengkritik laporan itu.

Dalam laporan itu, rekapitulasi periode 21 Februari-25 Februari, diungkap bantuan dalam negeri berupa uang mencapai Rp 1,21 triliun dan yang dikeluarkan sudah Rp 406,38 miliar. Bantuan dari luar negeri setara dengan Rp 4,6 triliun.

Menurut Ridaya, yang aneh adalah Menko Kesra merasa tidak wajib melaporkan dana Rp 400 miliar lebih yang dibelanjakan dan Rp 800 miliar sisanya. “Yang parah adalah miskinnya kesadaran tentang perlunya akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik,” ujarnya.

Laode Ida juga menilai akuntabilitas penggunaan dana bantuan Aceh itu tidak pernah jelas. Pemerintah terjebak pada pertanggungjawaban administratif, bukan pada substansinya. Tradisi auditing juga ikut berperan karena auditor BPK bekerja sendiri dan selalu tertutup ketika memeriksa. “Dan saat kita minta pertanggungjawabannya, maka pertanggungjawaban hanya akan diberikan kepada pihak terkait. Padahal publik juga berhak tahu, apalagi karena itu sumbangan dari rakyat,” katanya. (sam/BUR)

http://www.acheh-eye.org


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: