Oleh: Agus Sudibyo | Maret 10, 2008

Jalan Tengah di Antara Kebebasan Pers dan Jerat Hukum Pidana

 

Senin, 01 Aug 2005

Jakarta (ANTARA News)

“Sebaiknya, kita mencari jalan tengah antara penerapan kebebasan pers secara murni sebagaimana di negara-negara maju dan pers yang dihadapkan dalam jeratan hukum pidana,” kata Prof Muladi SH dalam diskusi bertema “Media Watch dan Urgensinya Dalam Peningkatan Kualitas Kebebasan Pers” di kantor “The Habibie Center” di Jakarta, Kamis (14/7).

Muladi yang juga Ketua Tim Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengakui, sedang berpikir keras untuk menemukan titik kompromi antara dua kubu yang berbeda.

Pertama, menurut mantan Menteri Kehakiman itu, kubu yang percaya bahwa pers harus diberikan jaminan akan kebebasan secara utuh, bebas dari hukum pidana ketika ia menjalankan profesinya.

Kedua, jelas mantan Menteri Sekretaris Negara terebut, kubu yang beranggapan bahwa insan pers tetaplah warga negara biasa yang tunduk terhadap hukum yang berlaku yang menganut asas persamaan di hadapan hukum atau “equality before the law” terhadap semua warga negara.

Sementara itu, Bambang Harymurti selaku praktisi pers, yang berdiri di kubu pertama, berpendapat bahwa pers yang menjalankan fungsinya dan telah menaati kode etiknya harus dilindungi. Pers berdasarkan pengalaman sebelumnya berhadapan langsung oleh banyak praktik kolaborasi antara pemerintah dan kalangan bisnis yang ujung-ujungnya merugikan kepentingan masyarakat.

“Saya tidak percaya bahwa birokrasi dan aparat penegak hukum dapat memberantas korupsi. Selama ini faktanya seperti itu. Jadi, kita perlu melindungi pers yang berjuang dan berupaya membela kepentingan masyarakat,” kata Bambang yang Pemimpin Redaksi Majalah Tempo.

Ia mencontohkan, pemberitaan majalah Tempo yang berujung di pengadilan, karena tuduhan perusakan nama baik pengusaha Tommy Winata.

Menurut dia, kasus itu membuktikan bahwa pers ketika menjalankan fungsinya akan terjerat hukum pidana meskipun pers telah berusaha mengikuti kode etik profesinya.

Dalam tulisan itu, Tempo hanya membeberkan satu fakta, yaitu informasi rencana pembangunan pasar dari salah satu pengembang, sedangkan kelima nara sumebr lainnya termasuk Kepala Pasar, Lurah, Camat Tanah Abang dan Gubernur membantah adanya rencana itu.

“Satu fakta itu disandingkan dengan lima fakta yang membantah, karena memang hanya fakta itu yang diperoleh Tempo. Hal itu diangkat, karena selama ini ada rencana tertentu di balik kejadian kebakaran pasar. Tapi, ketika kita ingin membela kepentingan masyarakat, kita dihadapkan dengan jerat hukum,” kata Bambang.

Ia berharap, pers diberikan wewenang layaknya aparat kepolisian yang bisa bertindak atas nama hukum untuk melakukan hal-hal tertentu meski harus mengikuti tata aturan tertentu.

“Kita berada dalam keadaan transisi, jadi kita memerlukan `keadilan transisi` bagi pers. Ketika pers harus ke meja hijau, faktanya mereka dihadapkan dengan hakim dan aparat hukum lainnya yang belum profesional,” ujar Bambang.

Jadi, menurut dia, yang perlu diperkuat adalah lembaga Pemantau Media (Media Watch), dan bukan justru mengebiri kebebasan pers melalui jerat hukum pidana.

Terkait jerat hukum pidana, anggota Dewan Pers, Leo Batubara, mengatakan bahwa pers bukan meminta perlakuan khusus, tapi ketika pers menjalankan fungsinya dan telah mengikuti kode etiknya mereka harus dilindungi.

“Saya setuju kalau kita menjerat oknum pers yang melanggar kode etik. Tapi, bagi pers yang menjalankan fungsinya kita perlu lindungi,” kata Leo.

Sementara itu, pengamat dan peneliti media dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Agus Sudibyo, mengomentari Bambang Harymurti dan Leo Batubara sebagai figur pers yang kesepian di dunianya.

“Saat ini sebagian besar kalangan pers adalah orang-orang dan institusi yang pragmatis terhadap keadaan. Jadi, sangat sulit mengharapkan peran pers yang benar-benar berfungsi menjalankan kontrol bagi kepentingan masyarakat,” kata Agus.

Selain itu, Prof Muladi –yang Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang– menyoroti kinerja pers. Menurut mantan Rektor Undip itu, dunia pers perlu diisi orang-orang yang memang profesional di bidangnya yang perlu dipagari oleh semacam sertifikasi bagi para jurnalisnya.

Hal senada juga dikatakan Agus Sudibyo yang menyoroti masalah pendidikan bagi para calon jurnalis. Menurut dia, saat ini kondisi pendidikan jurnalistik dan ilmu komunikasi di berbagai perguruan tinggi negeri terdepan di Indonesia cukup memprihatinkan. Salah satu tolok ukurnya, menurut Agus, bisa dilihat dari angka perbandingan jumlah dosen dan mahasiwanya.

“Di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang perbandingannya, 1:60, di Universitas Gajah Mada 1:30 dan di UI 1:15. Tapi, di UI dosennya biasa mengajar di banyak tempat dan banyak juga yang bekerja di tempat lain,” ujarnya.

Ia menimpali, “Bahkan, ada yang menjadi staf ahli menteri. Jika dosennya kurang atau sibuk, bagaimana kita berharap mutu pendidikan jurnalistik kita bisa makin baik.”

Selain itu, ia juga menyoroti mengenai ketidakjelasan kurikulum, khususnya mengenai perbedaan porsi teori dan praktik untuk tingkatan Srata Satu (S-1) dan Diploma Tiga (D3) sampai ketidaktersediaan laboratorium.

Praktisi hukum

Sementara itu, praktisi hukum banyak yang agaknya lebih melihat insan pers sebagai warga negara biasa yang tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Asas persamaan di hadapan hukum atau “equality before the law” tetap berlaku terhadap semua warga negara termasuk para wartawan.

Dengan demikian, para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan (immune) sebagai subjek dari hukum pidana, dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia.

Anggota Komisi Hukum Nasional, Frans Hendra Winarta, dalam tulisannya berjudul “Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP” mencatat bahwa kebebasan pers dalam mengemukakan berita tetap dijaga, akan tetapi bukan berarti kriminalisasi dalam pers tidak dimungkinkan.

Menurut dia, ketika pers menjadi alat untuk melakukan penghinaan dan fitnah, tentu saja oknum tersebut harus dapat dipidanakan.

Dalam kondisi itu, menurut Frans, bukan pers sebagai media pemberitaan yang dikriminalisasi, tetapi pelaku, oknum yang mungkin saja menunggangi pers atau memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum itulah yang akan dikriminalisasi. Jadi, yang diadili adalah si pelaku dan bukan pers.

Lebih lanjut, ia menilai, dalam pembuktian pidana penghinaan dan fitnah yang dilakukan melalui media pemberitaan pers, tentu saja harus terdapat unsur “opzet” atau kesengajaan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana, dan juga adanya “schuld” atau kesalahan dalam perbuatan tersebut. Jadi, sesungguhnya bukan pemberitaan pers yang dipidanakan, tetapi perbuatan menghina atau memfitnah tersebut yang dipidana.

Menanggapi hal itu, Bambang Harymurti menyatakan, kesulitan jika pers harus menjamin tidak adanya rasa ketersinggungan pihak-pihak tertentu saat fakta-fakta yang didapatkan kalangan jurnalis dibeberkan di media massa.

“Sulit menjamin 100 persen tidak ada ketersinggungan, akibatnya dalam kondisi masa transisi seperti ini pers selalu terancam dalam menjalankan tugasnya. Jadi perlu adanya keadilan transisi,” kata Bambang.

Pendapat Muladi, “Kita harus mencari jalan tengah, agar dua sisi yang memiliki pandangan berbeda itu bisa bertemu dalam sebuah kesetimbangan yang adil dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.”

Ia mengimbuhi, “Mungkin, kita perlu membuat `guidance` bagi aparat penegak hukum dan mengamandemen UU Pers.” (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: