Oleh: Agus Sudibyo | Maret 10, 2008

Kaukus Anti-PP Penyiaran Terbentuk

Republika, Selasa, 07 Februari 2006

JAKARTA — Sikap ngotot pemerintah yang tetap memberlakukan empat peraturan pemerintah (PP) tentang penyiaran yang masih kontroversial menuai protes. Anggota DPR, aktivis LSM, dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), membentuk Kaukus Untuk Penyiaran (KUP) untuk bersatu menolak PP.

Kaukus itu dideklarasikan di gedung DPR/MPR, Senin (6/2) kemarin. Sejumlah anggota DPR yang bergabung antara lain Slamet Effendi Yusuf, Marzuki Darusman, dan Marwah Daud Ibrahim (F-PG); Sidharto Danusubroto, Sutradara Gintings, Permadi (F-PDIP); Moh AS Hikam, Nursyahbani Katjasungkana (F-KB); Tristanti Mitayani (Fraksi PAN); Ali Mochtar Ngabalin (Fraksi PBD); dan lain-lain.

Elemen organisasi yang menjadi anggota KUP antara lain KPI Pusat, Masyarakat Peduli Penyiaran Indonesia (MPPI), Yayasan SET, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Budayawan WS Rendra dan Arswendo Atmowiloto juga menjadi anggota KUP dari unsur perseorangan. KUP dalam pernyataannya menolak tegas pemberlakuan empat PP penyiaran. Mereka menilai pemberlakuan PP itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. PP tersebut dinilai merefleksikan keinginan pemerintah untuk mengontrol penyiaran dan melanggar asas demokrasi.

Anggota Komisi I DPR, Ali Mochtar Ngabalin, meledek Menkominfo, Sofyan Djalil. Menurut dia, Sofyan membelakukan PP itu karena tidak paham. ”Diberlakukannya PP ini karena dia tidak tahu. Tapi repotnya, dikasih tahu, dia tetap tidak mau mengerti,” katanya. Dalam rapat kerja di Komisi I, Menkominfo mengatakan keempat PP tersebut dibelakukan pada 5 Februari 2006. Bila Menkominfo tetap bersikap ‘tidak mau tau’, Ali Mochtar mengatakan DPR bisa berusaha menghentikan anggaran Depkominfo.

Wakil Ketua KPI, Sinansari ecip, menegaskan sikap KPI juga tetap menolak pemberlakuan PP tersebut. Sebab banyak pasal dalam PP yang bertentangan dengan UU No 32/2002 tentang Penyiaran. ”Sebenarnya ada tujuh PP yang kita tolak. Namun tiga PP saat ini sedang di-judicial review,” katanya. Proses judicial review, kata dia, tidak menghentikan pemberlakuan PP.

Koordinator Yayasan SET, Agus Sudibyo, mengatakan bila empat PP yang ditolak tetap diberlakukan, akan timbul banyak masalah. Antara lain mematikan lembaga penyiaran komunitas, mengancam kelangsungan dan kepastian hukum terhadap KPI, bahkan mengancam masa depan kebebasan pers di Indonesia.

( dwo )


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: