Oleh: Agus Sudibyo | Maret 10, 2008

Kaukus Penyiaran Nilai Keputusan MK Bias

Kompas, Kamis 16 Februari 2006

Kaukus Penyiaran menduga telah terjadi bias dalam pembuatan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 62 UU Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan industri penyiaran dan dijadikan dasar oleh pemerintah dalam membuat empat PP Penyiaran itu dinilai bias karena ada anggota majelis hakim MK yang memiliki keterkaitan dalam kepemilikan salah satu industri penyiaran.

Pernyataan itu mengemuka dalam konferensi pers yang diadakan Kaukus Penyiaran, Selasa (14/2). Hadir dalam konferensi pers, Tristanti Mitayani dan Djoko Susilo (Fraksi Partai Amanat Nasional), Marzuki Darusman (Fraksi Partai Golkar), Effendy Choirie (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Ali Mochtar Ngabalin (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi), serta Agus Sudibyo (Yayasan SET).

Berdasarkan dokumen anonim yang diperoleh Kaukus, diketahui bahwa Ketua MK Jimly Asshiddiqie pernah memiliki saham di PT Global Informasi Bermutu, pemegang lisensi TV Global. Hal itu tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan yang disahkan notaris Endang S Antariksa SH tertanggal 22 Maret 1999 Nomor Akta 14.

Akta ini ditetapkan 26 April 2000 AN Menteri Hukum dan Perundang-undangan Dirjen Hukum dan Undang-undang Prof Dr Romli Atmasasmita. Dalam dokumen itu tertulis, Jimly memiliki 750 saham dari total 10.000 saham yang ada. Nilai nominal saham yang dimiliki Jimly Rp 500.000 per lembar, sedangkan jumlah yang disetor Rp 375 juta.

Menurut Djoko Susilo, salah satu hakim MK, yaitu HAS Natabaya, saat pembahasan RUU Penyiaran merupakan penasihat hukum pemerintah. Karena itu, hal ini pun membuat keputusan MK menjadi bias dan lebih menguntungkan pemerintah dan industri penyiaran.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengakui soal kepemilikan saham atas namanya di stasiun TV Global. Namun, Jimly membantah hal itu berpengaruh terhadap putusan MK.

Ditemui di Jakarta, kemarin, Jimly mengatakan, meski saham itu atas namanya, tetapi bukan miliknya, melainkan milik organisasi Islamic Forum for Science Technology Human Resources Development (Iftihard). Saat itu saya menjadi sekjen tahun 1995. Saham itu bukan milik saya, tetapi Iftihard. Coba tanya saja ke sana, kata Jimly.

Saat ditanyakan apakah saham itu sudah dijual, Jimly mengatakan saham itu masih ada. Ia menyayangkan tudingan bahwa kepemilikan saham itu memengaruhi putusan MK.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: