Oleh: Agus Sudibyo | Maret 10, 2008

Perlu Jaminan Hukum bagi Akses Informasi

 

24 Apr 2002 1:40:21 AM

Jakarta (info-ri)- Undang-undang (UU) tentang Kebebasan Informasi merupakan komponen penting dalam penegakan dan pembangunan demokrasi. Untuk itu, perlu ada jaminan hukum bagi akses informasi di suatu negara yang menganut sistem demokrasi.

“Di Thailand, ide tentang kebebasan informasi telah diterima dengan baik oleh seluruh rakyat. Hal itu mencerminkan perkembangan demokrasi yang menggembirakan,” kata Kittisak Prokati dari Universitas Thammasat, Thailand, dalam makalahnya yang dipaparkan dalam seminar tentang UU Kebebasan Informasi, di Jakarta, Senin (22/4).

Dia mengungkapkan, negaranya telah memiliki dasar bagi kebebasan informasi dan hak perlindungan pribadi. Mereka telah mempunyai UU Kebebasan Informasi (OIA/ Official Information Act) yang merupakan hasil dari gerakan reformasi di Thailand pada periode 1992-1997.

Tujuan utama UU Kebebasan Informasi di Thailand, lanjutnya, untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi di sektor publik. “UU itu juga memberikan aturan-aturan yang jelas bagi pemegang kekuasaan untuk memberikan informasi yang sejujurnya,” jelasnya.

Untuk itu, harus dibentuk suatu lembaga independen. Thailand, tuturnya, telah memiliki dua lembaga independen, yaitu Komisi Informasi dan Lembaga Peradilan untuk Kebebasan Informasi.

“Bagaimana pun, UU tentang Kebebasan Informasi dan konsep tentang perlindungan pribadi merupakan hal yang baru. Negara kami pun masih perlu belajar banyak tentang dua hal itu, terutama tentang prosedur penegakan hukumnya. Dengan demikian, pejabat-pe- jabat publik dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat,” papar Kittisak.

Sementara Koalisi Organisasi Nonpemerintah (Ornop) untuk Kebebasan Informasi menyatakan, prinsip yang harus dipakai dalam RUU Kebebasan Informasi adalah bahwa kerahasiaan informasi harus bersifat jelas, ketat dan dalam waktu tertentu.

“Harus pula ditegaskan siapa yang berhak memutuskan kerahasiaan sebuah informasi. Dengan demikian, kami berharap tidak ada kekhawatiran lagi terhadap RUU Kebebasan Informasi yang dianggap tidak melindungi informasi yang harus dirahasiakan itu,” kata Agus Sudibyo dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Wacana tentang RUU Kebebasan Informasi, menurut dia, sebaiknya tidak dipersempit menjadi sekadar persoalan infrastruktur informasi yang belum siap. Perbaikan infrastruktur informasi, kata Agus, memang penting, tetapi jauh lebih penting adanya jaminan hukum atas akses informasi.(sp-01)


http://www.lin.go.id

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: