Oleh: Agus Sudibyo | Maret 10, 2008

Pers Perlu Kontrol Internal dan Eksternal

 

Dalam paradigma baru, komunikasi informasi dan penerangan adalah urusan masyarakat dimana sistem pers nasional telah berubah dari pemerintah sebagai badan pengatur menjadi swa regulasi. Pengaturan standard profesi, kualifikasi SDM profesional, jaminan modal investasi minimal, upah minimum pekerja pers dan kode etik pers serta etika profesi oleh kalangan sendiri. Dalam perspektif demokrasi memang penyelenggaraan pers (media cetak, media penyiaran) tidak boleh dikontrol atau diintervensi pemerintah. Penyelenggaraan pers berdasar self regulating. Sedangkan pers penyiaran oleh badan pengaturan indepenen (KPI).

Adapun yang mengontrol pers, dari sisi pelaku dapat berasal dari intern sendiri yaitu hati nurani si wartawan sendiri, sub editor, editor dan atau ombudsman media. Sedangkan pelaku kontrol eksternal meliputi oleh masyarakat itu sendiri, media watch (pemantau media), organisaasi warrtawan/pers, dewan pers/KPI serta jalur hukum apabila ada pelanggaran dalam karya jurnalistik diproses secara perdata serta pelanggaran berita malpraktek (non karya jurnalistik) secara pidana.

Hal tersebut disampaikan Leo Batubara, Ketua Komisi I Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers pada forum fasilitasi pemberdayaaan masyarakat dalam rangka mengkritisi media yang diselenggarakan Departemen Komunikasi dan Informasi di Hotel Safire Yugyakarta dari tanggal 9-10 Desember lalu. Acara itu dibuka Asisten I Sekda provinsi DIY Dr.Dahlan Taib mewakili Gubernur DIY diikuti berbagai unsur dari dinas instansipemerintah serta LSM termasuk Drs. Adang Syahriel M salah seorang staf dari Kantor Huams Informasi Kabupaten Bantul.

Sementara itu Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET, menjelaskan bahwa pada saat sekarang ada beberapa media cenderung menulis berita tidak berdasarkan fakta sehingga merugikan kelompok tertentu, media sering menulis berita hanya dari satu sisi saja, media masih banyak yang berpihak kepada kelompok politik serta bisnis tertentu, sering menggunakan bahasa yang bombastis, kasar dan sensitif bagi kelompok amsyarakat tertentu, pemicu konflik khususnya di wilayah konflik seta sering melupakan fungsi pendidikan publik.

Apabila ada sengketa dengan media maka jalan demokratis yang dapat ditempuh antara laina melalui pengaduan keberatan kepada Dewan Pers, mengirimkan surat protes/masukan kepada media, mendatangi media dan memberikan kritikan secara langsung, berdialog dengan asosiasi (ATVSI, PRSSNI, SPS dll), melakukan demonstrasi serta memboikot media bersangkutan? Yang penting dan perlu diperhatian bahwa media watch bisa dilakukan oran gper orang karena merupakan hak setiap pemirsa televisi, pendengar radio maupun pembaca surat kabar ? tandas Agus Sudibyo.

Pada kesempatan tersebut juga dibahas makalah tentang gerakan media literasi di Indonesia oleh Kepala Pusat Kajian Media dan Budaya Populer dari UGM, acara siaran yang merugikan masyarakat dan prosedur pengaduan kepada KPI (Komisi Penyoaran Indoensia) oleh Andrik Purwasito, DES dari KPI serta fungsi dan peran media watch serta cara pembentukan dan pengembangannya oleh Ridlo Eisy Ketua SPS Pusat Bidang Pendidikan dan Litbang. (Bn)

Senin Pon, 12 Des 2005 – 13:27 WIB

http://bantul.go.id

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: