Oleh: Agus Sudibyo | Maret 10, 2008

RUU Kebebasan Informasi, Masyarakat Perlu Lakukan “Counter Intelligence”

 

Kompas, 5 Februari 2002

Pakar politik Andi A Mallarangeng mengatakan, kebebasan warga negara mendapatkan informasi dari lembaga-lembaga negara atau institusi pemerintah mutlak diperlukan. Selain untuk menciptakan transparansi, kebebasan warga negara mendapatkan informasi merupakan bagian dari counter intelligence (intelijen balasan) warga negara terhadap negara atau pemerintah.

“Selama ini negara diberi keleluasaan mengintip dan mengawasi warganya lewat institusi intelijen seperti Badan Intelijen Nasional, intelijen polisi, intelijen jaksa, dan lain-lain. Warga negara memang memberi keleluasaan kepada negara untuk melakukan intelijen, namun kenyataannya kewenangan negara di Indonesia bisa sangat tidak terbatas dan berpotensi untuk diselewengkan,” kata Mallarangeng, Senin (4/2).

Mallarangeng mengatakan ini saat berbicara pada sesi dua seminar RUU Kebebasan Informasi yang diselenggarakan Lembaga Studi Informasi dan Media Massa (Elsim). Pembicara lainnya ialah pakar komunikasi dan hukum Prof Andi Muis, praktisi media massa Agus Sudibyo, kolumnis Ishak Ngeljaratan, pakar administrasi negara Nursadik, dan Kadit Binmas Polda Sulsel Komisaris Besar Subagio.

Agar negara tidak menyalahgunakan pengawasannya, kata Mallarangeng, satu-satunya jalan adalah warga negara harus mampu melakukan kegiatan intelijen balasan agar seluruh kewenangan negara dilakukan secara terbuka, taat hukum, dan benar-benar untuk kepentingan publik. “Counter intelligence hanya bisa dilakukan bila ada transparansi kegiatan negara, sehingga publik dapat mengakses badan-badan atau lembaga negara,” katanya.

Pesimis
Andi Muis menyatakan pesimis RUU Kebebasan Informasi ini dapat disahkan secepatnya oleh DPR. Alasannya, pemerintah atau negara yang seharusnya terbuka terhadap akses informasi, saat ini malah terkesan tertutup. Andi Muis pun meragukan efektivitasnya dan mengatakan “khayalan besar” kalau undang-undang ini nantinya efektif dilakukan di saat pemerintah menunjukkan gejala ketertutupan. “Pejabat yang tertutup dipastikan melakukan kebohongan publik,” katanya.

Untuk tingkat pemerintah lokal, Andi Muis mencontohkan bagaimana seorang pejabat yang tertangkap karena diduga menggunakan narkoba saat pemeriksaan awal urine-nya dinyatakan positif. Namun, tidak lama kemudian dalam pemeriksaan selanjutnya dinyatakan negatif. “Ini ‘kan gejala ketertutupan yang luar biasa,” katanya. (pep)

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: