Oleh: Agus Sudibyo | Maret 10, 2008

RUU KMIP Segera Dibahas

 

Republika, 06 Juli 2005

Setelah berulangkali terhambat, akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU) Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) segera dibahas oleh DPR. Selasa (5/7) kemarin, mayoritas fraksi di DPR menyetujui draf RUU KMIP usulan inisiatif DPR untuk dibahas menjadi RUU KMIP bersama pemerintah.

”Kami mengajak seluruh elemen bangsa, DPR, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa memiliki pandangan positif terhadap perlunya undang-undang ini. Keterbukaan informasi adalah keniscayaan untuk memajukan bangsa,” kata juru bicara Fraksi PAN, Tristanti Mitayani, saat membacakan pendapat fraksinya dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjogoeritno.

Bahkan, kata Tristanti, RUU KMIP perlu menjadi induk dari berbagai pengecualian dan pembatasan. Baik terhadap RUU Intelijen maupun RUU Rahasia Negara. Menurut Tristanti, saat ini adalah era keterbukaan, sehingga tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi untuk menghalangi seseorang mendapat akses informasi.

Meski secara institusional DPR RUU KMIP telah disepakati untuk dibahas, namun sejumlah fraksi masih memberikan catatan. Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD), misalnya mengingatkan tentang adanya batasan norma-norma yang tetap harus dipatuhi. ”Kebebasan memperoleh informasi memang merupakan hak mutlak, tapi tetap harus dibatasi norma-norma budaya dan religi,” kata juru bicara Fraksi BPD, Ali Mochtar Ngabalin.

Sementara itu, Koordinator Lobi Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Agus Sudibyo, menilai RUU yang dirumuskan DPR cukup memadai. Peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI) itu juga mengingatkan justru RUU yang dibuat pemerintah banyak kelemahannya. Sebelumnya, selain draf usul inisiatif, pemerintah juga memiliki draf RUU KMIP.

”RUU pemerintah lebih menuntut kewajiban menjaga informasi ketimbang memberi kebebasan memperoleh informasi,” ujarnya kepada Republika di Jakarta, kemarin (5/7).

RUU versi DPR, kata Agus, banyak mengadopsi draf yang diajukan koalisi masyarakat sipil, yang sangat menjamin hak publik atas informasi. Dalam draf tersebut, sambungnya, informasi yang wajib dirahasiakan juga sudah diatur secara detil.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: