Oleh: Agus Sudibyo | Maret 10, 2008

Televisi dan Massa yang Hilang

Di masa kampanye ini, televisi begitu berkuasa, memiliki daya sihir untuk mengubah, menambah, atau menghapus massa. Citra partai dan calon presiden berada dalam genggaman kekuasaannya. Kamera pun berubah seperti titah Tuhan.

Hari-hari ini, televisi penuh dengan kampanye partai politik. Pemenuhan itu biasanya lewat dua jalur, iklan dan berita. Iklan, yang kini tampak lebih variatif dan indah dibandingkan iklan sejenis di Kampanye tahun 1999, tentu “barang” yang memang sengaja dijual partai. Tak heran, isinya semata tentang janji untuk menghipnotis daya ingat penonton. Amien Rais, Akbar Tandjung, Surya Paloh, Megawati, Mbak Tutut, dan Gus Dur, tampil mewakili partai, memperhubungkan pesona pribadi dengan misi dan visi partai. Mereka, membalikkan ingatan ke masa lampau, atas apa yang telah partai mereka lakukan, dan memperpanjang janji untuk mengulang “keberhasilan” itu. Namun, mungkin hanya iklan Prabowo Subianto yang begitu bagus mengemas pesan. Mantan Danjen Kopassus ini secara jenius mempertautkan masa lalu keluarganya dengan semangat nasionalisme, dan memperhubungkan “trah nasionalis” tadi dengan dirinya. Gambar yang indah, pesan yang bagus, provokasi yang tidak kentara, kebanggaan pribadi yang disembunyikan dengan sempurna, membentuk citra diri yang luar biasa. Ingatan penonton tentang Prabowo di masa lalu, memang tengah dalam upaya dihapuskan. Begitu sempurnanya iklan ini, sampai Prabowo sengaja menghilangkan “fase gemilang” dalam hidupnya, saat menikahi putri Suharto, Tatiek Prabowo.

Masa lalu memang jadi tamasya yang indah. Mbak Tutut pun menjual fase ini dalam “keberhasilan” Suharto. Ungkapan tentang “harga yang lebih murah”, atau “uang kuliah dan keamanan” yang lebih baik di masa lalu, menjadi horizon daya magnit partainya, PKPB.

Seberapa besar iklan ini akan dapat mendongkrak popularitas suatu partai? Tentu sulit diperhitungkan. Namun, sebelum masa Kampanye ini, Februari 2004, IFES mengadakan jajak pendapat dan mencatat koefisien yang berbeda antara pemilihan masyarakat atas sebuah partai dan calon presiden atas partai itu. Tercatat 21% mengaku masih akan memilih Golkar, tapi cuma 5% yang akan memilih Akbar Tandjung. Untuk PDI, 12% yang akan mencoblos, dan hanya 11% yang memilih Megawati.Untuk PAN 9%, dan 10% untuk Amien, PKB 6% dan Gus Dur 4%. Tentu, jajak pendapat ini berada di wilayah perkotaan, yang dengan kata lain, melek televisi. Artinya, koefisien itu akan dapat berubah sepanjang kampanye ini. Nah, dalam hal inilah, menarik untuk melihat bagaimana televisi “bermain” untuk mencitrakan satu partai lewat pemberitaannya.

Permainan durasi

Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dalam pengamatannya mencatat hampir semua televisi telah melanggar aturan kampanye. Pelanggaran itu berkaitan dengan penayangan iklan yang menyalahi aturan KPU, yakni hanya berdurasi 30 detik dan tak lebih dari 10 kali perhari. Berdasarkan pemantauan ISAI pada 11-15 Maret atau 5 hari kampanye pemilu, mulai pukul 05.00-24.00 WIB, terjadi pelanggaran durasi, PKPB 17 kali, Golkar 8 kali dan PAN 1 kali. Televisi yang menayangkan iklan melebihi durasi itu adalah Metro TV 18 kali, RCTI, Lativi, TV7, masing-masing 2 kali dan ANTEVE 1 kali. Untuk pelanggaran batas tayang iklan lebih dari 10 kali, tercatat PDIP 11 kali, PKPB 3 kali, Partai Golkar 1 kali. Sedangkan televisi yang menayangkannya adalah Metro TV 4 kali, ANTEVE 3 kali, Indosiar 2 kali, TV7 dan Lativi masing-masing 1 kali. Koordinator Media Watch Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Agus Sudibyo mengatakan, selama 11-15 Maret, ada 1.118 iklan spot kampanye pemilu dan tercatat 4 partai yang gencar berkampanye via televisi, yaitu PDIP, Golkar, PKPB dan PAN. Dari 4 partai itu, PDIP yang paling gencar berkampanye dengan total 486 spot iklan. Pelanggaran iklan ini, biarlah urusan KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi, sesungguhnya, banyak sekali “pelanggaran” yang jarang tampak secara kasat mata, yang bahkan tidak terjaring KPU, yakni pengistimewaan suatu partai tertentu. Untuk diketahui, frekuensi teve adalah milik publik, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Karena itu pula, tidak boleh televisi dipergunakan untuk semata-mata menguntungkan fihak tertentu. Tapi, dalam hal kampanye, kenyataannya tidak begitu.

Dalam tayangan “Election Channel 2004” MetroTV misalnya, terjadi ketakseimbangan pemberitaan. Televisi milik Surya Paloh ini memang melakukan peliputan kampanye nyaris di seluruh wilayah Indonesia. “Election Channel 2004” juga menayangkan kampanye setiap partai. Namun, terjadi penganaktirian dalam hal peliputan. Jika untuk kampanye partai lain, durasi penayangan berita berkisar 30 detik sampai satu menit, untuk tayangan kampanye Partai Golkar, terkadang berlebih sampai 10 menit. “Election Channel 2004” 17 Maret siang misalnya, yang menghadirkan Sekjen PKB Syaifullah Yusuf, menayangkan kampanye Surya Paloh di Yogyakarta, nyaris 5 menit. Lalu, menayangkan Kampanye Partai Golkar di Tanah Karo, nyaris 7 menit. Padahal, ketika menayangkan kampanye partai lain, Partai Merdeka di Sulawesi Selatan, tak ada 2 menit. Itu pun masih ditambah wawancara bagaimana Partai Merdeka mencoba meraih suara dengan mencitrakan BJ Habibie. Ada pendiskreditan tersembunyi di sini. Dalam tayangan 2 jam itu, nyaris 70 persen liputan kampanye difokuskan pada Partai Golkar.

Permainan perbedaan durasi ini juga terjadi di teve lain. RCTI terlihat lebih “berpihak” pada PDI-P. Pemberitaan tentang kampanye di teve ini, lewat “Seputar Indonesia” dan “Buletin”, nyaris “dikuasakan” pada PDI-P, terutama menyangkut kampanye Megawati. Tampaknya, seperti Paloh, Pemimpin Redaksi RCTI Derek Manangka, juga sulit mengambil jarak politik. Ia terlibat, dan tanpa disadari melakukan diskriminasi pada partai lain.

Beberapa teve lain, mungkin juga mengambil posisi yang sama. SCTV atau TV7 misalnya, tampak berupaya menyeimbangkan peliputan. Tapi, dengan liputan yang fokus pada kampanye partai besar, tampak keadilan memang tak bisa diwujudkan.

Massa yang dihapus

Selain durasi, diskriminasi yang lebih “cerdas” juga dilakukan televisi melalui permainan sudut pandang kamera. Contoh yang paling vulgar dapat dilihat dalam tayangan “Metro Malam” Kamis 18/3 lalu yang menayangkan kampanye Surya Paloh di Aceh. Berdurasi panjang, kamera fokus pada Paloh yang tengah bersumpah di depan massa Partai Golkar Aceh, dan narasi reporter yang begitu menggiring. “…Dengan berlinangan airmata, Surya Paloh berjanji di depan rakyat aceh…” Lalu, narasi senyap, dan “sumpah” Paloh tampil sempurna, dengan close-up kamera pada wajahnya, getar bibir dan kepalan tangan, “Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jika atas kehendakmu, Surya Paloh ini menjadi Presiden RI, maka….” Kamera lalu beralih pada massa di pinggir panggung, wajah wanita berkerudung yang ikut mendung, terharu, dan puluhan wajah lain yang menunduk dan berteriak haru. Dramatisasi keharuan yang menjadi begitu menyentuh. Anehnya, sepanjang tayangan itu, tak sekalipun kamera berada jauh dari Paloh, atau mensyut massa dari jarak jauh. Kamera mencoba menutupi jumlah massa, atau membingkai mata penonton hanya pada pinggiran kesedihan di panggung kampanye saja.

Ya, kekejaman kamera memang di situ, ketika media telah dirasuki kepentingan tertentu. RCTI misalnya, mengambil keramaian kampanye PDI-P dengan sempurna, dan dapat menampilkan “sisi lowong” kampanye Golkar yang “sepertinya” telah ditinggalkan massa. Atau, SCTV yang secara bersih, menampilkan kerumunan biru massa PAN dalam kampanye Amien Rais, nyaris tanpa “celah kekosongan” di sudut-sudut lapangan kampanye. Ke mana mata kamera?

Hal ini jugalah yang menimpa TV7, yang didemo puluhan massa PBR karena tidak puas atas tayangan mereka, yang menampilkan situasi kampanye ketika massa PBR hanya segelintir orang. Padahal, menurut PBR, kampanye mereka ramai, dan suasana itu hilang dalam tayangan TV7.

Memang, sulit juga untuk menyalahkan semuanya pada televisi. Wartawan dan juru kamera di lapangan, juga punya kepentingan tertentu. Merekalah yang paling berkuasa untuk menempatkan mata penonton akan menyaksikan massa apa. Wartawan juga yang punya kuasa, untuk menyulap massa sebuah partai. Dengar komentar meraka, “Ratusan ribu massa PAN di Solo…” atau “Ribuan massa mengelukan Paloh…” Dan kamera, mensyut keramaian sebagai representasinya.

Tapi, meyalahkan wartawan juga tak bisa. Karena sebelum tampil, tayangan itu telah melalui proses editing. Akan segera tampak massa yang dihilangkan, dan narasi yang menambah massa. Seperti tayangan kampanye Surya Paloh di Yogya, yang sepi, yang tak sempat tampil di MetroTV, karena kamera hanya fokus pada suasana di atas panggung. Dan saya mengetahuinya, di teve lain, dengan sudut kamera yang lain. Ah, kepentingan politik, betapa indah kebohongannya. (Aulia A Muhammad)

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/layar/iqra/iqra7.html


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: