Oleh: Agus Sudibyo | Maret 10, 2008

Transparansi di Sanur

 

02 May 2005,

Akhir pekan lalu selama dua hari penuh, sejumlah aktivis Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi yang difasilitasi Visi Anak Bangsa merapatkan barisan di Sanur Denpasar Bali.

Diskusi yang dimulai Kamis hingga Jumat tengah malam, membangun harapan baru lagi atas segera hadirnya UU yang berkaitan dengan kebebasan informasi. Nama-nama yang dikenal publik: Teten Masduki, Hinca Panjaitan, Agus Sudibyo dan sejumlah aktivis lainnya, bertukarpikiran dari pagi hingga menjelang tengah malam.

Pemenang hadiah Nobel Amartya Sen pernah mengungkapkan bahwa kelaparan yang parah terbukti tidak pernah terjadi di negara-negara demokratis dengan pers yang relatif bebas.

Setiap jam kita bisa mengikuti apa yang terjadi di Nias dan Solok. Belum tibanya bantuan, masih sulitnya makanan dan sebagainya, dilaporkan secara langsung oleh jaringan televisi swasta.

Semua membuat para pihak yang terlibat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan.

****

Koalisi selalu menyebutkan bahwa informasi adalah oksigen dari demokrasi. Tanpa informasi terutama keterbukaan informasi, mustahil membangun demokrasi yang kita dambakan bersama.

Upaya menggolkan RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, ternyata kandas di tangan DPR periode lalu. Padahal RUU itu sudah di tangan DPR sejak Maret 2002.

Bahkan beberapa pertemuan katakanlah lobi antara koalisi dan kalangan DPR sebagai pribadi maupun mewakili fraksi sudah berlangsung berkali-kali. Lalu apakah RUU ini juga tidak akan menggema di Senayan sana dan diselesaikan oleh anggota DPR periode 2004-2009? Harapan tetap ada.

Di beberapa daerah bahkan perda tentang transparansi penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota sudah dikeluarkan oleh para bupati. Di Sulawesi misalnya, sudah terbit di Kendari, Gorontalo dan bahkan Kabupaten Gowa.

Di Gorontalo lebih hebat lagi, seseorang yang tak membuka informasi padahal ia memegang informasi publik, maka diancam pidana kurungan 3-6 bulan dan denda Rp 50 juta sampai Rp 100 juta.

Di Gorontalo dan Kendari bahkan diamanatkan oleh Perda-nya segera membentuk Komisi Transparansi. Perda yang berkaitan dengan transparansi ini, diharapkan bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi di badan-badan publik. Transparansi membuat semua kalangan bisa mengontrol penggunaan dana publik dengan lebih bertanggung jawab bahkan sorotan menjadi terukur.

Banyak kalangan menilai, sorotan yang terjadi di media dan apa yang dilakukan kelompok ornop telah mengganggu ketenangan kerja pengelola badan publik. Namun jika UU Transparansi telah diberlakukan, sesungguhnya badan publik akan berada dalam suasana ”menjaga diri” mereka.

Lampu sorot yang ada di mana-mana dalam suasana kerja mereka tentu akan membuat pengelola lembaga publik memiliki kemampuan mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya.

Di Makassar, ketika media menyorot beberapa rencana penggunaan anggaran kalangan legislatif dan eksekutif, maka terjadi upaya menyehatkan/memenuhi aspirasi publik.

Apalagi, beberapa kasus dugaan korupsi yang mencuat di mana-mana seharusnya telah menghadirkan efek berhati-hati dan mungkin jera bagi semua kalangan. Semua kalangan harus menyadari transparansi akan menghadirkan sebuah suasana yang melibatkan siapa saja dalam pengambilan keputusan publik.

Semua hal yang dibicarakan publik akan secara otomatis melahirkan penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan sesuai tuntutan publik. Pada gilirannya publik juga diikat untuk menjadi konsisten dalam menyikapi sebuah pengambilan keputusan.

Transparansi sesungguhnya akan menghadirkan tanggung jawab bersama. Jika transparansi sudah menjadi nafas dari sebuah kehidupan sosial maka, tanggung jawab akan dipikul bersama.

Tak akan ada lagi pihak yang merasa paling benar dan tak ada pihak lagi yang harus dipersalahkan habis-habisan serta lebih penting lagi tak ada pihak yang tiba-tiba paling tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

****
Jika suatu hari negeri ini memiliki UU Transparansi, publik tak hanya berhak mengetahui bagaimana “uang rakyat” dikelola pejabat publik tetapi juga untuk mengetahui semua proses yang memenuhi hajat hidup orang banya.

Di Thailand, Official Information Act telah membawa berkah bagi siapa saja. Seorang ibu rumah tangga bisa mendapatkan informasi mengapa seorang putrinya bisa dinyatakan gagal mengikuti tes masuk sebuah sekolah unggulan.

Swedia telah memiliki undang-undang ini sejak 200 tahun. Negeri asal Viking ini mungkin saat itu juga masih begitu sebuah hutan-belantara dalam hal apa saja. Indonesia, sudah demikian majunya, bebasnya, dan kesempurnaannya dicukupkan dengan UU Transparansi.

Di Pantai Sanur, beberapa aktivis usai acara resmi mendiskusikan itu dan merindukan mimpi-mimpinya di antara suara deburan ombak. Sesekali mereka bercanda tentang ?transparansi? yang ada di pantai Sanur.

http://www.fajar.co.id

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: