Oleh: Agus Sudibyo | Maret 11, 2008

Agus Sudibyo: RUU KMIP Harus Menang Momentum Melawan RUU Rahasia Negara

Wawancara

[14/7/05]

Meski telah memperoleh tiket di sidang paripurna, langkah RUU KMIP untuk menjadi undang-undang tetap tak mudah.

RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR pada sidang paripurna DPR pekan lalu. Meski telah memperoleh tiket di sidang paripurna, langkah RUU KMIP untuk menjadi undang-undang tetap tak mudah. Pasalnya, pembahasan sebuah RUU di DPR sangat kental nuansa politisnya dan kerap diwarnai kompromi. Belum lagi isu tak sedap adanya money politics yang tak jarang tersiar setiap sebuah produk peraturan dibahas oleh anggota legislatif.

Selain akan menghadapi kemungkinan tambal-sulam saat pembahasan di DPR, RUU yang telah digagas sejak tahun 2000 ini bisa jadi akan dilawan dengan RUU ‘tandingan’. Buktinya, ketika RUU ini akan dibahas tahun lalu muncul RUU Rahasia Negara untuk menandinginya. Belakangan, muncul pula RUU Informasi Publik yang isinya ingin mereduksi substansi dalam RUU KMIP.

Agus Sudibyo, Koordinator Lobi Koalisi Untuk Kebebasan Memperoleh Informasi menuturkan kans mulusnya pembahasan RUU ini di DPR masih 50-50, kendati mayoritas anggota DPR di Komisi I sekarang adalah wajah lama. Dengan pertimbangan efisiensi, ia berharap agar pembahasan RUU yang akan menjamin hak-hak publik untuk memperoleh informasi ini tidak dilakukan oleh Pansus, melainkan Komisi I.

Agus berharap bila RUU KMIP ini disahkan menjadi undang-undang, hak politik warga negara menjadi semakin luas, tidak hanya memilih dan dipilih. Mereka dapat terlibat dan berpartisipasi dalam mengawasi pemerintahan, termasuk memastikan apakah pajak yang dipungut dari rakyat oleh negara telah digunakan semestinya. Simak petikan wawancara hukumonline dengan Agus soal seluk beluk RUU KMIP ini:

DPR telah setuju menjadikan RUU KMIP sebagai inisiatif, langkah koalisi selanjutnya apa?

Dari sisi DPR, problemnya kan tidak bisa kita akselerasi. Pada rapat paripurna yang sama kan bisa saja diputuskan bahwa ini akan dibahas Komisi I atau di Pansus (Panitia Khusus). Tapi dalam praktik selalu menjadi keputusan dalam rapat paripurna yang berbeda. Jadi paripurna kemarin diputuskan (RUU) ini diambil inisiatifnya. Kemudian baru pada rapat paripurna berikutnya ini diputuskan akan dibahas dengan Pansus atau Komisi. Kalau Pansus berarti itu butuh waktu lama lagi baru jalan. Kita sedang dalam proses menunggu, apakah dibahas di Pansus atau Komisi I. Yang pasti kita berharap dibahas di Komisi I atau Komisi III. Karena DPR harus membahas sekian puluh UU, kalau satu RUU satu Pansus kan tidak efisien, jadi banyak Pansus. Kan sudah jelas yang mengambil inisiatif Komisi I, ya serahkan saja pada Komisi I. Jadi kalau yang diharapkan representasi semua fraksi, toh pada praktiknya di Komisi I banyak fraksi.

Kalkulasi politiknya di DPR kira-kira seperti apa nantinya?

Kalau kita ingin Komisi I yang pegang, itu karena bukan dengan pertimbangan bahwa kita bisa pegang Komisi I. Artinya di Komisi I itu juga (kansnya) 50-50. Ada yang sudah kita kenal dekat, mereka cukup terbuka, kooperatif. Tapi ada yang sulit sekali dihubungi dan kita belum punya kontak. Tapi ada beberapa unsur yang sejak dulu ada di Komisi I dan menjadi mitra koalisi. Dari konstelasi politik, anggota Komisi I sekarang dengan tahun sebelumnya sama, jadi ada yang tertutup dan terbuka.

Jadi walaupun di Komisi I belum tentu bisa berjalan mulus?

Ini murni bukan dengan pertimbangan kita bisa pegang (Komisi I), tapi lebih karena efisiensi.

DPR akan juga akan mengirim surat ke presiden agar mengeluarkan amanat presiden. Pengalaman pembahasan RUU sebelumnya, presiden sering terlambat, dan tidak jelas kapan dikeluarkan ampres.

Ampres itu kan surat presiden. Itu baru dikeluarkan kalau pembahasan di tingkat DPR sudah selesai. Jadi nanti diputuskan akan dibahas di komisi, fraksi atau di Pansus. Kemudian Pansus bekerja, bisa lama bisa sebentar. Kita bisa optimis karena sudah ada drafnya, warisan dari yang (DPR) lama, kemudian dibahas lalu dibawa ke paripurna lagi. Kalau ada yang masih keberatan RUU dibawa lagi ke Pansus untuk diperbaiki. Sampai akhirnya Bamus (Badan Musyawarah) pada paripurna DPR sepakat ini sudah selesai, tidak ada masalah, semua fraksi sudah setuju. Nah baru pimpinan DPR kirim surat ke presiden untuk minta tanggapan.

Sebagai tanggapan, presiden akan menunjuk tiga instansi terkait interdep untuk mewakili pemerintah berhadapan dengan DPR dalam membahas. Itu yang disebut sebagai Surpres (Surat Presiden). Setelah ditunjuk, mereka membuat tim tandingan baru berhadapan dengan DPR. Jadi masih lama lagi, masih akan dibentuk Panja, Pansus. Teman DPR mengatakan ada AD/ART baru yang menyatakan Surpres itu harus dikeluarkan dalam waktu 60 hari, itu juga dianggap kalau pemerintah tidak keberatan. Tapi kita sebaiknya cek lagi. Kemarin itu mereka belum punya tatacara pembahasan UU baru. Itu untuk mengantisipasi jangan sampai pemerintah memperlambat.

Mengenai substansi, manfaat praktis apa yang bisa diambil masyarakat dengan adanya UU ini?

Kita mengasumsikan jika RUU ini selesai bisa langsung diterapkan. Jelas sekali hak politik warga negara terhadap negara selama ini kan hanya hak untuk memilih dan dipilih. Hak politik harus diperluas, yaitu untuk terlibat dan mengawasi pemerintahan. Itu kan luas, konsepnya bisa partisipasi dan transparansi. Kalau kita lihat kenapa korupsi bisa merajalela karena tidak ada keterangan politik bagi warga negara yang punya KTP dan membayar pajak untuk mengetahui apakah pemerintah itu berjalan dengan baik, apakah pajak yang digunakan dengan benar. Kita membayangkan hak untuk informasi sebagai perangkat politik untuk mengontrol penyelenggaraan kekuasaan di semua lini. Contoh konkretnya macam-macam. Misal kenapa terjadi busung lapar. Dulu juga sudah ada penyuluhan di pedesaan, setiap bulan bayi ditimbang dan diberi bubur. Kenapa itu sekarang tidak ada? Lalu kenapa tiba-tiba terjadi kelangkaan BBM? Salahnya dimana, kita kan tidak pernah tahu. Tiba-tiba kita sulit beli BBM, harga barang naik, rakyat kecil yang paling menderita. Semua itu diasumsikan tidak akan terjadi kalau kita diberikan hak atas informasi dan kewajiban negara untuk memberikan akses itu ke publik.

Selama ini negara banyak membuat dokumen yang bersifat rahasia, atau setidaknya secara sepihak menyatakan rahasia. Apakah parameter informasi rahasia itu jelas dicantumkan dalam RUU ini?

Prinsip utama dari RUU KMIP ini kan kita membayangkan ada kepastian hukum, tentang hal yang bisa diketahui publik, harus dibuka negara dan hal mana yang tidak bisa dibuka dengan alasan tertentu, yang penting ada kepastian hukum soal (informasi) ini. Yang ada diam-diam saja kan. Lembaga yang bermasalah mengklaim ini rahasia. Mendiknas bisa klaim rencana pendidikan yang akan dijadikan dua jalur itu, sebagai rahasia negara, itu kan lucu. Ini kan belum menyangkut persenjataan militer. Apalagi soal militer, banyak hal yang sampai sekarang tidak jelas. Soal Supersemar, itu sesuatu yang sangat penting bagi sejarah dan sampai sekarang itu tidak bisa diungkap. G30S juga, bagaimana negara mempertanggung jawabkan G30S, itu tidak ada, jadi sampai sekarang masih simpang siur. Ada buku putih TNI, TNI-AL, tidak jelas.

Di negara yang sudah menjalankan UU ini jelas bahwa sebuah dokumen yang dianggap rahasia itu ada umurnya, apakah 20-23 tahun, setelah itu harus dibuka. Kalau di RUU yang kami buat, kalau tidak salah 20 tahun. Itu mungkin kelemahan yang harus diperbaiki di draf DPR. Karena tidak semua informasi bisa dibuka dalam. Soal saksi, kan harus dilindungi jatidirinya. Kalau setelah 20 tahun lalu dibuka, maka keselamatan dia masih terancam meskipun lewat. Harus ada klausul yang lebih spesifik. Saya hanya sebutkan contoh saksi dan pelapor, tapi mungkin ada kasus lain, (seperti) rekaman medis atau apa. Maka dibutuhkan Komisi Informasi, karena hal itu mungkin tidak terangkum dalam UU, karena UU KMIP mengatur hal yang sangat luas, dari korupsi, HAM, konsumen, public service, pers, kepastian hukum, lingkungan, luas sekali. Jadi mungkin ada beberapa klausul yang lewat. Mungkin Komisi informasi yang akan menjelaskan lebih lanjut.

Mungkin nanti perdebatannya adalah apakah orang asing itu bagian dari publik. Apakah dana luar negeri, misal USAID, itu termasuk dana publik atau tidak. Ada yang bilang, kalau dana itu dari AS, maka yang berhak men-disclose yang di AS. Itu bukan kita yang menuntut itu, tapi warga AS. Seperti kasus tank Scorpion itu dibuka kembali di Inggris karena warga Inggris yang menuntut itu. Tapi kalau publik di sini jelas adalah warga negara, termasuk pers, LSM, peneliti dan lainnya.

Yang esensi dari UU ini apa, karena sebenarnya di UU yang lain sudah ada yang mengatur kewajiban lembaga untuk memberikan info ke publik.

Kelemahan paling urgen kan konsekuensi. Kemudian kita bandingkan dengan UU yang sudah ada seperti UU Pers, UU Konsumen, UU Lingkungan Hidup. Kelemahannya, pertama dia hanya mengatur hak publik atas informasi tapi tidak mengatur kewajiban badan publik pemerintah untuk membuka informasi. UU yang lain ini juga tidak mengatur sanksi. Jadi misal ada yang berhak dapat informasi, tapi kalau tidak mendapat itu namanya apa, belum diatur secara hukum, harusnya sanksi administratif. Kalau misalnya saya ingin informasi AMDAL dan tidak dikasih, itu bagaimana, saya mengadu ke siapa, itu belum ada. Makanya kita butuh UU yang secara universal mengatur hak atas informasi dan kewajiban memberi informasi dengan mekanisme yang disebut sanksi, termasuk upaya yang bisa ditempuh bila lembaga tidak memberikan informasi.

Misalnya lembaga A tidak beri info, publik berhak umumkan pada pimpinan lembaga itu. Jika dalam waktu delapan hari tidak ditanggapi, dia bisa mengadukan ke Komisi Informasi. Itu sudah jelas, misalnya informasi ini harus diberikan dalam waktu sekian hari, jenis info macam-macam. Ada info yang harus diumumkan secara berkala, ada informasi yang dikasih kalau ada permintaan. Mekanisme selanjutnya bagaimana itu diminta. Semua lembaga publik harus punya pejabat informasi, yang fungsinya melayani itu. Kemudian ditetapkan berapa beban yang harus dibayar peminta informasi. Ini harus jelas, kalau tidak seperti pungutan liar. Kedua, berapa hari itu harus diberikan. Kalau sekian hari tidak dikasih, dia bisa komplain dengan pejabat bersangkutan. Sekian hari tidak dikasih, dia bisa ke Komisi Informasi yang menimbang harus dibuka atau tidaknya informasi itu. Kalau misalnya tetap tidak diberikan, Komisi bisa memberi keputusan bahwa ini melanggar pasal sekian dan dilimpahkan ke pengadilan.

Di UU KMIP ini juga jelas mana yang rahasia dan yang tidak. Tentang ketahanan nasional, intelijen, HAKI, privasi. Kemudian dirinci, misalnya beban untuk membuktikan bahwa suatu info rahasia itu bukan di pihak yang meminta info tapi pihak yang mengklaim itu rahasia. Kemudian ada public balancing respect, jadi semua info yang dianggap rahasia bisa diuji, kalau pembukaan info dibutuhkan publik, maka bisa dibuka meskipun sudah diputuskan rahasia. Misalnya rekening pribadi itu kan rahasia, tapi kalau itu harus dibuka untuk melihat alur dana yang diduga korupsi maka harus dibuka, jadi tidak bersifat semena-mena.

Mengenai Komisi Informasi?

Sama seperti Komisi lain, itu wewenang DPR. Di RUU sudah ada, perdebatannya adalah apakah hanya di pemda, seingatku sampai di level pemda.

Ada kecemasan info yang didapat bisa disalahgunakan?

Tidak. Kalau sebuah info diputuskan publik maka bisa digunakan siapa saja, luar negeri pun bisa akses itu. Sebenarnya sudah diantisipasi, info yang dianggap rahasia adalah ini, ini dan ini. Itu antisipasi kemungkinan penyalahgunaan info. Sudah dipastikan info tentang intelijen seperti persenjataan kita itu rahasia. Kalau ada yang menjual itu ke negara lain, berarti melanggar. Misalnya data busung lapar itu bukan rahasia, dan diakses di luar negeri ya tidak apa-apa.

Saat RUU KMIP hangat-hangatnya akan dibahas oleh DPR periode lalu, ada juga RUU Rahasia Negara yang akan dijadikan tandingan? Apakah secara substansi dua RUU ini saling bertentangan?

Sangat mungkin. Dulu ada RUU Rahasia Negara yang dibuat teman-teman UI, awalnya kita menentang. Tapi setelah kita baca, drafnya itu bagus karena rahasia negara itu kategorinya sudah jelas. Sayangnya itu diluncurkan pada saat yang tidak tepat. Sesuatu yang bagus diumumkan pada saat kondisi politik tidak bagus kan jadi jelek. RUU Rahasia Negara itu bagus, rahasia negara memang harus dijaga, perlu ada perlindungan. Dan tidak ada pertentangan dengan RUU KMIP. Tapi ketika RUU Rahasia Negara dibawa ke DPR, jadi berubah. Kita khawatir tidak jelas, misal UU Pers kalah dengan UU Rahasia Negara. Sebenarnya penerapan masih butuh waktu, tapi paling tidak kita bisa pastikan bahwa kita menang momentum untuk melawan RUU Rahasia Negara. Dan momentum dalam politik itu penting sekali, momentum menuju keterbukaan untuk melawan RUU yang bersifat ketertutupan. Nanti kan ada Komisi Informasi itu. Pasti ada transisi dimana lembaga itu diberi waktu untuk menyesuaikan dengan peraturan baru ini. Disinilah kita membutuhkan Komisi itu, mempersiapkan lembaga publik untuk siap dengan sistem akses info yang terbuka itu. Tapi apakah publik menggunakan itu, kita masuk ranah yang lain. Pendidikan politik itu butuh waktu yang lama, ada faktor ekonomi, politik, tapi paling tidak media akan menggunakan secara tepat. Idealnya usaha untuk mengadaptasi RUU KMIP dan transparansi itu berbarengan dengan usaha melakukan pendidikan publik, public awareness. Agak susah memang, karena seolah koalisi ini fokusnya ke proses politik, padahal tujuannya adalah UU.

(Leo/CR-2)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: