Oleh: Agus Sudibyo | Maret 11, 2008

Benturan Tiga Paradigma: Catatan Kritis atas UU Penyiaran

SETELAH melalui proses panjang dan melelahkan,Rancangan Undang-Undang RUU)Penyiaran akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR 25 November 2002. Apa yang dapat disimpulkan dari UU Penyiaran yang baru? Dari pergulatan politik yang berlangsung, dan dari klausul-klausul yang tertuang di dalamnya, UU Penyiaran yang baru mencerminkan sebuah pertarungan dramatik antara tiga paradigma media yang berbeda-beda.

Studi-studi ilmu komunikasi, menyediakan beberapa tipologi sistem media. Salah satu tipologi itu membagi sistem media ke dalam empat paradigma: otoritarian,liberal, tanggung jawab sosial, dan teori komunis Soviet (Siebert, Peterson, dan Schramm 1956). Tipologi ini dapat digunakan untuk meneropong UU Penyiaran yang baru. Khusus untuk paradigma pers, Komunis Soviet tidak dibahas di sini karena tak relevan dengan kondisi-kondisi aktual di Indonesia.

*****

PARADIGMA pers otoritarian adalah paradigma paling tua. Sejarahnya sama panjang dengan sejarah rezim otoritarian itu sendiri. Pers otoritarian menempatkan media sebagai alat propaganda pemerintah. Fungsi pers adalah menjustifikasi versi kebenaran negara tentang berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pers boleh mengeluarkan kritik sejauh tak bertentangan dengan kepentingan status quo. Otoritas perizinan media ada di tangan pemerintah. Izin dapat dicabut secara sepihak setiap saat, dan sensor pers dilakukan secara ketat.

Paradigma liberal adalah antitesa paradigma otoritarian. Pers tak lagi menjadi alat pemerintah, dan bisa dimiliki secara pribadi. Namun, hokum industrial membuat kepemilikan media hanya menjadi otoritas para pemodal besar. Kepentingan pemodal, pertama-tama adalah akumulasi keuntungan, baru kemudian kritik sosial. Dalam system pers liberal, kontrol terhadap media ada di tangan para pemilik modal di dalam pasar bebas ide-ide yang kapitalistik.

Paradigma tanggung jawab sosial merupakan pengembangan sekaligus kritik terhadap paradigma liberal. Prinsip bahwa pers harus dilepaskan dari intervensi pemerintah, tetap dipertahankan. Namun, muncul sensibilitas besar terhadap dampak buruk pers liberal: kepemilikan media yang monopolistik dan dampak-dampaknya terhadap potensi manipulasi informasi oleh kekuatan modal. Dari sinilah filosofi diversity of ownership dan diversity of content berakar.

Prinsip penciptaan ruang publik (public sphere)menjadi dasar paradigma tanggung jawab sosial. Pers harus menjamin kesetaraan akses semua pihak untuk berbicara lewat media, terutama tentang konflik-konflik sosial. Kontrol terhadap media diletakkan pada opini masyarakat, preferensi konsumen, dan etika profesional. Untuk menjamin kepentingan umum, dimungkinkan adanya intervensi negara secara terbatas. Menariknya, paradigma tanggung jawab sosial juga merekomendasikan pembentukan badan independen yang akan memantau dan menilai tanggung jawab sosial pers. (Merril, 1991) Badan ini lebih kurang menyerupai konsep Komisi Penyiaran Independen (KPI) dalam perbincangan tentang RUU Penyiaran.

Pertanyaan selanjutnya, paradigma manakah yang dominant dalam UU Penyiaran yang baru? Dalam undang-undang ini, pasal demi pasal menunjukkan senyawa aneh: antara paradigma otoritarian dan tanggung jawab sosial. Campuran paradigma praliberal dan pascaliberal. Paradigma tanggung jawab sosial terakomodasi dalam pasal-pasal yang mengatur pembatasan pemusatan kepemilikan media penyiaran dan kepemilikan silang,pelembagaan penyiaran publik dan komunitas, dan penentuan KPI sebagai lembaga regulasi penyiaran independen.

Di sisi lain, paradigma otoritarian terepresentasikan dalam pasal-pasal yang menegaskan wewenang pemerintah untuk turut menentukan izin penyiaran. Ada banyak pasal yang menegaskan, KPI harus berbagi peran dengan pemerintah dalam menentukan alokasi izin frekuensi, perumusan peraturan pelaksana dan lain-lain. Banyaknya pasal pidana dalam UU Penyiaran yang baru juga menunjukkan tendesi kuat untuk kembali pada paradigma otoritarian.

Bisakah senyawa yang tak lazim itu diterapkan? Tak mudah menjawabnya. Saya menduga, kedua paradigma itu tak bisa dipertemukan dan akan saling mengalahkan. Benturan paradigmatis masih akan terjadi pada proses pemilihan anggota KPI/KPID dan perumusan Peraturan Pelaksana KPI yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari klausul-klausul RUU Penyiaran. Dengan kata lain,pertarungan sesungguhnya belum selesai.

*****

APA yang terjadi pada RUU Penyiaran, mencerminkan konstelasi politik secara umum di Indonesia. Aneka tendensi untuk memutar balik sejarah menuju system politik otoritarian masih dominan. Semua pihak mafhum, gagasan besar di balik revisi UU Penyiaran adalah mewujudkan demokratisasi pada ranah penyiaran. Dalam berbagai forum, Syamsul Muarif-Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Menneg Kominfo)- juga menegaskan hal ini. Namun akhirnya terlihat, demokratisasi itu hanya jargon semata. Bahkan menjadi komoditas politik bagi pemerintah guna menarik simpati publik, untuk menghindari sikap antipati publik. Pada pertarungan politik yang sebenarnya, khususnya pada masa penundaan pengesahan RUU Penyiaran, nyatalah bahwa rumusan-rumusan yang diusulkan Syamsul Muarif mengandung spirit kembali ke sistem media otoritarian. Paradigma otoritarian belum sepenuhnya ditinggalkan. Para pendukungnya akan menggunakan tiap momentum untuk melakukan konsolidasi, termasuk momentum legislasi berbagai RUU. UU Penyiaran hanya satu kasus yang menunjukkan indikasi betapa besar hasrat mereka untuk kembali meraih supremasi. Kasus yang sama, atau yang lebih buruk, amat mungkin akan terjadi pada proses legislasi RUU yang lain.

Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kasus UU Penyiaran adalah, unsur-unsur civil society tak cukup memberi daya topang memadai bagi perjuangan prinsip-prinsip demokratisasi. Pada tahap-tahap akhir proses pembahasan RUU Penyiaran, unsure unsur sipil tampak kelelahan dan tak solid dalam menghadapi move-move politik pemerintah. Usaha sistematis pemerintah untuk memenangkan versi UU Penyiaran tak diimbangi pembentukan opini publik dan upaya lobi yang signifikan. Sebenarnya terlalu berisiko menyerahkan kelanjutan nasib RUU Penyiaran kepada sedikit orang-sipil maupun legislatif-yang konsisten memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi hingga titik terakhir. Semua pihak paham watak konservatif dan pro status quo masih bersemayam dalam tubuh eksekutif maupun legislatif.

Yang mengherankan, mengapa prinsip-prinsip pers liberal tidak cukup terakomodasi dalam UU Penyiaran yang baru? Bisa jadi ada kesalahan penerapan strategi guna memperjuangkan aspirasi kalangan praktisi dan pemilik media penyiaran. Juga bisa jadi, telah berkembang pesimisme terhadap penegakan hukum, sehingga para pengelola media tidak begitu peduli meski klausul-klausul dalam RUU Penyiaran itu banyak yang mengancam kepentingan bisnis mereka.

Agus Sudibyo Peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI, Jakarta)

http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-November/000678.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: