Oleh: Agus Sudibyo | Maret 11, 2008

Membedah RUU Kontra Kebebasan Pers

 

by : Abdul Razak

Jakarta | Senin, 11 Feb 2008

Menjelang Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari lalu, di Jakarta Media Center (JMC) berlangsung dialog publik dan diskusi sebuah buku yang diterbitkan oleh Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) bekerja sama dengan United State Agency International Development (USAID), dan Democratic Reform Support Program (DRSP). Pada diskusi itu mengemuka, setidaknya ada tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) mencerminkan keinginan untuk mengontrol media massa dan mengancam kebebasan pers.

Agus Sudibyo, salah seorang penulis buku itu, dalam pengantarnya menuliskan, ketujuh RUU yang dibedahnya memperlihatkan tendensi totalitarianisme dan ancaman bagi kebebasan pers. RUU Pers yang sejauh ini beredar, tulisnya, mengindikasikan keinginan pemerintah untuk mengontrol dan mereduksi kebebasan media. Politik kebijakan pemerintah didasarkan pada rasionalitas strategis untuk menundukkan dan mengarahkan praktik bermedia sesuai dengan kebijakan pemegang kekuasaan.

“Rasionalitas strategis ini menjelaskan mengapa dalam RUU Pers itu pemerintah terlalu banyak mengusulkan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur berbagai masalah yang sudah diatur dalam UU Pers.”

Agus menuliskan, ancaman terhadap institusionalisasi kebebasan pers bukan hanya tercermin dalam RUU Pers. Namun juga enam RUU lainnya. RUU-RUU tersebut, meskipun tidak secara langsung meregulasi pers dan media, tapi di dalamnya terdapat pasal-pasal “penertiban” atas ranah kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi yang dalam implementasinya sangat berpotensi untuk mengancam eksistensi kebebasan pers.

Menurutnya, ada beberapa kecenderungan dominan dalam berbagai RUU ini yang patut diwaspadai komunitas pers. Di antaranya, dalam berbagai RUU tersebut kebebasan kurang lebih dikonstruksi secara negatif sebagai sesuatu yang abnormal, anarkis, dan kontraproduktif bagi tertib sosial. Berbagai RUU itu juga menghadapkan kita pada gejala substansialisasi dan sakralisasi negara. Negara dianggap sebagai substansi yang lebih tinggi dari warga negara, sehingga berhak mengatur apa saja dalam domain publik dan individu.

Selain itu, melalui berbagai RUU tersebut, fungsi negara hendak diperluas dengan pelembagaan aktivitas dan otoritas baru, atau peneguhan kembali aktivitas dan otoritas lama yang telah dihapuskan atas nama reformasi. Tendensi pelebaran otoritas dan aktivitas ini tercermin dalam RUU Intelijen, RUU Kerahasiaan Negara, dan RUU KUHP.

Sedangkan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Darusman mengungkapkan, dalam demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini, terdapat benih-benih otoriterianisme. Dan dia mengimbau, dalam kondisi DPR saat ini, jangan terlalu berharap kepada lembaga wakil rakyat tersebut untuk memperoleh kebebasan pers.

Praktisi pers, Saur M Hutabarat menanggapi Marzuki yang menyatakan, ada krisis otoritas yang membutuhkan kekuatan otoriter, sebagai bukti telah terjadi kerinduan terhadap pengendalian pers. Itu terlihat dari tujuh RUU di atas. “Pada ayat 1 pasal 16 RUU Pers bahkan eksplisit disebutkan, adanya lembaga yang mengatur pers. RUU yang disusun mengisyaratkan keinginan untuk kembali ke rezim yang otoriter. Semua itu menunjukkan kekhawatiran yang terlalu besar pada kebebasan,” kata Saur.

Kembali menanggapi Marzuki, menurutnya, kita memang tidak pernah berharap kepada DPR. Tapi persoalannya, bagaimanapun RUU itu akan dibahas dan disahkan lewat DPR. Untuk itu, harus ada upaya mencegah seluruh RUU tersebut dibahas di DPR.

“RUU-RUU itu lebih baik dipetieskan atau dibuang ke laut saja,” ujar Saur.

Pada kesempatan yang sama, cendekiawan Dhaniel Dhakidae yang juga tampil sebagai pembicara menyampaikan kritiknya. Menurutnya, pers memberikan sumbangsih besar bagi perusakan bahasa. Istilah-istilah dan pemilihan kata yang digunakan banyak yang melanggar kaidah bahasa dan banyak yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya. n

Box

Tujuh RUU Potensial Pengekang Kebebasan Pers

  1. RUU Pers
  2. RUU KUHP
  3. RUU Kerahasiaan Negara
  4. RUU Pornografi
  5. RUU Intelijen
  6. RUU Kebahasaan
  7. RUU Pelayanan Publik

 

http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Legislatif&rbrk=Headline&id=34810

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: