Oleh: Agus Sudibyo | Maret 11, 2008

Menggugat Kembalinya Sentralisme Kendali Penyiaran

Oleh
Suradi/Muhamad Nasir

PALEMBANG – Sentralisasi semua bidang yang pernah dijalankan pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto tak perlu diulangi lagi. Reformasi dan kebebasan pers, termasuk penyiaran, yang kini dinikmati harus dipelihara. Oleh karena itu, setiap usaha dari pemerintah saat ini untuk kembali mengendalikan penyiaran harus dicegah. Peraturan Pemerintah (PP) soal Penyiaran yang dipaksakan berlaku harus ditentang.

Suara inilah yang nyaring terdengar dalam seminar sehari bertema ”KPID, Demokrasi Penyiaran, Otonomi Daerah Pasca Penyiaran” yang diselenggarakan Yayasan SET di Palembang, Rabu (28/6).

Tampil sebagai pembicara anggota Komisi I DPR Arief Mudatsir Mandan (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sinansari Ecip, aktivis Koalisi Kebebasan Informasi Agus Sudibyo, Direktur TV Palembang Syafik Gani, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan Isnwijayani.

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sinansari Ecip menegaskan lembaga yang dipimpinnya sejak awal seakan dibonsai dan dipinggirkan, padahal UU Penyiaran No 32/2002 telah memberi mandat yang besar pada KPI. Kewenangan KPI ini telah dipangkas oleh PP Penyiaran (No 49, 50,51, dan 52).

”PP tersebut ingin mengembalikan sistem penyiaran nasional yang sentralistik, padahal salah satu semangat lahirnya UU Penyiaran ini adalah demokratisasi dan desentralisasi dunia penyiaran di Indonesia,” katanya sambil menambahkan bahwa PP ini juga telah “merampas” kepentingan daerah untuk mengembangkan penyiaran lokal karena siaran lokal hanya dibatasi 10 persen.

Mengenai jalan buntu konflik KPI-Menteri Komunikasi dan Informatika, Sinansari mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menerima KPI dan menyarankan agar pihaknya bertemu kembali dengan Menkominfo untuk membahas PP kontroversial ini.

Tapi ketika proses ini belum terjadi, Menkominfo sendiri telah mengeluarkan Kepmen. ”Lagi-lagi Menkominfo berusaha memanfaatkan celah,” katanya.

Ulangi Orba

Politisi PPP yang juga anggota Pokja Komunikasi dan Penyiaran Komisi I Arief Mudatsir juga mengecam keras upaya pemaksaan oleh pemerintah melalui PP. Dia menuding Pemerintah Yudhoyono ingin mengulangi kewenangan pemerintahan di masa Orde Baru, yakni memegang kendali kebijakan di bidang penyiaran dan tak pernah ingin membaginya dengan lembaga pun, termasuk KPI.

Isyarat pemerintah untuk mengendalikan kembali kebijakan di bidang penyiaran itu, menurutnya, terlihat dari PP yang dipaksakan harus berlaku padahal sudah diprotes KPI untuk direvisi dulu baru dijalankan, karena PP tersebut sarat dengan kepentingan kelompok tertentu

Menurut Arief, banyak kalangan menduga telah terjadi kolusi antara pihak pemerintah dengan kalangan industri penyiaran swasta nasional. Tujuannya untuk mempertahankan status quo menguasai industri penyiaran dengan mengecilkan peluang tumbuhnya industri penyiaran lokal. Keluarnya PP Penyiaran, menurutnya, telah mengabaikan UU Nomor 32/2002 (khususnya pasal 62), karena penyusunannya tidak melibatkan KPI sebagaimana dimanatkan UU tersebut.

Karena kecenderungan untuk menguasai kembali kendali penyiaran makin kuat pada pemerintah dan PP Penyiaran yang cenderung melenceng dari semangat UU 32/2002, Komisi I DPR sudah menyatakan sikap tegas menolak dan menentang keras.
Namun pemerintah ngotot dan ingin melaksanakannya. Anehnya, kalangan penyiaran televisi swasta dan radio swasta mendukung PP ini dengan alasan kepastian hukum. Padahal, di sisi lain, PP ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

”Saya sebagai pribadi maupun sebagai anggota Komisi I DPR, sejak awal menolak PP penyiaran tersebut, sebab PP ini kembali pada paradigma lama yang telah sepakat kita tinggalkan,” katanya sambil menegaskan PP tidak boleh diberlakukan sebelum direvisi.

Namun agar tidak menimbulkan kevakuman, jalan keluarnya adalah KPI bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang hal-hal yang jelas dinyatakan dalam UU untuk kepentingan pelayanan. Pasalnya, pemerintah masih ngotot dan Menkominfo bahkan mengelurkan Keputusan Menteri, padahal Presiden menyarankan untuk kembali bertemu KPI. Karena itu, Arief pun mengusulkan agar KPI menggalang kekuatan melobi fraksi-fraksi di DPR untuk membawa masalah ini ke rapat konsultasi Presiden dan DPR.

Sementara itu, Agus Sudibyo dari Yayasan SET mengkritik lembaga Depkominfo yang dinilainya belum berfungsi sebagai juru penerang yang baik bagi masyarakat, karena kelangkaan informasi masih terjadi. Keberadaan Depkominfo ini belum mengubah fakta pemerintahan Yudhoyono berjalan tanpa strategi komunikasi politik yang solid karena setiap kebijakan dan juga rencana kebijakan selalu menuai protes.

Syafik Gani dari Televisi Palembang mengingatkan UU Penyiaran telah memberikan peluang kepada daerah untuk mendirikan penyiaran lokal, namun penjabaran dalam PP tidak jelas. Bukan tidak mungkin, kesempatan untuk daerah itu tetap saja akan diambil oleh orang-orang pusat. n

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0606/29/nas02.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: