Oleh: Agus Sudibyo | Maret 11, 2008

Menhan Ajak Sandingkan dengan RUU Rahasia Negara, RUU KMIP Didahulukan

 

Kompas, Rabu, 14 Maret 2007

Jakarta, Kompas – Anggota Komisi I DPR, Andreas Pareira, Selasa (13/3), menuturkan, DPR baru membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Rahasia Negara paling cepat tahun 2008. Pembahasannya akan memerhatikan isi RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang ditargetkan disahkan tahun ini.

“Ketika RUU Rahasia Negara mulai dibahas, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) sudah disahkan. Dengan demikian, kedua RUU itu tak bisa disandingkan atau dibahas bersama. Yang mungkin terjadi, sebagian isi RUU Rahasia Negara dapat dihapus karena sudah diatur dalam RUU KMIP,” ungkap anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dari Jawa Barat IV itu.

Ide pembahasan bersama dua RUU itu, kata Andreas, merupakan upaya untuk menghambat pembahasan RUU KMIP yang diusulkan inisiatif DPR sejak November 2001.

Agus Sudibyo dari Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET) berpendapat, RUU Rahasia Negara yang diajukan pemerintah sebenarnya tidak diperlukan karena sebagian isinya sudah tercantum dalam RUU KMIP.

Ini terjadi, lanjut Agus, karena sekitar 30 persen isi RUU KMIP mengatur tentang sejumlah informasi yang harus dirahasiakan. Informasi yang tidak boleh untuk umum ini, antara lain, tentang pertahanan dan keamanan negara, informasi intelijen, rahasia ekonomi, kekayaan intelektual, dan masalah pribadi.

“Jika masih ada jenis informasi yang menurut RUU Rahasia Negara harus dirahasiakan, tetapi belum dicantumkan dalam RUU KMIP, ditambah saja di RUU KIMP. Dengan demikian, disharmoni antarperaturan dalam kasus ini dapat dicegah dan kehadiran UU yang seharusnya tidak dibutuhkan bisa dihindari,” harap Agus.

Upaya penyerasian

Secara terpisah, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menawarkan diri untuk menjadikan departemennya sebagai tuan rumah upaya menyerasikan RUU Rahasia Negara dan RUU KMIP yang selama ini sering dipertentangkan. Upaya penyerasian itu nantinya dilakukan dengan cara mengundang Komisi I DPR, Departemen Komunikasi dan Informatika, serta Departemen Pertahanan duduk bersama dalam forum konsultasi awal, sekaligus untuk menyinkronkan sejumlah pasal yang selama ini dinilai saling bertentangan.

Menurut Menhan, Selasa di Jakarta, upaya penyerasian awal seperti itu sangat penting untuk menghindari kesalahan yang pernah terjadi dalam proses legislasi sebelumnya. “Paling tidak ada kesepakatan terlebih dahulu agar, misalnya, ketika kedua RUU itu diloloskan bersamaan tidak terjadi pertentangan,” ujar Juwono.

Dengan pembahasan bersama itu, lanjut Juwono, paling tidak semua pihak setuju serta punya pijakan dan titik pandang yang sama tentang berbagai hal terkait kedua RUU itu. Selain itu, agar UU yang dihasilkan tak tumpang tindih.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: