Oleh: Agus Sudibyo | Maret 11, 2008

Menyoal Legitimasi Etis PP Penyiaran

Kompas, 11 februari 2006

oleh: Agus Sudibyo

Dalam masyarakat demokrasi modern, hukum dan perundang- undangan dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat difalsifikasi. Dibutuhkan kerangka check and balances terhadap kekuasaan negara dalam menyusun dan melaksanakan hukum, dengan mengedepankan prinsip partisipasi dan transparansi.

Dalam kerangka inilah kiranya Habermas mengajukan gagasan hukum sebagai pelembagaan diskursus praktis tentang norma sosial. Legitimasi hukum harus diupayakan melalui diskursus-diskursus yang melibatkan berbagai unsur publik.

Pelembagaan diskursus praktis itulah yang coba dilakukan Komisi I DPR pada 30 Januari 2006. Hari itu, mereka mengundang pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam kontroversi seputar Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran: Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia, asosiasi industri penyiaran, serta unsur masyarakat sipil.

Debat seru terjadi. Ada yang menuntut PP Penyiaran segera diberlakukan demi kepastian hukum, ada yang menuntut pembatalan PP Penyiaran karena mengancam iklim kebebasan pers. Persitegangan pendapat tak terhindarkan, demikian pula komentar-komentar pedas dan emosional. Sepintas, demokrasi telah mengarah pada anarki. Namun, justru pada momen itulah demokrasi yang bertumpu pada prinsip partisipasi dan emansipasi coba diterapkan. Bagaimana perbedaan pendapat tentang tafsir hukum berusaha diselesaikan tidak dengan cara pemaksaan, tetapi melalui diskursus praktis, melalui tindak komunikasi.

Legal-formal

Komisi I DPR akhirnya menyimpulkan pertemuan itu dengan sebuah kompromi: PP Penyiaran tak perlu dicabut, tetapi harus direvisi. Depkominfo, KPI, dan industri penyiaran perlu duduk satu meja untuk merevisi PP Penyiaran. Untuk menjamin kepastian hukum, akan diberlakukan Surat Keputusan Bersama Menkominfo dan KPI tentang perizinan penyiaran hingga revisi PP Penyiaran selesai. Sebuah formula yang win-win solution. Tidak ada yang sangat diuntungkan, tidak ada yang sangat dirugikan.

Namun, pada akhir pertemuan secara mengejutkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil menegaskan, pemerintah akan tetap memberlakukan PP Penyiaran sesegera mungkin. Pihak-pihak yang keberatan dipersilakan mengajukan judicial review kepada MA. Dari sudut legal-formal, tak ada yang salah dari pernyataan ini. Mekanisme judicial review disediakan jika terjadi dispute berkaitan dengan penetapan produk perundang-undangan tertentu.

Jika keputusan pemerintah demikian, untuk apa Komisi I DPR menggelar serangkaian forum dengar pendapat dan konsultasi tentang PP Penyiaran? Untuk apa pula Menkominfo hadir dalam pertemuan itu? Forum dengar pendapat itu mengasumsikan bahwa ada terobosan politik yang bisa diupayakan guna mengurai perbedaan pendapat tentang PP Penyiaran, tanpa terburu-buru memberlakukannya. Sulit dipahami Menkominfo yang terlibat dalam forum tersebut tidak merasa terikat untuk mengakomodasi aspirasi-aspirasi yang muncul. Apakah ini cerminan watak dan perilaku seorang demokrat, padahal ia adalah pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut melahirkan Partai Demokrat?

Bagi publik yang sejauh ini menghadapi keterbatasan akses untuk terlibat dalam proses penyusunan perundang-undangan, forum dengar pendapat itu sangatlah berharga. Sebuah kesempatan langka untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para pengambil kebijakan. Apalagi PP Penyiaran sendiri notabene disusun pemerintah tanpa melalui mekanisme konsultasi publik yang komprehensif dan transparan.

Egoisme politik

Tentang pentingnya keterlibatan publik dalam penyusunan perundang-undangan, Habermas pernah menyatakan, ”Hanya bila semua pihak yang akan terkena dampak suatu norma hukum bisa menerima konsekuensi dan efek sampingnya, kepatuhan umum atas hukum itu dapat diharapkan memenuhi kepentingan semua orang”, seperti ditulis Danardono (2002). Memang, sulit mewujudkan persetujuan semua pihak. Namun, penghargaan atas partisipasi subyek hukum dapat diupayakan dengan mengakomodasi aspirasi-aspirasi yang muncul dalam diskursus praktis, seperti dalam forum dengar pendapat tadi.

Dalam konteks PP Penyiaran, mempertimbangkan masukan- masukan masyarakat menjadi sama pentingnya dengan mempertimbangkan kepentingan industri penyiaran. Bukan hanya industri penyiaran yang akan menerima dampak pemberlakuan PP Penyiaran, tetapi juga publik. Publiklah yang paling berpotensi menanggung risiko dari baik buruknya kualitas siaran televisi dan radio serta risiko dari potensi otoritarianisme yang bermula dari institusionalisasi Depkominfo maupun KPI.

Selanjutnya, jika dikatakan PP Penyiaran memberikan kepastian hukum, kepastian hukum buat siapa? Memang benar PP Penyiaran memberi kepastian hukum tentang kedudukan Depkominfo sebagai regulator penyiaran serta kepastian hukum buat para pelaku bisnis penyiaran yang establish. Namun di sisi lain justru memunculkan ketidakpastian hukum tentang lembaga penyiaran komunitas, KPI, serta institusionalisasi kebebasan pers di Indonesia secara lebih luas.

Produk perundang-undangan semestinya menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Utilitarianisme moral menyatakan, ”Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu perkara, bukan kebahagiaan seorang/sekelompok orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama”, demikian ditulis Mill (1864).

Di sini, kita mempertanyakan legitimasi etis produk hukum yang secara faktual banyak dipersoalkan masyarakat. Tanpa mengindahkan legitimasi etis itu, PP Penyiaran hanya mencerminkan egoisme politik: Pemerintah dan pendukungnya tidak merasa berkewajiban moral membuat sesuatu yang lain daripada yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Egoisme yang menegasikan prinsip bahwa di mata hukum, semua pihak harus diperlakukan sama selama tak ada alasan untuk perlakuan yang berbeda.

Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET

kompas.com/kompas-cetak/0602/11/opini/ – 36k


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: