Oleh: Agus Sudibyo | Maret 11, 2008

Pembahasan Kembali ke Ide Awal Penyusunan

 

Kompas, 23 Jan 2008

Jakarta, Kompas – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik harus dikembalikan kepada ide awal penyusunan peraturan itu, yaitu untuk menjamin hak masyarakat mengakses informasi publik. Pembahasan peraturan itu perlu mempertimbangkan standar internasional tentang kebebasan informasi.

”Kembali ke ide awal ini menjadi penting karena ada sejumlah usulan dalam pembahasan RUU KMIP yang justru membatasi hak masyarakat memperoleh informasi,” kata Agus Sudibyo dari Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi, Selasa (22/1).

Gejala itu terlihat, antara lain karena dalam RUU KMIP ada aturan tentang sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan informasi publik. Status BUMN sebagai badan publik juga masih menjadi perdebatan.

”Menurut standar internasional tentang kebebasan informasi, masyarakat yang memakai informasi publik tidak boleh dikenai sanksi. Sebab, sesuai namanya, yaitu informasi publik, berarti masyarakat berhak sepenuhnya memakai informasi itu. Sanksi hanya dapat diberikan kepada mereka yang pertama kali membocorkan informasi yang bersifat rahasia kepada publik,” papar Agus.

Badan publik

BUMN, lanjut Agus, perlu dimasukkan sebagai badan publik agar dapat dikontrol masyarakat. Kontrol ini makin penting, terutama menjelang Pemilu 2009. Tanpa kontrol ketat dari masyarakat, BUMN dapat menjadi ladang korupsi, terutama untuk membiayai kepentingan sejumlah peserta pemilu.

Anggota Komisi I DPR, Andreas Pareira, menuturkan, selama ini DPR tetap satu kata dalam melihat RUU yang sudah mereka usulkan sejak November 2001 ini. ”Masalahnya ada di pemerintah. Mereka masih ingin mengeluarkan BUMN sebagai bagian dari badan publik dan memberi sanksi bagi pengguna informasi,” kata dia.

Perbedaan pendapat ini, lanjut Andreas, yang membuat RUU KIP belum juga selesai dibahas. Namun, DPR berharap RUU itu dapat disahkan pada Februari 2008. Untuk itu, semua perbedaan tersebut masih diinventarisasi untuk kemudian diselesaikan dalam tim perumus, lobi, atau panitia kerja.

”Jika ternyata tetap tidak memperoleh titik temu dengan pemerintah atas hal-hal krusial tersebut, kami mungkin akan mengusulkan voting untuk menyelesaikannya,” kata Andreas. (NWO)

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: