Oleh: Agus Sudibyo | Maret 11, 2008

RUU KIP, Status BUMN Ditentukan oleh Tim Bersama

 

Kompas, Jumat, 22 Februari 2008

JAKARTA, Komisi I DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim bersama untuk membahas status badan usaha milik negara dalam Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan cara ini, RUU yang diusulkan DPR sejak November 2001 itu diharapkan dapat disahkan pada awal April 2008.

Anggota Komisi I DPR Andreas Pareira, Kamis (21/2), menuturkan, pembentukan tim ini diputuskan dalam rapat lobi antara Komisi I DPR dan pemerintah pada Rabu malam. Hadir dalam lobi itu antara lain Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, Menkominfo M Nuh, dan Menneg BUMN Sofyan Djalil. Lobi dilakukan untuk memecah kebuntuan atas pembahasan dua materi krusial dalam RUU KIP, yaitu tentang status BUMN di RUU itu dan sanksi bagi pengguna informasi publik Dalam lobi selama sekitar 3,5 jam itu, menurut Pareira, akhirnya disepakati dua alternatif untuk status BUMN. Pertama, BUMN tetap masuk dalam definisi badan publik. Namun, hal-hal yang menyangkut bisnis yang melekat di lembaga itu tetap menjadi wilayah rahasia yang akan dirumuskan dalam pasal pengecualian.

Alternatif kedua, BUMN tidak dimasukkan dalam definisi badan publik. Akan tetapi, aktivitas BUMN yang menjadi wilayah sosial dan politik, seperti akuntabilitas publik, diatur dalam pasal khusus yang menjelaskan prinsip keterbukaan. “Tim akan memilih satu dari dua alternatif di atas. Namun, secara umum, DPR dan pemerintah sudah sepakat ada sejumlah hal dalam BUMN yang harus terbuka, seperti tentang aktivitasnya. Namun, hal lain yang menyangkut strategi bisnis akan tetap tertutup,” kata Pareira.

Agus Sudibyo dari Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi melihat ada sejumlah kemajuan dari hasil lobi di atas. “Namun, unsur yang dikecualikan dalam BUMN tetap harus dibuat spesifik agar tidak multitafsir. Misalnya, harus ditulis secara jelas informasi bisnis apa saja yang harus dirahasiakan dari BUMN,” katanya. Penjelasan spesifik, ujar Agus, juga diperlukan atas makna kata perbuatan melawan hukum, seperti yang terdapat dalam sanksi bagi penyalahgunaan informasi publik. (NWO)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: