Oleh: Agus Sudibyo | Maret 12, 2008

Demokratisasi Ranah Penyiaran, Selangkah Lagi?

Oleh: Agus Sudibyo

DEMOKRATISASI ranah penyiaran tak lagi di awang-awang, bahkan telah menjadi keniscayaan. Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran di Bogor, 19-26 Agustus 2002, setidaknya membangkitkan harapan itu. Setelah seminggu penuh pasal demi pasal RUU Penyiaran diperdebatkan oleh unsur DPR dan pemerintah, tercapai berbagai kompromi yang secara keseluruhan cukup mengakomodasi prinsip-prinsip penyiaran yang demokratis.

Namun, bukan berarti telah tiba waktunya untuk berpangku tangan. Beberapa bagian dari kompromi itu masih tetap perlu dicermati dengan kritis dan waspada. Sebelum disahkan pada Rapat Paripurna DPR, RUU Penyiaran selanjutnya masih harus melewati pembahasan di tingkat Tim Perumus dan Pansus.

Dengan demikian, masih ada kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan pelembagaan prinsip-prinsip penyiaran demokratis untuk mementahkan hasil Panja RUU Penyiaran dengan rekayasa tertentu. Prinsip penyiaran demokratis Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi isu paling krusial dalam perdebatan tentang RUU Penyiaran.

Anggota DPR seperti Djoko Susilo, Effendy Choirie, Bambang Sadono, Paulus Widiyanto, dan Astrid S Susanto berhasil meyakinkan wakil pemerintah untuk menerima opsi KPI sebagai lembaga regulator penyiaran yang independen. Independen di sini berarti tidak ada anggota dari unsur pemerintah dan praktisi penyiaran yang masih aktif menjalankan profesinya.

Rapat Panja RUU Penyiaran merekomendasikan otoritas KPI untuk menyusun Peraturan Pelaksana sebagai perangkat pelaksanaan UU Penyiaran yang baru. Dengan demikian, tidak akan ada lagi Keppres atau Kepmen yang lazim melengkapi lahirnya sebuah undang-undang.

Secara umum, prinsip-prinsip pelembagaan penyiaran komunitas juga disepakati. Keberatan wakil pemerintah terhadap eksistensi lembaga penyiaran komunitas berhasil dimentahkan dengan argumen-argumen yang meyakinkan. Namun, masih ada satu rumusan Panja yang cukup mengganggu, bahwa “penyelenggara penyiaran komunitas tidak boleh terlibat dalam organisasi terlarang”. Rumusan ini terasa out of date dalam konteks reformasi, dan bisa jadi akan kontraproduktif bagi perspektif penegakan Hak Asasi Manusia.

Panja juga memutuskan, televisi dan radio swasta tidak diizinkan lagi melakukan siaran secara nasional. Untuk menjangkau coverage area yang lebih luas dan lintas daerah, televisi dan radio swasta harus melakukan kerja sama (networking) dengan televisi atau radio lokal. Jaringan media bisa dilakukan secara vertikal (antara media nasional dengan media lokal) maupun horizontal (antarmedia lokal di wilayah yang berbeda). Detail peraturannya akan dirumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana KPI. Monopoli media dan kepemilikan silang media harus dibatasi. Demikian hasil Rapat Panja RUU penyiaran yang lain.

Meski demikian, tentu saja perlu dirumuskan secara jelas, sejauh mana suatu pihak bisa dinilai melakukan monopoli media, dan sejauh mana kepemilikan silang harus diatur dan dibatasi? Perumusannya sekali lagi akan dilakukan pada level Peraturan Pelaksana KPI. Perjuangan belum berakhir Independensi keanggotaan KPI telah berhasil disepakati di tingkat Panja.

Namun, tidak demikian halnya saat Panja membahas fungsi KPI. Pemerintah tetap menghendaki otoritas distribusi perizinan penyiaran ada di tangannya. Akhirnya, tercapai sebuah kompromi, “Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara, setelah tercapai kesepakatan dalam forum rapat bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Pemerintah”.

Jika perumusannya ke dalam pasal-pasal tidak hati-hati, kompromi yang kedengarannya positif ini bisa jadi hanya menghasilkan “cek kosong” belaka. Memang KPI yang akan melakukan fit and proper test terhadap para calon pemegang perizinan. Namun, pengesahannya tetap harus melibatkan otoritas pemerintah. Sejauh mana forum bersama itu dapat mementahkan hasil kerja KPI? Sejauh mana wewenang wakil pemerintah untuk memveto izin penyiaran yang direkomendasi KPI? Pertanyaan ini harus terjawab, sebelum DPR mengesahkan UU Penyiaran yang baru. Apalagi, karena alasan teknis, peta frekuensi masih akan dipegang pemerintah.

Panja RUU Penyiaran juga masih mengakomodasi kehendak untuk melakukan sensor terhadap isi siaran. Rumusannya berbunyi, “Isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang”. Perlu dipertanyakan, apakah rumusan ini tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap ranah kebebasan berekspresi?

Pertanyaan yang sama juga relevan untuk rumusan Panja yang lain, “Lembaga penyiaran dalam negeri dapat melakukan relay atas siaran lembaga penyiaran luar negeri, kecuali untuk siaran warta berita, siaran musik yang penampilannya tidak pantas, dan acara-acara siaran olahraga yang memperagakan sadisme”. Mungkinkah rumusan ini dapat ditaati pengelola media penyiaran? Industri media elektronik kita kini amat tergantung suplai program dan siaran dari media-media asing. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengikis ketergantungan itu. Dengan demikian, tak sulit untuk menyimpulkan, perjuangan untuk mewujudkan RUU Penyiaran yang demokratis sebenarnya belum selesai. Masih ada celah bagi intervensi negara terhadap institusi penyiaran.

Namun, masih ada kesempatan untuk menutup celah itu. Yang dibutuhkan kini adalah kontinuitas kontrol dan supervisi unsur-unsur sipil terhadap proses pembahasan RUU Penyiaran pada tingkat selanjutnya. Para wakil rakyat yang masih memegang komitmen terhadap prinsip-prinsip penyiaran demokratis perlu terus didampingi dan diberi dorongan moral. Proyeksi ke depan Jika tak ada aral melintang, KPI akan menjadi lembaga regulasi penyiaran yang amat menentukan. Minimal, tidak akan ada izin penyiaran baru yang lolos tanpa melalui tangan KPI. Maka, yang mendesak untuk dipikirkan adalah mekanisme pemilihan anggota KPI yang transparan, partisipatoris, dan demokratis. KPI akan dibentuk di pusat dan di daerah. KPI Pusat beranggotakan sembilan orang, dan KPI Daerah beranggotakan enam orang.

Kedudukan KPI yang begitu vital akan mendorong berbagai pihak memperebutkannya. Tak pelak, lembaga ini suatu saat akan menjadi arena pertarungan guna memperebutkan akses dan dominasi terhadap dunia penyiaran. Kelompok-kelompok yang ingin menanamkan kepentingannya dalam industri penyiaran akan berusaha mengooptasi KPI dengan berbagai cara. Masyarakat penyiaran dalam hal ini perlu belajar dari pengalaman yang sudah-sudah berkaitan dengan pemilihan anggota independence regulatory body. Pemilihan anggota Komnas HAM dan Komisi Pemilihan Umum, misalnya, tak lepas dari kontroversi. Beberapa kandidat yang menurut publik lebih kredibel dan mumpuni, ternyata justru tak lolos seleksi. Merebaklah opini, DPR tidak obyektif dan transparan dalam melakukan seleksi.

Pertarungan untuk memperebutkan kursi KPI Daerah mungkin akan lebih kompleks dan berisiko. Kondisi-kondisi di aras lokal berikut ini harus benar-benar diperhitungkan, problem dunia penyiaran yang amat rumit dan khas, pemahaman tentang keberadaan KPI yang belum seragam, dan keterbatasan SDM berkualitas dan mempunyai kompetensi. Lemahnya kontrol publik terhadap kinerja lembaga-lembaga publik, di sisi lain juga sangat kondusif bagi praktik money politics dalam proses pemilihan anggota KPI Daerah.

Singkat kata, lolosnya UU Penyiaran yang baru bukanlah akhir segalanya. Masih banyak persoalan yang harus segera diagendakan pemecahannya guna mewujudkan demokratisasi ranah penyiaran dalam arti yang sesungguhnya.

AGUS SUDIBYO Peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/03/opini/demo04.htm


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: