Oleh: Agus Sudibyo | Maret 12, 2008

Eksklusivisme Pemerintah dan Publik yang Teralienasi

Oleh Agus Sudibyo

JACKSON dan Pye (1978) menggunakan konsep bureaucratic polity untuk menganalisis karakteristik hubungan negara dan masyarakat di era Orde Baru. Bureaucratic polity merujuk sebuah rezim, di mana ada jarak begitu lebar antara penyelenggara kekuasaan dan publik.

Apa yang diputuskan pemerintah sering tidak ada urusannya dengan realitas publik. Elite birokrasi mempunyai privilese dan kapasitas cukup besar untuk mengisolasi proses pengambilan kebijakan dari keterlibatan kekuatan-kekuatan alternatif di masyarakat. Betapa pun kebijakan itu secara langsung dan segera berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, birokrasi mempunyai mekanisme sendiri yang eksklusif dan tertutup.

Dalam banyak hal, pemerintahan hasil Pemilu 1999 sebenarnya merupakan kontinuitas pemerintahan Orba. Pemimpin boleh berganti, iklim politik berubah, namun praktik-praktik penyelenggaraan kekuasaan tetap membuat publik teralienasi dari hak-haknya sebagai stakeholder entitas berbangsa dan bernegara.

Secara struktural dan kultural, belum terjadi perubahan politik signifikan yang memungkinkan proses pengambilan kebijakan lebih mengindahkan asas partisipasi dan transparansi. Meski kini pers relatif bebas mengkritik penyelenggaraan kekuasaan dan kemerdekaan berbicara sudah berkembang, perilaku dan sikap pemerintah tetap dengan pola lama.

Berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan dengan jelas menunjukkan hal ini. Pemprov DKI bersikukuh meneruskan aksi penggusuran terhadap perumahan miskin di berbagai sudut Ibu Kota. Meski muncul protes keras dari masyarakat dan meski kebijakan itu menimbulkan permasalahan baru yang tak kalah pelik. Pemprov DKI bersikukuh melanjutkan proyek busway yang terus menuai kritik masyarakat. Mungkin benar proyek ini akan mengurangi kemacetan di jalan-jalan protokol Ibu Kota. Namun sulit dipahami di sisi lain, Pemprov DKI justru mengizinkan pembangunan Mall Semanggi di pusat kemacetan Jakarta. Publik belum merasakan dampak positif busway, tetapi pembangunan mal itu jelas akan segera memperparah kemacetan di jantung Ibu Kota.

Sikap Pemprov DKI berkaitan dengan penanggulangan bahaya banjir juga sulit dipahami. Selalu dikatakan, banjir adalah bencana alam yang secara alami akan terus terjadi. Namun, alih-alih mengambil langkah signifikan untuk menangani banjir dalam jangka panjang, Pemprov DKI justru memunculkan kebijakan yang memperparah dampak banjir. Proyek pembangunan mal, pertokoan, dan perumahan yang banyak menggusur daerah resapan air terus terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Rencana reklamasi pantai utara Jakarta sulit dibendung. Meski tak kurang-kurang riset dan pendapat pakar yang menunjukkan aneka kebijakan itu, akan memperparah risiko banjir bagi warga Ibu Kota, terutama warga miskin yang tinggal di pinggir-pinggir sungai.

Problem transparansi

Mengapa muncul banyak kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat? Pemerintahan kita sebagai sebentuk bureaucratic polity tidak familier terhadap gagasan partisipasi publik dan transparansi. Publik tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses pengambilan kebijakan dan pengawasan atas pelaksanaannya. Pemerintah tidak pernah serius melakukan dialog publik atau mengelar town hall meeting guna menjaring aspirasi masyarakat sebelum satu kebijakan dirumuskan. Kebijakan-kebijakan hampir selalu diputuskan secara eksklusif dan lebih didasarkan pada intuisi atau interes pejabat pemerintah sendiri.

Publik sulit memahami mengapa tiba- tiba tarif BBM naik dan harga kebutuhan dasar membubung tinggi. Publik juga tidak pernah mengerti mengapa banjir terus terjadi dan mengapa rumah-rumah mereka tergusur, sementara alih fungsi ruang-ruang publik untuk pembangunan pusat perbelanjaan terus berlangsung.

Hal ini terjadi karena publik senantiasa diperlakukan sebagai obyek kebijakan, bukan subyek. Sebagai obyek, publik tidak mempunyai akses untuk bertanya dan meminta penjelasan. Sebaliknya, pemerintah tidak merasa berkewajiban menjelaskan rencana-rencana kebijakan.

Fakta menunjukkan, hingga kini Indonesia belum memiliki jaminan hukum atas hak-hak publik untuk mendapatkan informasi memadai tentang seluk-beluk penyelenggaraan pemerintahan (freedom of information). Hak-hak publik atas informasi adalah hal utama bagi sebuah negara demokrasi modern. Ihwal mula merebaknya praktik KKN, pelanggaran HAM, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lain selama Orba karena publik tak mempunyai perangkat politik guna mengontrol penyelenggaraan kekuasaan di semua lini dan level. Di sinilah diperlukan hak publik atas informasi sebagai perangkat politik bagi warga negara untuk melakukan counter-intelligence terhadap pemerintah dan untuk melakukan check and balance terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Tanpa kebebasan publik untuk mengakses informasi pemerintahan yang ada adalah demokrasi semu, seperti demokrasi ala Orba.

Macetnya komunikasi politik

Munculnya resistensi publik terhadap praktik-praktik penggusuran rumah kumuh serta proyek busway, jangan-jangan bukan karena kebijakan itu tidak ada gunanya dan tidak menghasilkan kemaslahatan publik. Namun, hal ini bisa jadi karena pemerintah tak menjalankan komunikasi politik yang baik. Pemerintah tak menyosialisasikan kebijakan dengan cara dan bahasa yang dipahami publik. Publik tak cukup diyakinkan bahwa selain menimbulkan masalah bagi publik, pemerintah di sisi lain juga telah menyiapkan solusinya. Pemerintah merasa cukup dengan mengumumkan kebijakan- kebijakan itu melalui media massa. Hal itu tentu tak memadahi, menyosialisasikan kebijakan publik sepenting itu hanya dengan menggelar jumpa pers atau mengirim release ke media massa. Media hanya salah satu media komunikasi politik, namun bukan satu-satunya. Lagi pula, pembaca media massa tersegmentasi dan terbatas.

Ada masalah serius dalam hal ini. Sistem akses informasi belum menjadi bagian integral dari praktik penyelenggaraan pemerintahan hingga saat ini. Kondisi ini diperparah kultur birokrasi yang feodal dan eksklusif. Para pejabat publik rata-rata masih menganggap dirinya sebagai raja, sebagai pemimpin. Belum tumbuh juga kesadaran, pejabat publik menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan mandat dari publik, serta mendapatkan gaji dan fasilitas dari dana publik. Berdasarkan prinsip “kontrak sosial” dalam negara demokratis, para pejabat publik adalah pelayan masyarakat.

Belum terintegrasinya sistem akses informasi berdampak pada buruknya manajemen komunikasi politik pemerintah. Pemerintah tak mempunyai standar baku tentang bagaimana produk kebijakan harus disosialisasikan kepada publik. Tidak ada kepastian tentang hal-hal apa saja yang harus atau bisa diketahui publik, hal-hal apa saja yang harus diumumkan lembaga publik kepada masyarakat, dan bagaimana mekanismenya. Publik hampir selalu kesulitan dalam mengantisipasi bencana banjir, aksi penggusuran, atau kenaikan tarif BBM karena pemerintah tak memberikan informasi memadai tentang prediksi-prediksi bencana banjir, rencana tata kota, serta kesulitan-kesulitan pemerintah berkaitan dengan rencana kenaikan tarif BBM.

Jika tidak segera diantisipasi, macetnya komunikasi politik antara pemerintah dan publik akan menimbulkan dampak buruk. Ketika publik merasa tidak ada saluran lagi untuk menyampaikan aspirasi, ketika kritik-kritik mereka selalu terhadang tembok tebal keangkuhan birokrasi, amat mungkin yang terjadi kemudian adalah anarki. Seperti yang terjadi pada gerakan perlawanan petani dan buruh perkebunan dalam beberapa dekade terakhir, anarki adalah strategi kelompok marginal untuk menarik perhatian penguasa, pers dan unsur-unsur yang lain. Karena sudah tidak ada cara lain lagi untuk membuat pihak luar memperhatikan nasib mereka.

Pada titik ini, korban-korban penggusuran yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung bisa diibaratkan sebagai “rumput kering di padang gersang”. Setiap saat, rumput kering itu bisa terbakar dengan sendirinya atau karena provokasi dan rekayasa kelompok- kelompok yang suka memanfaatkan keadaan. Apalagi menjelang momentum penting seperti Pemilu 2004.

Agus Sudibyo Koordinator Lobby Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Peneliti ISAI Jakarta

Kompas, Rabu, 14 Januari 2004

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: