Oleh: Agus Sudibyo | Maret 12, 2008

Jerat Sanksi dalam RUU KIP

 

Jawa Pos, Rabu, 13 Feb 2008

Oleh Agus Sudibyo

“Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan informasi publik dan/atau melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi …. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,00.” Demikian bunyi pasal 49 RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal ini pula salah satu penyebab pembahasan RUU KIP berjalan alot dan belum selesai hingga Januari 2008.

Tidak ada norma yang menjelaskan maksud “menyalahgunakan informasi publik” atau “melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi”. Karena itu, pasal ini pun seperti cek kosong yang dapat digunakan pemegang otoritas untuk menyebut alasan apa pun guna mendakwa setiap orang menyalahgunakan informasi publik. Tak pelak, pasal ini memantik reaksi penolakan dari kalangan masyarakat sipil, media, dan dewan pers.

Beberapa unsur Komisi I DPR sebenarnya bersedia meninjau ulang pasal ini. Namun, Tim Interdep Pemerintah bersikukuh mempertahankannya. Alasannya, seperti dikatakan Ketua Tim Interdep Prof A.M. Ramli, tidak fair jika ada sanksi untuk pejabat publik, sementara tidak ada sanksi untuk publik pengguna informasi.

***
Alasan pemerintah ini perlu diluruskan karena mencerminkan salah paham yang mengaburkan filosofi dan tujuan pelembagaan prinsip kebebasan informasi dan transparansi. Pertama, perlu ditegaskan bahwa kedudukan pejabat publik dan publik dalam konteks UU KIP tidaklah sama dan sejajar.

Bertolak pada teori “kontrak sosial” Rousseau, UU KIP mendudukkan publik sebagai pemegang mandat penyelenggaraan kekuasaan, sementara pejabat publik adalah pelaksana mandat tersebut.

Karena pejabat publik menjalankan fungsi pemerintahan dengan mandat dari publik, publik berhak tahu apakah mandat tersebut telah digunakan sebaik-baiknya atau tidak (right to know). Sebaliknya, pejabat publik terikat kewajiban untuk secara terbuka memberitahukan kinerjanya kepada publik.

Di sini kewajiban membuka diri terhadap akses informasi serta kewajiban mempertanggungjawaban kinerja kepada publik, sebenarnya bukanlah beban baru untuk badan publik. Kewajiban itu adalah bagian integral dari fungsi birokrasi pemerintahan. UU KIP hanya mengatur kewajiban itu dengan kerangka hukum dan mekanisme yang lebih jelas.

Untuk memastikan pejabat publik telah melaksanakan kewajiban atas akses informasi terbuka, sudah semestinya diterapkan sanksi yang tegas. Sanksi ini makin urgen dalam konteks Indonesia, yang kinerja badan-badan publik begitu centang-perenang oleh praktik korupsi, nepotisme, state capture, dan penyalahgunaan kekuasaan lain yang semuanya terjadi dalam rezim yang tertutup dan penuh kerahasiaan.

Akan halnya sanksi untuk publik dalam pemanfaatan informasi publik jelas tidak relevan. Kita bicara tentang akses informasi publik di sini, bukan informasi yang dikecualikan. Maka yang melekat pada publik adalah hak, bukan kewajiban. Akses atas informasi publik adalah hak konstitusional warga negara.

Sebagai pemegang hak konstitusional itu, bagaimana mungkin publik dikenai sanksi? Lebih sulit dipahami rumusan sanksi untuk pejabat publik sebagai pelaksana mandat dan untuk publik sebagai pemegang hak mandat disatukan dalam satu klausul.

Dalam konteks ini, sanksi penyalahgunaan informasi untuk publik bertentangan dengan filosofi dan tujuan UU KIP. UU KIP adalah kerangka hukum untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan good and clean governance, bukan untuk menertibkan hak kebebasan publik dalam relasinya dengan kekuasaan.

***
Merujuk pada kelaziman negara-negara lain, tidak ada kriminalisasi terhadap akses informasi publik. Prinsip universal kebebasan informasi menyatakan informasi yang sudah menjadi informasi publik adalah informasi terbuka.

Selain itu, UU KIP hanya mengatur akses informasi publik, bukan penggunaan informasi publik. Potensi terjadinya pemanfaatan informasi untuk maksud-maksud kriminal, seperti pemerasan, penipuan, pengancaman memang ada, namun berada pada domain undang-undang yang lain. Kriminalisasinya bukan pada tindak penggunaan informasinya, tetapi kepada tindak pemerasan, penipuan, dan pengancamannya.

Di sisi lain, tidak benar jika dikatakan UU KIP berusaha menelanjangi badan-badan publik tanpa batas. Argumentasi inilah yang digunakan pemerintah menolak pengategorian BUMN sebagai badan publik yang harus tunduk pada rezim informasi publik. Tetap ada jaminan implementasi kebebasan informasi berada pada rambu-rambu yang jelas dan tidak akan merugikan kepentingan-kepentingan strategis negara atau individu.

Untuk itu, UU KIP juga menerapkan prinsip pengecualian informasi untuk melindungi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, ketahanan ekonomi nasional, penegakan hukum, hak kekayaan intelektual, dan privasi pribadi.

Sanksi pelanggaran atas pengecualian informasi ini dengan tegas diatur dalam pasal 52 RUU KIP. “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan….. kepada orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00…”.

Ketentuan sanksi ini juga perlu benar-benar dipertimbangkan agar dalam pelaksanaannya tidak kontraproduktif bagi tujuan awal UU KIP: menjamin hak-hak publik atas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Agus Sudibyo, deputi Direktur Yayasan SET Jakarta.

 

 


http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=325885


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: