Oleh: Agus Sudibyo | Maret 12, 2008

Kriminalisasi Pers dalam Rezim yang Bergeming

 

Oleh Agus Sudibyo

Pelembagaan kebebasan pers dan demokratisasi media di Indonesia sudah berlangsung sebelas tahun. Sejak reformasi Mei 1998, banyak terjadi perubahan monumental: pembubaran Departemen Penerangan, penghapusan SIUPP, lahirnya UU Pers No 40/1999 dan UU Pers No 32/2002 yang cukup demokratis, serta terciptanya iklim politik yang kondusif bagi pelembagaan kebebasan pers. Namun, sungguh mengejutkan bahwa problem otoritarianisme ternyata belum sepenuhnya memudar.

Dalam tiga tahun terakhir, kita menghadapi tren negatif pelembagaan kebebasan pers. Indonesia yang sebelumnya pernah menjadi salah satu negara dengan indeks kebebasan pers terbaik di Asia tiba-tiba merosot ke dalam kelompok negara yang bermasalah dengan kebebasan pers.

Hal ihwalnya terutama sekali adalah kekerasan demi kekerasan terhadap jurnalis dan praktik kriminalisasi terhadap individu atau institusi media yang terus terjadi. Sepanjang Januari-Desember 2007, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mencatat terjadi 20 kasus kekerasan fisik dan 23 kasus kekerasan nonfisik terhadap jurnalis. Kekerasan fisik itu berupa penganiayaan, pemukulan, pelemparan, atau pengeroyokan. Kekerasan nonfisik berupa intimidasi, pelarangan peliputan, pengusiran dan perampasan alat kerja pers, serta pelaporan secara hukum.

Fenomenal

Tahun 2007 bahkan menjadi tahun yang fenomenal dalam konteks kriminalisasi terhadap insan media. Tahun inilah untuk kali pertama sejak reformasi 1998, jurnalis masuk penjara karena laporan jurnalistik yang dibuatnya. Risang Bimawijaya, wartawan Radar Jogja, divonis enam bulan penjara dengan dakwaan pencemaran nama baik. Demikian juga wartawan Surat kabar mingguan Oposisi Medan, Darhi Uhum Nasution, divonis satu tahun penjara dengan dakwaan yang sama.

Merujuk pada fakta-fakta kriminalisasi pers di atas, sungguh mengherankan jika masih ada yang menilai bahwa pers Indonesia telah sepenuhnya memasuki era kebebasan atau telah memasuki era kebebasan yang “kebablasan”. Pers Indonesia masih berkutat dengan problem freedom from. Fakta demi fakta di atas menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya melindungi kerja-kerja jurnalistik. UU Pers belum sepenuhnya efektif dalam menjamin hak atas informasi bagi komunitas media.

Bahkan, bisa dikatakan pers Indonesia kini sedang menghadapi gejala reorganizing power kekuatan-kekuatan politik konservatif yang menempatkan kebebasan pers sebagai ancaman bagi establisme kepentingan ekonomi dan politik lama. Gejala reorganizing power itu bukan hanya melibatkan unsur birokrasi yang selalu bermimpi mengembalikan supremasi pemerintah vis a vis pers, namun juga para pengusaha bermasalah yang senantiasa terancam oleh kritisisme pers.

Di sisi lain, lembaga peradilan yang pada awal reformasi kurang diperhitungkan sebagai faktor determinan dalam pelembagaan kebebasan pers tiba-tiba muncul sebagai sumber masalah utama. Para penegak hukum enggan menggunakan UU Pers dan lebih memilih KUHP sebagai rujukan hukum dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.

Tak pelak, lembaga peradilan terus mengkriminalisasi kerja-kerja jurnalistik, memenjarakan wartawan, dan menjatuhkan sanksi yang membunuh eksistensi perusahaan media. Dengan hanya merujuk pada KUHP, lembaga peradilan cenderung memperlakukan sengketa pers layaknya sengketa hukum biasa dan sama sekali tidak memperhatikan nilai-nilai universal kebebasan pers serta kepentingan publik di balik bekerjanya sebuah media.

Jika hak jurnalis untuk menyebarluaskan informasi direnggut, yang dirugikan bukan hanya pribadi sang jurnalis, tetapi juga masyarakat yang terlayani oleh informasi dan berita yang ditulis sang jurnalis. Jika sebuah media bangkrut karena harus menanggung ganti rugi material yang tak masuk akal, yang dirugikan bukan hanya pemilik dan karyawan media itu, tetapi juga masyarakat yang kehilangan sebuah institusi sosial penyuplai informasi dan wacana publik deliberatif.

Apakah Mahkamah Agung mempertimbangkan nilai universal itu ketika menjatuhkan sanksi ganti rugi USD 600 ribu kepada Grup Jawa Pos dalam perkara perdata dengan Kedaulatan Rakyat? Apakah Mahkamah Agung mempertimbangkan nilai universal tersebut ketika menolak kasasi dalam Risang Bimawijaya dan Darhi Uhum Nasution yang berujung pada vonis pemenjaraan untuk kedua jurnalis itu?

Zaman memang sudah berubah. Kondisi politik sudah jauh lebih terbuka. Namun, tidak demikian persepsi di birokrasi dan penegak hukum terhadap pers. Belum terjadi transformasi kultural yang membuat mereka lebih apresiatif terhadap hak-hak publik atas informasi, perbedaan pendapat, dan fungsi kritik yang sejauh ini sangat identik dengan praktik kebebasan pers.

Aparat resmi tetap kurang peka terhadap kepentingan publik di balik praktik jurnalistik. Yakni, pers secara prinsip bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak: hak-hak publik atas informasi, hak-hak setiap warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Maraknya praktik kriminalisasi pers belakangan sekali lagi menunjukkan bahwa kita sedang berada pada transisi dari pers otoritarian menuju pers yang bebas. Dalam situasi transisi, berbagai anomali bisa saja terjadi. Kita dihadapkan pada situasi yang kontingen, penuh dengan ketidakpastian kelanjutan transisi itu. Semoga 2008 menjadi tahun yang lebih baik bagi pers Indonesia.

Agus Sudibyo, penerima penghargaan Press Freedom Award Tahun 2007, deputi direktur Yayasan SET Jakarta

Jawa Pos, January 21, 2008

http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=322436


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: