Oleh: Agus Sudibyo | Maret 12, 2008

Nasionalisme dan Kebebasan Pers

 

Oleh Agus Sudibyo

KEPADA siapa pers harus mengabdi? Saat ini, ketika perang sedang berkecamuk di Serambi Mekkah, muncul harapan-harapan yang mengusik konsentrasi komunitas pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik.

Pers diharapkan bisa bekerja sama dengan TNI dalam meliput konflik Aceh dan turut membantu pemerintah untuk “menyelesaikan permasalahan Aceh” sesegera mungkin. Membantu di sini berarti tidak mempermasalahkan lagi operasi militer di Aceh karena opsi ini sudah menjadi keputusan politik pemerintahan yang sah.

Pers juga diimbau untuk memberitakan konflik di Aceh dengan semangat nasionalisme. Sebuah seminar bahkan telah diselenggarakan Lembaga Informasi Nasional pada 23 Mei 2003 untuk membahas peranan pers dalam nation and character building.

Benarkah pers harus bekerja sama dengan militer dalam kasus Aceh? Benarkah pers harus mendukung keputusan-keputusan pemerintah, termasuk keputusan untuk perang? Benarkah pers bertanggung jawab terhadap nasionalisme?

Pertanyaan penting yang harus dijawab terlebih dahulu dalam hal ini adalah kehidupan pers macam apakah yang kita kehendaki ke depan. Apakah pers dengan paradigma developmentalis-otoritarian seperti halnya pers Orde Baru? Ataukah pers yang benar-benar lain dan baru, pers yang bercorak profesional dan egaliter terhadap kekuasaan? Pers yang independen dan bisa memberi alternatif-alternatif?

Orde Baru adalah periode panjang sejarah di mana pers disubordinasikan kepada kepentingan-kepentingan penguasa. Dengan logika developmentalis, pers dipaksa menjadi perangkat politik untuk menyukseskan program pembangunan dan kebijakan-kebijakan penguasa. Rezim Orde Baru terus-menerus mengintroduksi slogan-slogan, seperti “pers Pancasila”, “pers pembangunan”, “pers sebagai pemersatu bangsa”, “pers yang bebas dan bertanggung jawab” sebagai mekanisme untuk membatasi ruang gerak pers.

Pers pembangunan adalah pers yang harus senantiasa mengendalikan diri, melakukan self censorship, dan memastikan setiap pemberitaan tidak menimbulkan eskalasi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pers Pancasila adalah pers yang harus senantiasa menekankan pentingnya harmoni antara pers, pemerintah. (Jakob Oetama, 1987). Secara paradoksal dapat dikatakan, kritisisme pers diberi kesempatan untuk berkembang, hanya sejauh tidak mengganggu stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan Orde Baru.

MOMENTUM reformasi 1998 kemudian disepakati sebagai titik tolak untuk melakukan “amputasi sejarah”, meninggalkan yang lama dan memulai yang baru. Dalam kehidupan pers, ini berarti menanggalkan sistem pers developmentalis-otoritarian dengan segala dampak buruknya, serta memproyeksikan diri menjadi pers yang benar-benar bebas dan profesional.

Jati diri pers profesional kurang lebih adalah tidak berpihak kepada siapa pun, kecuali kepada kebenaran, tidak menjadi alat siapa pun, kecuali menjadi alat bagi publik untuk mengontrol kekuasaan (ekonomi dan politik). Pers profesional senantiasa menjaga jarak kepada siapa pun dan berusaha mengembangkan prinsip- prinsip imparsialitas. Pers profesional senantiasa kritis terhadap keadaan dan peka terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Jika hal-hal ini bisa disepakati, tentu saja harapan-harapan di atas menjadi kurang relevan. Pada kasus Aceh, jelas sekali bahwa peranan pers adalah mengontrol penyelenggaraan kekuasaan- termasuk kekuasaan militer-dan melaporkan setiap penyalahgunaan wewenang dan kebohongan terhadap publik yang terjadi. Sudah menjadi tugas pers untuk mempertanyakan relevansi perang itu, mengingatkan akan dampak-dampaknya, dan menyoroti setiap kekerasan, baik yang dilakukan TNI maupun GAM. Semua itu dengan maksud agar, kalau ada kekeliruan, tidak kebablasan.

Dengan kata lain, bukan porsi media untuk mendukung keputusan politik pemerintah dalam kasus Aceh betapa pun telah dilibatkan asumsi-asumsi tentang nasionalisme. Sulit membayangkan, misalnya, bagaimana pers harus kritis terhadap militer jika kedua belah pihak bekerja sama di tengah bara perang di Aceh.

Harapan-harapan agar pers bisa bekerja sama dengan pemerintah hanya relevan untuk pers era Orde Baru, atau untuk media-media yang menjadi organ pemerintah, seperti TVRI dan RRI. (Bahkan menurut UU Penyiaran No 32/2003, TVRI dan RRI pun harus mengubah diri dari media pemerintah menjadi media publik).

HARAPAN agar pers mempunyai semangat nasionalisme dalam meliput sebuah peperangan memang menjadi persoalan tersendiri dalam diskursus kebebasan pers dewasa ini. Liputan media AS tentang Perang Irak (1991 dan 2003), misalnya, dengan jelas menunjukkan bahwa kebebasan pers di Negeri Paman Sam ternyata hanya berlaku di luar isu-isu nasionalisme. Jika rasa kebangsaan telah tersentuh, mereka notabene akan berbicara dalam perspektif kepentingan Amerika, national-security, dan seterusnya. Inilah salah satu paradoks terbesar dalam sejarah pers Amerika, yang semakin meredupkan pamor mereka sebagai kiblat demokrasi, kiblat kebebasan pers.

Nasionalisme pada kasus lain juga membuat para jurnalis dalam perang di Balkan tercerai- berai oleh sensibilitas sebagai orang Serbia, orang Kroasia, dan orang Bosnia. Nasionalisme membuat mereka lalai terhadap jati diri sebagai jurnalis dengan segala konsekuensi profesional dan idealistiknya.

Ada apa sesungguhnya dengan nasionalisme? Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, persoalan nasionalisme terletak pada watak partikularistik yang terkandung di dalamnya.

Bisa dibandingkan, misalnya, antara ide-ide dasar nasionalisme dan demokrasi. Keduanya sama-sama mengakui pentingnya penghargaan terhadap hak- hak untuk menentukan nasib sendiri. Bedanya, demokrasi bisa menerima bahkan mengakomodasi perbedaan-perbedaan, sementara nasionalisme, di sisi lain, punya kecenderungan besar untuk mempersoalkan perbedaan ras, suku, agama dan lain-lain karena selalu berpikir dalam bingkai negara-bangsa (David Beetham dan Kevin Boyle, 1995).

Dalam nasionalisme, sering muncul tendensi untuk mengingkari hak-hak untuk menentukan nasib sendiri hanya karena perbedaan yang ada. Nasionalisme cenderung berbicara dalam konteks “kita” dan “mereka”. Jika ada nasionalisme Indonesia, maka di seberang sana ada etnonasionalisme Aceh. Dan penyelesaian yang diambil pertama-tama bukan dengan mengakomodasi perbedaan itu, melainkan dengan membenturkannya.

Di sinilah letak problem nasionalisme bagi kebebasan pers. Kebebasan pers, sebagaimana demokrasi, adalah prinsip yang universal. Dia tak mengenal batas ruang dan waktu.

Ruh dari kebebasan pers adalah penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman sehingga berkembang terminologi pers sebagai ruang publik (public sphere). Setiap orang, setiap pihak, harus diberi kesempatan yang sama untuk berbicara tanpa memandang perbedaan yang ada. Dalam konteks Aceh, tidak cukup alasan untuk hanya menonjolkan sumber-sumber resmi Pemerintah RI dan menafikan sumber-sumber GAM.

Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada pers itu sendiri, tetapi pada ekspektasi dan preferensi tentang pers yang ternyata belum berubah. Zaman sudah bergerak maju. Kondisi politik sudah jauh berubah. Namun, bagaimana dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian dari kita, terutama yang berada dalam struktur kekuasaan?

Jangan-jangan tidak terjadi banyak perubahan. Buktinya, masih ada ilusi tentang pers sebagai “mitra” pemerintah, perekat kesatuan bangsa, pengabdi nasionalisme dan seterusnya.

Sebuah kemunduran serius jika kontribusi pers bagi bangsa ini masih diukur dari sejauh mana dukungan pers terhadap program/kebijakan pemerintah. Sumbangsih pers bagi bangsa ini saya kira adalah dengan menunjukkan kepada dunia bahwa kebebasan berbicara, keterbukaan informasi, egalitarianisme politik, dan public scrutiny benar-benar mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. Bahwa kebebasan pers dan iklim demokrasi di Indonesia bukan sekadar isapan jempol, tetapi sudah dijalankan dan dilakoni sehari-hari.

 

Agus Sudibyo Peneliti Media ISAI Jakarta, Koordinator Koalisi untuk Kebebasan Informasi

Kompas, Kamis, 26 Juni 2003

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: