Oleh: Agus Sudibyo | Maret 12, 2008

Negara (dan Masyarakat) Moralis

Oleh: Agus Sudibyo

Kesesuaian sikap dan tindakan dengan norma hukum belum bisa disebut sebagai moralitas. Dalam kesesuaian itu, masih mungkin terpendam pamrih dan maksud-maksud lain. Seseorang bisa saja menaati hukum bukan semata tindakan ini baik bagi dirinya dan orang lain, namun karena ingin mendapatkan nama baik atau untuk sekadar terhindar dari ancaman hukum. Di sini Immanuel Kant berbicara tentang kesenjangan antara ”moralitas” dan ”legalitas”.

Kesenjangan ini kiranya harus dipertimbangkan oleh mereka yang sedang memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Pornografi dan pornoaksi memang bisa merusak masyarakat. Namun, persoalannya, sejauh mana pengaruhnya terhadap moralitas masyarakat, bagaimana pengaturannya agar tidak mengorbankan pluralisme dan kebebasan sipil yang tak kalah penting bagi keadaban publik. Dan apa benar negara harus berperan besar untuk mengaturnya?

Tanpa terlebih dahulu menjawab dengan tuntas pertanyaan-pertanyaan ini, UU APP niscaya hanya melahirkan masyarakat yang moralis. Masyarakat yang merasa bermoral dengan hanya melindungi pandangan matanya dari aurat lawan jenis. Sementara perilaku korup, tidak peka sosial, sikap intoleran terhadap sesama, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan tetap jalan terus dengan dampak yang jauh lebih merusak moral bangsa.

UU APP jangan-jangan juga menimbulkan situasi anarkis, seperti yang terjadi di Kota Tangerang pascapemberlakuan Perda No 8/2005 tentang larangan kegiatan pelacuran. Alih-alih mau menjaga moralitas masyarakat, perda ini justru menyebarkan teror. Bagaimana tidak, dakwaan sebagai pelacur harus diterima seorang ibu guru yang sedang menunggu angkutan umum, ibu rumah tangga yang sedang minum teh botol di tepi jalan, serta seorang istri yang sedang menunggu suaminya di sebuah hotel pada malam ketika razia moralitas dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Moralitas sepihak

Kualitas moral seseorang tidak terletak pada kepatuhannya pada hukum, melainkan pada sikap batin. Jika negara memaksakan menyempurnakannya, yang pertama terlihat adalah tendensi totalitarianisme. Tendensi untuk menyeragamkan norma moral masyarakat yang begitu heterogen dalam kultur, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Dalam konteks ini, RUU APP sangat berpotensi mengoyak-koyak pluralisme dan multikulturalisme yang selama ini justru menjadi sumber inspirasi dan identitas kebangsaan kita sebagai bangsa.

Kedua, rigorisme moral yang tercermin dalam RUU APP menafikan kemampuan warga negara dalam memecahkan problem moral dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pribadi ataupun dalam pergaulan sosial. Seakan-akan dalam pikiran setiap warga hanya ada birahi dan kecenderungan seks menyimpang. Seakan-akan masyarakat tidak bisa mengatasi perbedaan pandangan dan kebiasaan terkait dengan masalah seksualitas. Para pendukung RUU APP lupa bahwa tanpa peran negara sekaligus, masyarakat mempunyai mekanisme alami dan kearifan-kearifan berbasis komunitas untuk mendialogkan perbedaan dengan sikap toleran, untuk berdamai dengan fakta pluralisme gaya hidup dan keyakinan moral.

Ketiga, jika pada akhirnya RUU APP yang kontroversial itu tetap diberlakukan, yang sesungguhnya terjadi kurang lebih adalah sekelompok orang yang memegang kekuasaan memaksakan pandangan moral mereka sendiri kepada kelompok lain. Mengutip Franz Magnis-Suseno, usaha negara untuk memaksakan pandangan moral tertentu kepada masyarakat merupakan penyalahgunaan buruk kekuasaan negara demi tujuan-tujuan pribadi. Tidak ada manusia yang berwenang untuk menetapkan norma-norma moral kepada manusia lain, tanpa kecuali jika usaha itu didukung dengan ancaman kekuatan negara atau kelompok mayoritas.

Paternalisme

Yang juga perlu diwaspadai adalah bangkitnya kekuasaan paternalistik dengan menunggangi masyarakat yang paternalistik pula. Masyarakat Indonesia belum tuntas mendapatkan pembelajaran tentang hak-hak politik warga negara. Selama berpuluh-puluh tahun mereka dipaksa untuk menyerahkan urusan politik sepenuhnya kepada negara. Maka tak heran jika di tengah impitan krisis ekonomi, dalam kebimbangan terhadap janji demokrasi, mereka merindukan campur tangan negara untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Dalam kerangka imajinasi bangsa sebagai sebuah keluarga itulah introduksi RUU APP atau RUU KUHP mendapatkan sambutan sebagian masyarakat.

Watak paternalistik masyarakat itu tampaknya dimanfaatkan oleh kekuatan politik konservatif untuk memunculkan sosok kekuasaan yang paternalistik. Kekuasaan paternalistik tidak membutuhkan perangkat ideologis-represif untuk menundukkan masyarakat. Urusan-urusan publik dan privat tidak dicampuri secara langsung dan ketat asalkan semua bidang kehidupan masyarakat tetap berada di bawah pengawasan negara (Magnis-Suseno, 2003).

Kekuasaan paternalistik bahkan mau menempuh prosedur demokratis untuk meneguhkan peranannya, sebagaimana terlihat dari upaya pemerintah memperjuangkan legislasi RUU APP. Meskipun demikian, tetap saja dominan tendensi untuk menomorsatukan negara dan menomorduakan masyarakat. Kebebasan sipil, yang dalam tataran politik sangat dibatasi, tidak dipandang sebagai hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara, melainkan sebagai anugerah pemberian negara.

Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET, Anggota Aliansi Pembela Pasal 28 UUD 1945

Kompas, 03-03-2006


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: