Oleh: Agus Sudibyo | Maret 12, 2008

Penundaan Siaran TV Berjaringan

Oleh: Agus Sudibyo

Dalam sebuah studi, Bagdikian (1990) mempersoalkan sikap para konglomerat media Amerika Serikat yang cenderung menutup mata atas praktik korupsi pejabat dan kegagalan berbagai program pemerintah selama era Reagan. Bagdikian berkesimpulan, para konglomerat media sengaja ”memberi perlindungan secara politik” kepada pemerintah karena ada kesepakatan tertentu di antara mereka.

Dalam studi lain, Chadwick (1989) menunjukkan bagaimana sejumlah pengusaha televisi Australia memperagakan taktik aliansi dengan pemerintahan Buruh pada akhir 1980-an. Sebuah strategi untuk mempertahankan dukungan politik pejabat pemerintah atas dominasi para pengusaha itu dalam mengontrol bisnis televisi. Timbal baliknya, pada pemilu 1987, untuk pertama kalinya dalam sejarah muncul begitu banyak editorial dan analisis yang melegitimasi Partai Buruh di Australia.

Apakah ”drama” serupa terjadi di Indonesia? Waktu yang membuktikan. Namun, dalam berbagai hal, sikap pemerintah belakangan memang sangat mesra terhadap industri penyiaran dibandingkan terhadap unsur-unsur masyarakat. Sebaliknya, kalangan industri penyiaran tidak segan-segan mendukung pelembagaan kembali intervensi pemerintah di bidang media, dengan menganggap sepi kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Industri penyiaran dan pemerintah tampaknya bersatu dalam prinsip: demokratisasi penyiaran boleh, reformasi silakan, asal tidak mengganggu kontinuitas akumulasi modal dan proyek rebirokratisasi ranah media. Jika sampai mengusik dua kepentingan ini, berbagai keganjilan akan muncul mementahkan proses demokratisasi penyiaran itu.

Keganjilan

Penundaan pelaksanaan Sistem Siaran Berjaringan (SSJ) menjadi salah-satu keganjilan itu. Bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip fundamental, dimentahkan pemerintah sendiri dengan alasan yang lebih kurang partikular dan sektoral. Penerapan SSJ sebagaimana juga diatur dalam Pasal 70 PP No 50 Tahun 2005 adalah salah-satu capaian penting UU Penyiaran No 32. Akomodasi atas konsep desentralisasi di bidang media dan pengelolaan ranah publik berbasis kepentingan komunitas.

Selama ini, daerah hanya diperlakukan sebagai pasar bisnis media penyiaran, hanya diperhitungkan dalam kerangka rating. Sementara siaran televisi nasional itu menggunakan spektrum frekuensi, kekayaan publik yang berdimensi lokalitas geografis dan demografis. Surplus ekonomi dalam bisnis media penyiaran hanya dinikmati para pebisnis Ibu Kota dan terus-menerus terjadi kekerasan simbolik dalam wujud pemaksaan selera, kebutuhan, dan standar nilai ”Jakarta/Jawa/perkotaan” kepada suatu masyarakat yang begitu plural dan multikultural.

Penundaan SSJ hanya rasional jika bersandar pada evaluasi atas itikad baik industri penyiaran untuk mengurai masalah di atas. Apakah televisi-televisi nasional telah mereduksi kekerasan simbolik tayangan-tayangan televisi terhadap komunitas-komunitas lokal? Apakah telah dimulai suatu mekanisme untuk membagi surplus ekonomi bisnis penyiaran untuk pengembangan ekonomi daerah?

Penundaan SSJ yang dilakukan pemerintah tidak berdasar pada evaluasi tersebut. SSJ ditunda karena alasan: peninjauan kembali atas UU Penyiaran dan PP No 50 Tahun 2005, besarnya investasi pembentukan stasiun penyiaran lokal, keterbatasan potensi iklan, keterbatasan teknologi, dan kerumitan dalam memecah aset perusahaan.

Satu fakta terlupakan di sini: ketika proses judicial review atas PP Penyiaran No 49, 50, 51 Tahun 2005 sedang berlangsung dan belum ada hasilnya, pemerintah jalan terus melaksanakan PP Penyiaran itu, tanpa memedulikan keberatan masyarakat sipil, KPI, bahkan DPR. Lalu, kenapa sekarang judicial review digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan SSJ sebagai salah satu perintah PP Penyiaran itu? Aneh tapi nyata, dan hanya menunjukkan betapa besar keberpihakan pemerintah terhadap stasiun televisi besar.

Benarkah masa transisi lima tahun pemberlakuan SSJ yang diberikan UU Penyiaran tidak cukup? PP No 50 Tahun 2005 eksplisit memberikan tenggat waktu 28 Desember 2007 untuk pemberlakuan SSJ. Tidak masuk akal jika penentuan tenggat waktu ini tidak didasarkan pada asumsi-asumsi persiapan teknis, permodalan, dan ketentuan peraturan pemberlakuan SSJ. Apakah pemerintah juga hanya memaklumi dan tidak menjatuhkan konsekuensi apa pun kepada stasiun televisi yang tidak melakukan persiapan menuju pemberlakuan SSJ pada masa transisi itu?

Akumulasi modal

Persoalan SSJ yang sesungguhnya fundamental, direduksi sekadar sebagai persoalan investasi dan teknologi, diputuskan berdasarkan matra yang sangat partikular: akumulasi modal. Rencana pemberlakuan SSJ berhenti pada hitungan-hitungan investasi para pengusaha Ibu Kota. Industri penyiaran nasional dan pemerintah sudah menghitung apa kerugiannya jika SSJ dilaksanakan sekarang sesuai dengan perundang-undangan. Namun, mereka sama sekali tidak menghitung, apa dan sejauh mana kerugian bagi publik, bagi daerah jika SSJ yang bertolak dari prinsip penyiaran yang adil dan demokratis itu ditunda-tunda pemberlakuannya sampai batas waktu dua tahun?

Di sini, kita sedang dihadapkan pada tren semakin terabaikannya prinsip-prinsip utama demokratisasi penyiaran: otonomi publik, diversity of ownership, diversity of content, desentralisasi dalam kehidupan media penyiaran di Indonesia. Realitas kebijakan, kepemilikan, dan praktik media penyiaran semakin kurang berurusan dengan nilai keutamaan publik dan hanya mengarah kepada re-establishment kepentingan investasi dan kekuasaan birokrasi atas ranah media.

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.25

Iklan

Responses

  1. No hape Mas Dib dung… ke email : female.writers.limited @ gmail . com
    Apa kabare Mas?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: