Oleh: Agus Sudibyo | Maret 18, 2008

RUU-RUU Pengancam Kebebasan Pers

 

Agus Sudibyo

“Terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”. Membaca Pasal 4 Ayat 5 RUU Pers versi pemerintah ini, kita segera menduga pemerintah telah bersikap konstruktif dan proporsional terhadap kebebasan pers. Pemerintah telah sadar untuk melindungi hak-hak publik atas informasi, berbagai pembatasan terhadap prinsip-prinsip kebebasan media harus dihapuskan.

Namun, ketentuan itu terasa basa-basi belaka karena pada ayat berikutnya, pemerintah tetap menghendaki pemberlakuan bredel, sensor, dan larangan siaran untuk “pers yang memuat berita atau gambar atau iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar-umat beragama dan atau bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat dan atau membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional”.

Dengan kata lain, sensor dan bredel tetap bisa diberlakukan dengan alasan-alasan yang sangat luas dan multitafsir. Apa yang dimaksud dengan “merendahkan martabat suatu agama”, “mengganggu kerukunan hidup antar-umat beragama”, “bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat”, atau “membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional” sebagai alasan untuk memberlakukan sensor, bredel, dan pelarangan siaran? Siapa yang berhak menjatuhkan klaim pelanggaran atas hal-hal tersebut?

Pada masa lalu, media sering dipojokkan, koran dilarang terbit, wartawan diinterograsi polisi karena klaim-klaim serupa. Klaim yang secara sepihak dilakukan oleh aparatus resmi untuk membungkam media-media kritis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dalam konteks inilah rencana amandemen UU Pers justru menimbulkan potensi ancaman bagi kontinuitas iklim kebebasan pers di Indonesia.

RUU Pers

RUU Pers yang sejauh ini beredar mengindikasikan bahwa pemahaman atau cara pandang pemerintah terhadap kebebasan pers belum sepenuhnya berubah. Pemerintah masih melihat pers dari sisi partikular pihak yang merasa menjadi sasaran kritik pedas media massa.

Maka, respons yang muncul pun sangat partikular: bagaimana mengontrol dan mereduksi kebebasan media. Politik kebijakan pemerintah di bidang media dan komunikasi tidak benar-benar berlandaskan pada suatu imperatif untuk menciptakan ruang publik yang berkualitas, tetapi lebih didasarkan pada rasionalitas strategis untuk menundukkan dan mengarahkan praktik bermedia sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan.

Rasionalitas strategis ini menjelaskan mengapa dalam RUU Pers itu pemerintah terlalu banyak mengusulkan pembentukan “peraturan pemerintah” untuk mengatur berbagai masalah yang sudah diatur dalam UU Pers. Bahkan, persoalan hak jawab dan hak koreksi pun hendak diatur dengan “peraturan pemerintah” (Pasal 5 Ayat 4).

Rencana kebijakan dan pernyataan-pernyataan tendensius pejabat pemerintah terhadap media selama ini juga menunjukkan absennya pemahaman tentang universalitas nilai-nilai kebebasan pers. Pemerintah tidak menyadari bahwa membatasi kebebasan pers sama artinya dengan membatasi hak-hak publik atas informasi dan komunikasi yang deliberatif, dan ini berarti melanggar hak asasi manusia dan perintah konstitusi. Jika kebebasan pers disubordinasikan, publiklah yang paling dirugikan karena kehilangan sarana untuk mengevaluasi proses penyelenggaraan kekuasaan.

Pemerintah juga cenderung menggeneralisasi semua media sebagai kurang berkualitas dan kebablasan dalam mempraktikkan kebebasan pers. Apakah media-media berkualitas harus diperlakukan secara sama dengan media-media yang tidak profesional dan suka menyebarkan berita bohong? Lagi pula, Dewan Pers lebih patut mengurusi masalah ini daripada pemerintah secara langsung.

Ancaman

Bicara tentang ancaman terhadap institusionalisasi kebebasan pers, bukan hanya RUU Pers yang mesti diperhatikan, tetapi juga RUU KUHP, RUU Kerahasiaan Negara, RUU Intelijen, RUU Antipornografi, dan lain-lain. Pasal-pasal “penertiban” atas ranah kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi dalam berbagai RUU ini mengancam eksistensi kebebasan pers.

Berbagai RUU itu mengedepankan konstruksi negatif tentang ide-ide kebebasan. Kebebasan dikonstruksi sebagai sesuatu yang abnormal, anarki, dan kontraproduktif bagi tertib sosial. Kebebasan dipersepsikan sebagai nilai yang diimpor dari luar. Padahal, berulang kali para founding father secara eksplisit menggunakan term kebebasan itu pada konstitusi kita. Konstitusi kita mengakui kebebasan sebagai bagian dari harkat-martabat manusia Indonesia.

Berbagai RUU itu juga cenderung meremehkan kemampuan masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri, dalam menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Lalu pemerintah menganggap diri lebih tinggi dari masyarakat dan berhak mengatur semua hal. Terabaikan prinsip bahwa negara secara hakiki berfungsi untuk melengkapkan apa yang kurang dalam kemampuan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri (Magnis Suseno, 2003). Fungsi negara adalah subsidier dan tidak perlu mengintervensi begitu banyak aspek kehidupan publik.

Gerakan reformasi telah berusaha mengembalikan ranah kebebasan berekspresi dan kebebasan pers sebagai bagian dari dunia kehidupan (lebenswelt) yang relatif bebas dari intervensi sistem dan sepenuhnya dideterminasi oleh mekanisme-mekanisme publik. Namun, melalui agenda politik legislasinya, pemerintah berusaha mengintegrasikan kembali ranah kebebasan itu ke dalam sistem kekuasaan dengan matra utama birokratisasi dan regularisasi.

 

Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET

Rabu, 19 Desember 2007

http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0712/19/opini/4090213.htm


Responses

  1. thx uda bantuin tugasku!🙂

  2. semogasukses…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: