Oleh: Agus Sudibyo | Maret 19, 2008

Yudhoyono dan Kebebasan Pers


Agus Sudibyo

Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono meraih kursi presiden tahun 2004 bisa dilihat sebagai cermin keberhasilan media dalam menampilkan tokoh alternatif.

Kemunculan Yudhoyono sebagai tokoh nasional tak lepas dari pencitraan atau media framing pers Indonesia dalam memunculkan pemimpin alternatif. Di tengah kejenuhan atas figur pemimpin yang mapan, media menampilkan penggambaran simpatik dan legitimate terhadap tokoh semacam Yudhoyono.

Kebebasan pers dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Megawati, misalnya, secara signifikan ikut mendongkrak posisi Yudhoyono saat berhadapan dengan Megawati pada babak akhir Pilpres 2004.

Namun, sejarah memberi pelajaran, fakta seperti ini tidak otomatis membentuk watak-sikap yang lebih kondusif terhadap kebebasan pers. Empat presiden sebelum Yudhoyono sama-sama terlibat pasang surut hubungan dengan pers. Mereka merasakan hubungan harmonis dengan pers, tetapi pada masa lain terjadi pembredelan, pemenjaraan wartawan, atau mendiskreditkan pers dengan berbagai tuduhan tendensius dan berlebihan.

Revisi UU Pers

Presiden Yudhoyono menaikkan status Kementerian Negara Kominfo menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), dengan janji departemen ini hanya akan difungsikan sebagai perangkat sosialisasi dan diseminasi informasi.

Namun, tidak ada jaminan sejarah tak terulang lagi: institusi semacam Depkominfo lebih difungsikan sebagai represif-ideologis state aparatus daripada sebagai information aparatus. Tak perlu menunggu lama, empat peraturan pemerintah (PP) tentang penyiaran menetapkan kedudukan Depkominfo sebagai regulator penyiaran: memegang otoritas perizinan siaran, penetapan standar siaran, penetapan relai siaran, dan lain-lain.

Upaya resentralisasi penyelenggaraan kekuasaan di bidang penyiaran ke tangan pemerintah tak berhenti di sini. Belakangan publik dikejutkan draf revisi UU Pers yang amat bernuansa developmentalis-otoriter dan berusaha mengatribusi pemerintah dengan berbagai kewenangan mengontrol pers. Depkominfo menyangkal mempunyai agenda revisi UU Pers, tetapi terbukti departemen ini telah memasang iklan penawaran penyusunan kajian revisi UU Pers di media.

Rencana pemerintahan Yudhoyono merevisi UU Pers bisa dilihat dari dua sisi.

Pertama, meski zaman dan kondisi politik sudah berubah, tidak demikian dengan cara pandang kalangan pemerintah terhadap kebebasan pers. Belum terjadi transformasi kultur yang membuat para pemimpin formal lebih apresiatif terhadap hak publik atas informasi dan perbedaan pendapat. Dalam tubuh birokrasi kita, belum terlahir pemahaman baru yang kondusif bagi ruang publik yang otonom dari intervensi negara serta bagi fungsi-fungsi demokratis dan deliberatif media.

Tak mengherankan masih sering muncul berbagai ekspektasi usang agar pers berperan dalam mengawal nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan pembangunanisme. Di kalangan pemerintahan, masih berkembang ilusi tentang pers sebagai perangkat pembangunan, sebagai mitra pemerintah. Problem paradigma ini bukan hanya tercermin dalam draf revisi UU Pers yang kontroversial itu, tetapi juga dari pernyataan para pejabat dalam berbagai kesempatan.

Pembina kehidupan pers

Dari konservatisme dalam memandang kedudukan pers itulah muncul gagasan untuk mengembalikan fungsi pemerintah sebagai pembina kehidupan pers. Namun, masih ada kemungkinan kedua, Presiden Yudhoyono atau Menkominfo sebenarnya tidak atau belum mempunyai agenda resentralisasi dan reorganisasi kekuasaan pemerintah di bidang pers. Agenda itu datang dari para pejabat karier di Depkominfo yang notabene adalah eks pejabat Departemen Penerangan.

Presiden dan menteri boleh berganti, tetapi struktur birokrasi departemen masih didominasi pejabat karier yang sama, dengan paradigma yang jangan-jangan juga sama. Sebagaimana terjadi pada empat PP penyiaran, ada ambisi politik untuk membangun kembali otoritas dan lingkup kekuasaan Depkominfo layaknya Departemen Penerangan di masa lalu. Alih-alih membangun kapasitas dan kompetensi komunikasi dan informasi publik, Depkominfo lebih sibuk dengan ikhtiar politik memperlebar otoritas hingga menjangkau ranah media dan penyiaran yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan intervensi pemerintah.

Para pejabat karier itulah yang tampaknya lebih berperan dalam perumusan rencana kebijakan, bahkan dalam bernegosiasi dengan DPR. Merekalah yang menguasai rencana rinci perubahan kebijakan untuk diserahkan kepada presiden dalam versi final. Sebagaimana terjadi pada kasus PP penyiaran, ada indikasi kuat Presiden Yudhoyono tidak secara persis mengetahui detail persoalan perubahan regulasi di bidang media dan mengambil keputusan semata-mata berdasarkan masukan para bawahannya.

Masalahnya, apakah Presiden Yudhoyono mampu mengendalikan ego sektoral dan orientasi kekuasaan pada level departemen tersebut? Maukah Presiden mengoreksi usulan bawahannya terkait dengan regulasi di media? Atau sejarah akan terulang. Kita memiliki pemimpin yang amat instrumentalistik terhadap kebebasan pers: memanfaatkan kontribusi positif, lalu mencampakkan saat tidak lagi membutuhkan.

 

Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET

 

Sabtu, 14 Juli 2007

http://www.kompascetak.com/kompas%2Dcetak/0707/14/opini/3649275.htm

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: