Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

Bahaya Pengendalian Informasi, Catatan kritis atas Perpu Antiterorisme

Kompas,  3 Nopember 2002.

Oleh Agus Sudibyo

Dalam suasana umum yang diselimuti rasa duka-cita, malu dan panik akibat peledakan bom di Legian Bali, pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Perpu ini dianggap perlu untuk mengungkap pelaku peledakan bom yang telah menewaskan 185 orang itu, dan yang telah menebalkan cap Indonesia sebagai negara sarang teroris.

Secara hukum,  Perpu itu memang dibutuhkan sebagai payung hukum agar aparat penegak hukum lebih leluasa menangani kasus-kasus peledakan bom yang terus terjadi belakangan. Secara politis, Perpu itu juga dibutuhkan untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani kasus terorisme di mata dunia internasional.

Namun sejumlah pertanyaan kritis tetap saja mengemuka. Sejauhmana urgensi Perpu antiterorisme? Sejauhmana dampak-dampak negatifnya telah dipikirkan? Suatu hal yang pasti, tidak ada partisipasi publik dalam penyusunan Perpu yang membutuhkan waktu tak lebih dari seminggu itu.

Sikap hati-hati dan waspada memang dibutuhkan. Kasus bom di Bali bisa jadi bukan sekedar titik-balik bagi pemerintah untuk lebih serius mendeteksi dan menangani gerakan terorisme di Indonesia. Bukan tak mungkin, momentum itu juga diboncengi  kepentingan-kepentingan lain. Berbagai pihak yang banyak dirugikan  oleh iklim keterbukaan politik dan kebebasan pers yang berkembang belakangan, bisa  menggunakan momentum bom di Bali sebagai titik-balik untuk menegakkan kembali sistem birokrasi pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan.

Bisa saja dimunculkan dalih bahwa keterbukaan informasi yang kebablasan telah menyulitkan pemerintah untuk menjaga informasi penting tentang jejak para teroris, dan informasi-informasi lain dalam ranah pertahanan dan keamanan nasional. Atas nama kedaulatan bangsa, atas nama keamanan nasional, maka dianggap perlu untuk memberikan sejumlah “privilese” kepada penegak hukum, intelijen dan pemerintah secara lebih luas untuk memberlakukan manajemen informasi yang tertutup dan tak banyak memberi akses bagi publik untuk tahu.

Sekilas, kekhawatiran ini mungkin kedengarannya agak berlebihan. Namun  beberapa fakta setidak memperkuat kekhawatiran ini. Dalam terbitan resmi Article 19 tentang Prinsip-Prinsip Undang-Undang Kebebasan Informasi Juni 1999, Andrew Puddetphatt kurang-lebih mengingatkan, “Kebanyakan pemerintah lebih senang melaksanakan kebijakannya  secara diam-diam. Bahkan pemerintah yang demokratis sekalipun cenderung melakukan sebagian besar urusannya jauh dari pengetahuan publik.” 

Dengan kata lain, sudah menjadi watak semua pemerintahan untuk memberlakukan manajemen birokrasi yang tertutup. Salah-satu contoh yang paling fenomenal adalah kasus Pentagon Papers. Tahun 1971, New York Times dan Washington Post menggemparkan publik Paman Sam dengan merilis dokumen-dokumen keterlibatan AS dalam perang Vietnam.  Padahal dokumen itu sebelumnya masuk dalam kategori top secret yang tidak bisa dibuka kepada publik.

Pemerintah AS menggugat ke dua media, namun pengadilan mementahkan gugatan itu. Di pengadilan terungkap bahwa tidak semua dokumen Pentagon Papers layak  diklasifikasikan sebagai top secret.  Dokumen itu sangat bervariasi, dan beberapa diantaranya sebenarnya bisa dibuka kepada publik.

Departemen Pertahanan AS sengaja menggeneralisir dokumen-dokumen itu sebagai top secret. Sebab menutup dokumen Pentagon Papers itu dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menghindari evaluasi negatif publik atas keterlibatan militer AS dalam perang Vietnam (Wishnu Basuki, 1995). Tak disangkal lagi, Pemerintah AS yang dikenal sangat demokratis pun bermain-main dengan klaim rahasia negara untuk menghambat akses publik ke informasi-informasi pemerintahan. 

Pengalaman serupa lazim terjadi dalam pemerintahan Orde Baru. Klaim rahasia negara, rahasia birokrasi, dan rahasia militer senantiasa dilontarkan untuk menutup akses publik terhadap informasi-informasi yang dikuasai lembaga-lembaga pemerintah. Terutama sekali informasi tentang berbagai operasi khusus militer, pelanggaran HAM, tender proyek pemerintah, dan informasi-informasi tentang korupsi.

Apakah semua informasi tentang militer harus dirahasiakan? Sejauhmana batas-batas antara ruang publik dan ruang privat dalam pengungkapan kasus korupsi pejabat publik? Tidak ada batasan yang jelas dalam hal ini. Yang lazim terjadi kemudian adalah  generalisasi rahasia militer, rahasia pejabat dan lain-lain.

Pejabat-pejabat publik bermasalah sangat menikmati sistem birokrasi tertutup dan penuh-sesak dengan sekat kerahasiaan. Gerakan reformasi membuat mereka tak leluasa lagi melontarkan klaim-klaim rahasia negara. Mereka juga kehilangan  banyak privasi akibat kencangnya hembusan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Oleh karena itu, masuk akal jika mereka merindukan kembali ke sistem birokrasi model Orde Baru.  

Kita tidak bisa menganggap remeh hal ini. Wacana tentang kebebasan pers yang telah kebablasan begitu semarak belakangan ini. UU Pers dinilai tak bisa mengatasi ekses-ekses buruk kebebasan pers. Pers dituduh telah melakukan character assasination, mencemarkan nama baik para pejabat publik dalam berbagai berita tentang korupsi dan pelanggaran HAM. Tak pelak, berkembang  tuntutan di kalangan eksekutif dan legislatif untuk merevisi UU Pers No 40 Tahun 1999. Pada saat yang bersamaan, muncul gagasan revisi KUHP dengan memasukkan pasal-pasal yang justru akan menimbulkan banyak hambatan bagi hak-hak publik untuk mendapatkan informasi pemerintahan.

Yang lebih mencemaskan, Lembaga Sandi Negara telah beberapa lama melansir draft RUU Kerahasiaan Negara. Dalam RUU ini, kriteria-kriteria tentang informasi rahasia negara diatur dengan klausul-klausul yang sangat general dan rentan terhadap penafsiran subyektif. Kewenangan penentuan informasi rahasia negara diserahkan kepada setiap pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah departemen maupun non departemen, angkatan bersenjata, BUMN, dan badan lain yang ditunjuk pemerintah.

Suatu hal yang harus benar-benar dihindari, jangan sampai momentum Peledakan Bom di Kuta dijadikan titik-pijak untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi di atas. Jangan sampai momentum itu dijadikan “kayu bakar” bagi bara api konservatisme politik yang masih meluap-luap di kalangan eksekutif dan legislatif.

Apalagi, suasana psikologis yaang berkembang di masyarakat cukup kondusif untuk itu. Belakangan ini masyarakat semakin banyak yang apatis terhadap ide-ide keterbukaan dan kebebasan. Mereka spesimis dengan gerakan reformasi, karena toh hingga kini kesejahteraan mereka belum terangkat juga, bahkan justru semakin terpuruk. Dalam hati kecil sebagian masyarakat, muncul kerinduan terhadap kondisi-kondisi di era Orde Baru. Mereka bahkan percaya iklim keterbukaan dan kebebasan telah menimbulkan banyak kesusahan. Peristiwa peledakan Bom di Bali mungkin semakin menguatkan pikiran itu.

Permasalahan utama dalam kasus peledakan Bom di Legian Bali adalah ketidakmampuan negara dalam melindungi keselamatan warganya dan warga asing yang sedang berkunjung ke Indonesia. Tidak ada kaitan langsung dengan iklim keterbukaan dan kebebasan pers dalam kasus tersebut. Maka langkah-langkah politis dan hukum yang diambil pemerintah semestinya  tidak sampai mengurangi kran keterbukaan dan kebebasan akses informasi yang sudah relatif baik belakangan ini.   

 

Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti ISAI, Koordinator Tim Loby Koalisi Untuk Kebebasan Informasi

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: