Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

Darurat Militer Aceh Dan Problem Transparansi

Oleh: Agus Sudibyo

Penggunaan dana negara untuk kebutuhan operasi militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tampaknya tidak akan dibuka kepada publik. Sinyal itu telah diberikan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan, Mayor Jenderal Sudrajat kepada pers  13 Nopember 2003. Seusai rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan, Sudrajat menyatakan “Kami tetap akan transparansi dalam penggunaan dana untuk operasi militer di Aceh. Tapi, transparansi itu belum tentu bisa dipublikasikan karena ada hal yang menyangkut rahasia negara.” Sudrajat menambahkan, audit dana operasi militer akan dilakukan secara internal oleh Markas Besar TNI. Hasil audit kemudian diserahkan ke Departemen Pertahanan untuk diverifikasi, sebelum diserahkan ke BPK.

Rencana TNI ini perlu didiskusikan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparans dan partisipatif. Prinsip-prinsip yang telah menjadi konsensus nasional pasca 1998, sebagai agenda utama gerakan reformasi. Berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, pertanggungjawaban terhadap publik mutlak diperlukan dalam konteks pelaksanaan darurat militer di Aceh. Paling tidak ada dua penjelasan dalam hal ini. Pertama, Pemerintah menyelenggarakan kekuasaan berdasarkan mandat dari rakyat. Tanpa terkecuali operasi militer di Aceh, adalah satu kebijakan politik yang diputuskan dengan menggunakan mandat dari rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada rakyat. Kecuali jika kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah sebagaimana lazimnya di negara-negara demokratis tidak dihargai lagi.

Kedua, operasi militer dilakukan dengan menggunakan dana APBN. Dana sebesar Rp 1,4 trilyun tentu bukan jumlah yang kecil, apalagi bagi bangsa yang sedang terhimpit krisis ekonomi berkepanjangan. Perlu dipertanyakan apa-makna reformasi di negeri ini, jika penggunaan dana publik sebesar itu  tidak disertai dengan audit yang transparans dan independen. Meskipun tidak seluruhnya, alokasi dana publik itu harus bisa diakses secara memadahi oleh publik.

*     *     *

“Rahasia negara”, sebuah klaim yang khas pejabat Orde-Baru. Di masa lalu, klaim rahasia negara begitu sering dilontarkan aparatur pemerintah untuk melindungi diri dari kecurigaan publik dan/atau investigasi pers. Klaim rahasia negara, menjadi “prosedur” standard untuk menutup akses publik terhadap informasi-informasi di lembaga pemerintah. Oleh karena itu, publik tidak benar-benar mengetahui bagaimana kinerja lembaga publik, bagaimana akuntabilitas para pejabat, dan bagaimana dana-dana publik dikelola

Rahasia negara sesungguhnya merupakan satu kebutuhan yang tak terelakkan bagi negara-negara berdaulat. Rahasia negara adalah prosedur standard untuk melindungi kepentingan nasional,  pertahanan dan keamanan negara, tanpa terkecuali di negara-negara demokrasi modern. Problem yang dihadapi negara seperti Indonesia kemudian adalah tidak ada kepastian hukum tentang perkara-perkara yang bisa diklaisifikasikan sebagai rahasia negara di satu sisi, dan perkara-perkara yang harus dibuka kepada publik di sisi lain.

Selama Orde Baru, yang lazim terjadi adalah generalisasi kerahasiaan negara yang sangat merugikan publik.  Ketidakpastian hukum membuat interpretasi dan klasifikasi  rahasia negara didominasi oleh aparatur pemerintah. Para pejabat publik dengan semena-mena menyembunyikan informasi yang dikelolanya dengan klaim rahasia negara, rahasia jabatan dan semacamnya.  Kebutuhan untuk redibilitas dan reputasi pemerintah dianggap lebih penting daripada hak-hak masyarakat untuk mendapat informasi tentang kinerja pejabat dan lembaga pemerintah.

Sekedar contoh, semua informasi tentang militer saat itu cenderung dirahasiakan dan tidak boleh diketahui publik. Informasi menyangkut strategi pertahanan dan keamanan nasional boleh jadi perlu dirahasiakan. Namun, data tentang bisnis dan kekayaan para perwira militer, data tentang penggunaan dana publik untuk sebuah operasi militer, tentu tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia negara. Informasi itu harus dibuka karena masyarakat berhak mengetahui sejauhmana akuntabilitas para pejabat, dan sejauhmana dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

Kebijakan militer dalam operasi pembersihan sisa-sisa Partai Komunis Indonesia pasca G30S/1965 menjadi contoh yang lain. Pemerintah Orde Baru hingga saat ini belum pernah merilis data tentang berapa jumlah korban jiwa pada operasi itu, kebijakan dan tindakan TNI berkaitan dengan gerakan massal pembersihan eks PKI, langkah-langkah militer berkaitan dengan presiden Soekarno dan lain-lain. Dokumen-dokumen tentang G30S/1965 dan pergulatan politik yang terjadi  sesudahnya hingga Soeharto muncul sebagai  pemimpin baru, belum pernah diungkap secara terbuka kepada publik. Publik tidak mendapatkan klarifikasi atas pelanggaran HAM yang terjadi, kebenaran tentang Supersemar dan lain-lain..

Berkaitan dengan problem Aceh, publik juga tidak pernah mendapatkan kebenaran tentang apa yang terjadi di Aceh selama era pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) tahun 1980-an. Bagaimana kebijakan Orde Baru berkaitan dengan pemberlakuan DOM, berapa besar dana yang digunakan, dari mana asalnya, berapa korban akibat pemberlakukan DOM, semuanya masih menjadi misteri bagi publik.

*      *      *

Tidak adanya transparansi anggaran darurat militer di Aceh akan menjadi menjadi preseden buruk bagi upaya perwujudan good governance di Indonesia. Pemerintahan  Megawati ternyata masih mewarisi sistem  dan kultur birokrasi Orde Baru yang tertutup, penuh kerahasiaan dan  tidak kondusif bagi prinsip-prinsip kebebasan informasi.  Pemerintahan yang untuk menjaga stabilitas kekuasaannya,  lebih mengedepankan  political secrecy dan bureaucratic secrecy daripada genuine national security secrecy.

Jika dilacak dari awal, status darurat militer di Aceh sendiri sesungguhnya adalah  kebijakan politik yang diputuskan secara elitis dan arbitrer. Suara publik tidak diperhitungkan dalam hal ini. Hal yang sama terulang lagi ketika pemerintah memutuskan memperpanjang status darurat militer. Tidak ada mekanisme konsultasi publik, tidak ada upaya pelibatan unsur-unsur independen untuk mengevaluasi enam bulan darurat militer di Aceh.

Pada akhirnya, pelaksanaan darurat militer di Aceh perlu dilihat sebagai pertaruhan penting bagi proses demokratisasi di Indonesia. Karena demokratisasi bukan hanya diukur berdasarkan iklim kebebasan berekspresi, kebebasan pers atau pemilu yang adil. Demokratisasi juga harus diukur dari sejauhmana publik dilibatkan sebagai subyek dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan (public scrutiny).

*    *    *

Penulis : Agus Sudibyo, Koordinator Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Peneliti ISAI Jakarta.

 

 

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: