Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

Delegitimasi Politik Atas Lembaga Negara Independen

Oleh : Agus Sudibyo

Sentralisasi penyelenggaraan kekuasaan di tangan eksekutif terbukti telah melahirkan pemerintahan yang korup, otoriter dan represif. Tidak adanya kekuatan yang mampu mengimbangi dan mengontrol pemerintah, membuat badan-badan publik di semua lini dan semua level menjadi lahan subur bagi merebaknya korupsi, nepotisme, kolusi dan berbagai bentuk malpraktek birokrasi.

Dalam konteks inilah reformasi penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya melahirkan lembaga legislatif yang mandiri dan kuat, namun berbagai lembaga negara independen (independent state body). Sentralisasi kekuasaan hendak diurai dengan men-share sebagian kekuasaan eksekutif (juga legislatif dan yudikatif) kepada lembaga-lembaga baru yang dilahirkan dalam kerangka check and balances kekuasaan : Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lain-lain.

Selain prinsip check and balance, prinsip penting di balik lembaga negara independen adalah pelibatan publik dalam proses penyelenggaraan kekuasaan. Pelahiran lembaga-lembaga itu adalah sebuah upaya institusionalisasi keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan melahirkan struktur pemerintah-an baru yang tidak hanya berpusat pada establishment struktur trias politika.

* * *

Namun apakah sejauh ini lembaga-lembaga tersebut telah berfungsi dengan baik ? Pertanyaan penting yang kerap diajukan masyarakat maupun pemerintah. Namun pertanyaan ini sering menjadi tidak proporsional, dan mensiratkan tendensi pelemahan kedudukan lembaga negara independen. Sebagai lembaga baru, mereka membutuhkan waktu untuk membangun sistem, mekanisme kerja, kapasitas kelembagaan dan networking. Namun belum-belum pemerintah dan sebagian masyarakat sudah menghakimi mereka tidak berfungsi dengan baik. Lembaga negara independen dianggap sebagai pemborosan APBN semata.

Sebagai contoh, beberapa pihak memanfaatkan kasus korupsi KPU untuk menilai bahwa KPU tidak cukup legitimate dan capable untuk menyelenggarakan pemilu. Lalu berkembang wacana : “Mungkin akan lebih baik jika fungsi penyelenggaraan pemilu (dan pilkada) dikembalikan kepada Depdagri”. Terlepas dari kelemahan KPU selama ini, apa benar pemilu akan lebih baik jika dikembalikan ke tangan Depdagri ? Korupsi KPU memang sangat memalukan, namun mencabut wewenang-wewenang KPU dalam kerangka penyelenggaraan pemilu, jelas sebuah langkah yang terburu-buru dan kontraproduktif.

Kasus yang kurang-lebih sama juga terjadi pada bidang penyiaran. KPI adalah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002. Tentu tidak realistik dalam waktu yang relatif singkat mengharapkan KPI langsung bekerja efektif meregulasi bidang penyiaran dengan segala kompleksitasnya. KPI butuh waktu untuk mempersiapkan sistem dan mekanisme kelembagaan. Yang tak kalah penting, dengan segala kompleksitas industri penyiaran yang ada, KPI harus ditopang oleh infrastruktur yang memadahi.

Belum efektifnya kinerja KPI sebagai regulator penyiaran semestinya juga dilihat dari sisi ini. Pemerintah belum menunjukkan ithikad baik untuk mendukung pelembagaan KPI. Pada tahun pertama setelah terbentuk, KPI dibiarkan bekerja tanpa dukungan infrastruktur yang memadahi. Yang lebih menyulitkan adalah langkah-langkah Pemerintah untuk memangkas fungsi dan wewenang KPI sebagai regulator penyiaran, melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan. Meskipun PP ini bertentangan dengan UU Penyiaran dan ditolak oleh DPR dan unsur masyarakat sipil, Pemerintah jalan terus. Pemerintah tetap bersikukuh bahwa KPI hanya perwakilan masyarakat, yang tidak dapat merepresentasikan dirinya sebagai lembaga negara dan oleh karenanya tidak layak memegang fungsi regulasi.

* * *

Apa yang dialami KPU dan KPI menjadi kecenderungan umum yang dialami lembaga negara independen di Indonesia. Lembaga-lembaga ini seakan-akan hanya dibentuk karena tuntutan reformasi, namun kemudian tidak dipikirkan bagaimana pelembagaannya, bagaimana infrastruktur dan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan lembaga-lembaga tersebut. Sementara pada saat yang sama, ada tuntutan besar dari masyarakat dan pemerintah agar mereka langsung bisa efektif menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan ketika harapan itu tidak kunjung terwujud, masyarakat dan pers mulai apathis. Lalu dimulai upaya legal-formal untuk mengembalikan fungsi-fungsi lembaga negara independen itu kepada struktur trias politika.

Ada tiga hal yang bisa menjelaskan terjadinya kecenderungan ini. Pertama, belum dirumuskan secara tuntas dasar hukum keberadaan dan fungsi lembaga negara independen. Apa dasar hukum lembaga tersebut ? Di mana kedudukannya dalam sistem tata negara kita ? Apakah benar dimungkinkan struktur politik di luar struktur trias politika ? Pertanyaan yang kelihatannya sederhana, namun perlu dijawab secara meyakinkan. Semua pihak harus diyakinkan bahwa lembaga negara independen itu memang benar-benar dibutuhkan dalam kerangka reformasi pemerintahan, dan ini harus dimulai dengan mensosialisasikan kerangka konstitusional keberadaan lembaga negara independen itu.

Kedua, Masyarakat belum memahami perlunya lembaga negara independen dalam kerangka reformasi pemerintahan. Maka sulitnya menggalang dukungan masyarakat untuk melawan upaya pemerintah berusaha merebut kembali fungsi dan legitimasi lembaga negara independen itu. Kita dihadapkan pada masyarakat korban depolitisasi Orde Baru yang secara politik pasif, apatis terhadap perubahan dan tidak cukup apresiatif terhadap diskursus tentang hak-hak politik warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat yang begitu mudah menerima klaim bahwa lembaga negara independen hanyalah sebuah pemborosan dana negara, sebuah penyimpangan karena dalam kosmologi politik mereka, yang namanya negara hanyalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam konteks inilah, Pemerintah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang urgensi KPI sebagai lembaga negara independen. Pemerintah memanfaatkan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang urgensi KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, kurangnya apresiasi media keberadaan lembaga negara independen. Media selalu kritis terhadap kelemahan-kelemahan lembaga negara independen, seperti dalam kasus KPU, KY dan KPI. Dan belajar dari kelemahan lembaga-lembaga tersebut, media cenderung skeptis jika ada RUU baru yang mensyaratkan pembentukan komisi-komisi baru. Media cenderung melihatnya sebagai pemborosan dan kelatahan politik saja.

Namun media pada saat yang sama melupakan dasar pemikiran dari pembentukan lembaga negara independen tersebut. Apa jadinya jika pemilu tidak diserahkan kepada KPU dan dikembalikan kepada Depdagri ? Apa jadinya jika regulasi penyiaran kembali diserahkan kepada departemen pemerintah ? Apa jadinya upaya pemberantasan korupsi tanpa KPK ? Ketika media atau organisasi masyarakat sipil mengritik keberadaan lembaga negara independen, semestinya juga memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.

Tanpa bermaksud menafikan kelemahan-kelemahan lembaga negara independen yang ada, lembaga-lembaga ini sesungguhnya masih sangat relevans dan bahkan mendesak dalam kerangka mewujudkan perimbangan kekuasaan, dalam rangka memperkuat kedudukan masyarakat vis a vis negara. Pengalaman menunjukkan sentralisasi kekuasaan hanya melahirkan rejim yang korup dan menindas. Masyarakat sipil dan media massa semestinya mempertimbangkan benar masalah ini ketika mereka dihadapkan pada berbagai wacana dan skenario politik yang bersifat delegitimatif terhadap posisi lembaga negara independen, seperti yang belakangan gencar dimunculkan pihak eksekutif.

Penulis : Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta


Responses

  1. pak, tolong carikan saya artikel masa pemerintahan orba, orde lama, era reformasi….

  2. pak, tolong carikan saya artikel lembaga negara orba, orde lama, era reformasi….

  3. pak, tolong carikan saya artikel perkemangan demokrasi indonesia orba, orde lama, era reformasi….

  4. ass…. saya ingin minta tolong dicarikn tntang materi lembaga-lembaga negara orde baru, orde lama, dan reformasi….
    dan makalah pancasila sebagai persatuan bangsa
    makasih sebelumnya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: