Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

MEREBUT MOMENTUM LEGISLASI


Institusionalisasi demokrasi di Indonesia telah melahirkan lembaga legislatif yang secara politik sangat kuat dan independen. Dengan kekuatan dan independensi itu, lembaga legislatif mempunyai peranan yang jauh lebih  strategis dan menentukan bagi perjalanan bangsa ke depan. Mereka ini bisa menjadi motor penggerak utama bagi proses-proses demokratisasi selanjutnya.

Namun bisa jadi yang terjadi justru sebaliknya. Dari lembaga ini dimulai upaya pembalikan sejarah menuju statisme dan otoritarianisme negara.  Dengan memanfaatkan prosedur demokratis yang ada, dimunculkan berbagai undang-undang yang memperkuat negara vis a vis masyarakat, serta memperlemah kerangka check and balances penyelenggaraan kekuasaan seperti yang coba dilembagakan selama ini.  

TENDENSI ANTI-DEMOKRASI

Dinamika politik perundang-undangan yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bahwa DPR tak ubahnya arena pertarungan antara tendensi demokrasi dan tendensi anti demokrasi. DPR sangat akomodatif terhadap berbagai rancangan undang-undang (RUU) yang bersifat memperkuat pelembagaan demokrasi, umumnya diajukan oleh masyarakat sipil. Namun pada sisi lain, DPR juga harus membuka diri terhadap inisiatif-inisiatif pemerintah untuk melegislasi berbagai RUU yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian besar atau kecil, bertendensi untuk memperlemah pelembagaan demokrasi.

Tendensi yang terakhir ini begitu terasa belakangan. Begitu banyak  RUU yang menimbulkan kontroversi. Bukan hanya karena perumusannya yang bersifat elitis, namun terutama karena substansinya bertentangan dengan spirit  demokratisasi. RUU KUHP dan RUU Kerahasiaan Negara bisa menjadi contoh di sini. Kedua RUU ini berusaha meneguhkan kembali otoritas negara untuk mengintervensi urusan-urusan publik dan pribadi. Kedua RUU ini hendak melengkapi negara dengan otoritas  melakukan “razia” moralitas dan pemikiran, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi.

 Pada aras yang sama, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) cenderung  mereduksi keanekaragaman budaya, merendahkan martabat perempuan, serta memaksakan satu pandangan moral, tanpa mengindahkan fakta-fakta pluralisme dan multikulturalisme. Negara di sini hendak diberi otoritas untuk mengatur dan menyempurnakan moralitas warganya. Sesuatu yang bukan hanya mustahil, namun juga melanggar prinsip-prinsip HAM. Tendensi yang kurang-lebih sama, juga ditemukan pada RUU-RUU lain, kebanyakan merupakan inisiatif pemerintah.

KETERLIBATAN PUBLIK

Apa yang bisa disimpulkan di sini ? Proses legislasi tidak boleh dibiarkan menjadi proses yang elitis. Dalam proses inilah hal-hal yang sangat mendasar bagi demokratisasi diputuskan. Momentum legislasi tidak bisa hanya disaksikan dari jauh, diikuti sambil lalu melalui media massa. Untuk menyelamatkan agenda-agenda demokrasi, momentum legislasi mau tak mau harus direbut. Jika tidak, sama artinya memberi peluang kepada kelompok-kelompok konservatif untuk mendikte reformasi perundang-undangan.    

Unsur-unsur pro demokrasi tidak bisa sekedar menitipkan agenda demokratisasi kepada para anggota DPR. Tidak setiap saat mereka dapat menyuarakan keberpihakan kepada kepentingan publik. Urusannya menjadi rumit ketika mereka terbentur pada komplikasi kepentingan fraksi, keputusan komisi, kesepakatan koalisi partai pemerintah dan semacamnya.

Disamping itu, tidak realistis mengharapkan anggota DPR secara cepat dan komprehensif memahami suatu persoalan.  Mereka dihadapkan pada keterbatasan waktu, tenaga dan staf yang mumpuni.  Di DPR juga tidak ada kuota seniman, budayawan, agamawan, pebisnis dan seterusnya. Yang ada hanya kuota perempuan. Ini menjelaskan mengapa DPR tidak menangkap sepenuhnya esensi dari keberatan kelompok seniman, budayawan dan intelektual terhadap RUU APP.

Merebut momentum legislasi, berarti mengoptimalkan keterlibatan dalam proses-proses politik  di DPR dengan menempuh mekanisme dan prosedur yang ada. Unsur-unsur pro demokrasi tidak bisa hanya menjadi outsider dalam proses-proses politik tersebut. Harus diformulasikan benar bagaimana agar agenda-agenda legislasi sungguh-sungguh menjadi agenda publik. Bagaimana agar semua kelompok :  seniman, sastrawan, pebisnis, mahasiswa, profesional dan lain-lain benar-benar memberi perhatian terhadap apa yang sedang dibahas DPR, dan bagaimana cara mengendalikannya.

Meneriakkan aspirasi di jalanan, berdemontrasi, berargumentasi di berbagai forum, mempengaruhi opini melalui media masih tetap relevan. Namun yang belum banyak dilakukan barangkali mempersambungkan berbagai aktivitas tersebut dengan realitas-realitas politik formal di DPR.

Dalam tahap-tahap pembahasan RUU KUHP, RUU APP, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU KMIP misalnya, unsur masyarakat sipil semestinya terlibat lebih intens dan kontinyu. Sungguh beresiko jika proses politik yang secara langsung menentukan eksistensi dan “hajat hidup” seniman, sastrawan, intelektual, jurnalis, justru terasa sepi dari keterlibatan mereka, seperti yang sering terjadi belakangan.  

Apa jadinya jika DPR terjepit oleh argumentasi-argumentasi logis untuk  membatasi hak publik atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi ? Bagaimana jika DPR lelah, dan akhirnya kehilangan kepekaan terhadap tendensi-tendensi totaliterisme yang dengan halus dan laten terkemas dalam argumentasi counter part-nya ?

Proses legislasi notabene adalah proses yang rumit, konfliktual dan berbalut ketidakpastian.  Segala kemungkinan bisa terjadi. Sambil terus mempertanyakan apa saja yang dilakukan DPR untuk memperkuat pelembagaan demokrasi, ada baiknya unsur masyarakat sipil juga mengajukan pertanyaan yang sama pada dirinya sendiri.

 

Penulis : Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET, Koordinator Loby Koalisi Untuk Kebebasan Informasi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: