Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

Mewaspadai RUU Kerahasiaan Negara

Kompas, 13 Maret 2002

 

Oleh: Agus Sudibyo

“Kebanyakan pemerintah lebih senang menjalankan pemerintahan secara diam-diam. Bahkan pemerintah yang demokratis pun cenderung melakukan sebagian besar urusannya jauh dari penglihatan publik.” Demikian kata Direktur Eksekutif Article 19, Andrew Puddetphatt dalam Terbitan resmi Article 19 tentang Prinsip-Prinsip Undang-Undang Kebebasan Informasi Juni 1999.

Puddetphatt dengan kata lain mengingatkan bahwa pemerintahan niscaya dihadapkan pada kondisi-kondisi yang membuatnya cenderung menutup akses publik ke lembaga-lembaga pemerintah. Sebuah peringatan yang relevans untuk dibicarakan saat ini. Pemerintah, melalui Lembaga Sandi Negara hendak mengajukan draft RUU Kerahasiaan Negara (RUU KN) bulan Maret 2002. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Kepala Lembaga Sandi Negara, BO Hutagalung dengan Komisi I DPR beberapa waktu lalu. (Kompas, 21/02/2002). 

RUU KN mengindikasikan potensi lahirnya kembali  “rejim kerahasiaan”, sebuah rejim yang menafikan hak-hak publik atas informasi dengan menciptakan klasifikasi rahasia atas informasi-informasi pemerintahan.  Sudah semestinya kita mensikapi RUU KN dengan penuh waspada.  Apalagi kemunculan RUU ini tidak didahului dengan sosialisasi yang transparans dan debat publik sebagaimana mestinya.

 

Relevansi Sosial-Politik

 

Keberadaan RUU KN dilandaskan pada asumsi negara banyak dirugikan oleh penggunaan informasi-informasi pemerintahan oleh publik. Keterbukaan informasi telah digunakan pihak-pihak tertentu secara serampangan, sehingga menimbulkan sejumlah dampak buruk bagi pemerintah.

Negara kemudian berusaha menerapkan sistem klasifikasi, yakni sistem penyembunyian atau penyimpanan informasi pemerintahan berdasarkan klasifikasi kerahasiaan tertentu. Sejumlah rambu-rambu diciptakan untuk menentukan informasi-informasi yang tidak dapat diakses publik, berikut sanksi-sanksi hukum bagi para pelanggarnya.

Namun pengalaman Amerika Serikat menunjukkan pemberlakuan sistem klasifikasi lebih banyak ditentukan interpretasi  subyektif pemerintah. Status rahasia sebuah informasi lebih didasarkan pada pertimbangan untuk  melindungi reputasi pemerintah, dan bukannya untuk melindungi kepentingan negara. Klasifikasi banyak dilandasi konsensus dan kekhawatiran akan jatuhnya reputasi pemerintah. (Wisnu Basuki, 1995).

Terlepas dari itu, usaha mengegolkan RUU KN juga tidak relevans dengan problem riil bangsa saat ini. Keterbukaan informasi yang selama ini menimbulkan kecemasan di kalangan pemerintah sebenarnya belum benar-benar terwujud. Tolok ukurnya jelas sekali. Praktek-praktek KKN dan pelanggaran HAM semasa Orde Baru mayoritas belum berhasil diusut tuntas. Reformasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga tidak sungguh-sungguh terjadi. Sekedar gambaran, masyarakat masih saja dibebani “beban biaya tinggi” dalam mengurus KTP, SIM, STNK, surat tanah dan lain-lain, akibat tertutupnya informasi tentang biaya surat-surat tersebut.

Akuntabilitas lembaga dan pejabat publik kita masih sangat buruk. Dapat dibayangkan, lembaga kredibel seperti KPU berani menolak permintaan pers akan data-data kekayaan para calon anggota DPR pada Pemilu 1999. (Informasi ini sangat dibutuhkan untuk verifikasi temuan KPKPN tentang kekayaan anggota DPR yang jumlahnya tak masuk akal). Tak mengherankan, jika para jenderal senior TNI dan Kepolisian pun menolak memberikan keterangan kepada KPP HAM kasus Trisakti.

Ketertutupan dan kerahasiaan masih menjadi selubung tebal birokrasi kita, di semua lini, di semua tingkatan. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) baru-baru ini (Kompas, 11/3/2002) bahkan menunjukkan, Indonesia adalah negara terkorup di ISAI. ISAI, terutama karena sistim hukum nasional yang berantakan dan tidak mampu memberi rasa keadilan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dipertanyakan relevansi menggulirkan RUU KN saat ini. Jika mau jujur, problem bangsa saat ini bukannya bagaimana menciptakan mekanisme kerahasiaan atas informasi-informasi pemerintahan guna melindungi kepentingan negara. Namun sebaliknya, bagaimana  membuka lebar-lebar akses informasi ke lembaga-lembaga pemerintahan, untuk melindungi hak-hak masyarakat  yang selama ini terenggut oleh rejim yang tertutup dan penuh kerahasiaan.

 

Hak Publik Atas Informasi

 

Sungguhpun demikian, bukan berarti perundang-undangan yang mengatur informasi rahasia tidak dibutuhkan. Ada sejumlah informasi yang memang perlu dirahasiakan dan tidak boleh diakses publik.  Persoalannya kemudian adalah kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan sebuah informasi sebagai rahasia negara, siapa yang berwenang memutuskannya, dan pada level mana kerahasiaan itu diatur: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Keppres ?

Sudah tentu perlu dihindari pengalaman buruk Orde Baru, dimana interpertasi tentang informasi rahasia  didominasi negara. Tidak ada kejelasan batas-batas kerahasiaan sebuah informasi, dan para pejabat publik dengan semena-mena menyembunyikan informasi yang dikelolanya.   Lebih dari itu, kredibilitas dan reputasi pemerintah dianggap lebih penting daripada hak masyarakat untuk mendapat informasi memadahi tentang kinerja pemerintah.

Sekedar contoh, semua informasi kemiliteran saat itu cenderung dirahasiakan. Informasi menyangkut strategi pertahanan dan keamanan nasional boleh jadi perlu dirahasiakan. Namun, data tentang bisnis-bisnis dan kekayaan para perwira militer tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia negara. Informasi itu harus dibuka karena masyarakat berhak mengetahui sejauhmana akuntabilitas para pejabat publik. 

Dalam konteks inilah perlu disadari bahwa keberadaan UU KN harus didahului oleh, dan merujuk pada UU Kebebasan Informasi (UU KI). Sebuah undang-undang yang memberi jaminan hukum atas hak- hak publik untuk memperoleh informasi dari pemerintah, serta secara komprehensif  mengatur bagaimana mekanismenya. UU KI tidak mengingkari adanya jenis informasi yang harus dirahasiakan. Namun, penentuan kerahasiaan sebuah informasi harus bersifat jelas, ketat, terbatas dan mengacu pada kepentingan publik yang lebih besar (maximum access, and limited exemption).  

Beberapa negara menempatkan UU KI sebagai undang-undang payung (law umbrella) yang berfungsi mengoordinasikan perundang-undangan baik yang bersifat membuka atau menutup akses informasi.  Berdasarkan prinsip UU Payung, UU KN tidak boleh bertentangan dengan semangat dan substansi UU KI. Oleh karena itu, seharusnya pengesahan UU KI mendahului pengesahan UU KN.   

Dihadapan peserta sebuah diskusi di Jakarta Media Center September 2001, Lembaga Sandi Negara sepakat bahwa keberadaan UU KN harus diletakkan di bawah koordinasi UU KI. Semoga Lembaga Sandi Negara konsisten dengan  sikapnya itu. Semoga pula, DPR berpikir dalam kerangka yang sama dalam proses-proses selanjutnya berkaitan dengan RUU KI maupun RUU KN.

*   *   *

Penulis : Agus Sudibyo, peneliti ISAI, Koordinator Kampanye Koalisi Untuk Kebebasan Informasi.

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: