Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

Pemberantasan Korupsi dan Rejim Kerahasiaan

Oleh: Agus Sudibyo

Pokok permasalahan dari problem-problem korupsi yang begitu mengakar dan sulit diberantas di negeri ini salah-satunya adalah karena esensi kedaulatan rakyat tidak pernah benar-benar ditegakkan. Kedaulatan itu  hanya terwujud 5 tahun sekali, dalam momentum pemilu yang bahkan dalam prakteknya  lebih mengakomodasi kepentingan elit politik daripada kepentingan publik dalam arti sesungguhnya.

Kedaulatan rakyat tidak benar-benar diimplementasikan sebagai keterlibatan warga negara secara aktif dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Kedaulatan rakyat tidak pernah dimaknai sebagai tersedianya perangkat politik dan mekanisme hukum bagi setiap warga negara untuk mengontrol proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta untuk memeriksa dan menguji akuntabilitas pejabat dan badan-badan publik.

Yang kita hadapi sejauh ini adalah fenomena negara yang telah menjadi dirinya sendiri (state of its own) dan terlepas dari realitas-realitas di  masyarakat.  Tidak ada kekuatan alternatif yang mampu mengontrol penyelenggaraan kekuasaan karena pemerintah begitu kuat dan dominan, dengan struktur birokrasi yang tertutup, ekslusif dan  proteksionis. Diciptakan kondisi-kondisi, mekanisme dan  regulasi yang memungkinkan pemerintah mengisolir proses-proses penyelenggaraan pemerintahan dari keterlibatan unsur-unsur publik. Tak pelak, begitu sedikit yang dapat diketahui publik tentang kinerja birokrasi, ikwal lahirnya sebuah kebijakan, manajemen pengelolaan sumber daya publik, akuntabilitas pejabat pemerintah, dan lain-lain. Kita bukan hanya menghadapi rejim otoriter, namun juga sebuah rejim kerahasiaan.

Upaya pemberantasan korupsi mustahil berjalan efektif jika kondisi-kondisi struktural dan kultural yang menopang rejim kerahasiaan itu masih bertahan. Upaya pemberantasan korupsi jauh lebih kompleks dari sekedar menjebloskan beberapa koruptor ke penjara Nusakambangan, atau sekedar mewacanakan “Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi”. Memberantas korupsi sama  artinya dengan mengubah sistem dan kultur yang telah berpuluh-puluh tahun menyebabkan roda pemerintahan berjalan tanpa keterlibatan dan kontrol dari publik.

Kultur Birokrasi  

Pada level kultural, kita dihadapkan pada perilaku pejabat publik yang umumnya  masih dipengaruhi mentalitas priyayi sebagai kaum pangreh praja dalam kosmologi era kolonial. Sebagai ilustrasi, ketika sejumlah LSM mengampanyekan prinsip-prinsip kebebasan informasi dan transparansi sepanjang tahun 2001-2002, muncul lontaran-lontaran dari pejabat publik seperti berikut ini: “Jika masyarakat merasa berhak mendapatkan informasi, maka pemerintah juga berhak untuk tidak memberikan informasi  yang dikelolanya”, “Jangan hanya kepentingan masyarakat yang dilindungi, kepentingan pemerintah pun juga harus dilindungi”.

Persis seperti yang terjadi pada kaum pangreh praja pada jaman VOC, para pejabat publik itu merasa tidak mempunyai ikatan moral dengan masyarakat. Meminjam istilah Ong Hok Ham, mereka melihat diri sebagai the rulling class (kasta penguasa) yang secara hierarkhis lebih tinggi dari masyarakat. Konsekuensinya, apa yang mereka rumuskan sebagai kepentingan pemerintah boleh jadi tidak ada urusannya dengan kemaslahatan publik. Para pejabat mempunyai sejenis privasi yang tidak dapat dikorbankan meskipun untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.

Dengan mentalitas ini, para pejabat publik tak merasa perlu untuk membuka diri dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Mereka tidak mempunyai cukup kesadaran bahwa menjadi pejabat publik mengandung sejumlah konsekuensi: hilangnya sebagian privasi, keharusan untuk memisahkan urusan pribadi dan urusan jabatan, serta keharusan terbuka untuk diperiksa dan diinvestigasi. Keengganan anggota DPR, para menteri dan pejabat lain  untuk menyerahkan daftar kekayaan kepada KPKPN tadi menjadi contoh yang nyata dalam hal ini.

Mentalitas priyayi itu jelas tidak relevans lagi bagi negara  demokrasi modern. Sebagaimana dikemukakan John Locke, negara demokrasi didasarkan pada prinsip  kontrak sosial. Prinsip ini menegaskan mandat untuk menjalankan pemerintahan sesungguhnya datang dari rakyat.

Konsekuensinya, pelaksanaan mandat itu tidak boleh melanggar hak-hak individu, termasuk hak-hak politik untuk mengawasi pemerintah. Apa yang dilakukan  eksekutif harus mencerminkan kepentingan rakyat. Indonesia tentu bukan suatu pengecualian dalam soal ini.

Belenggu Perundang-undangan

Mentalitas pejabat publik seperti di atas, jelas sangat tidak kondusif bagi upaya pemberantasan korupsi. Persoalannya menjadi semakin problematis karena pada sisi lain, secara umum perundang-undangan kita justru cenderung menyuburkan mentalitas itu. Hingga saat ini, masih ada begitu banyak produk hukum yang menghambat proses-proses pengungkapan dokumen dan data. Produk hukum yang dimaksud misalnya saja KUHP, UU No. 14/1970 tentang Peradilan Umum, UU No 7/1971 tentang Kearsipan,  UU No. 10/1998 tentang Perbankan, UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, serta UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan kriteria-kriteria yang sangat umum, dengan tidak mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas, berbagai undang-undang itu memuat klausul-klausul  tentang rahasia negara, rahasia birokrasi, rahasia lembaga, atau rahasia jabatan. Dalam banyak kasus, para pejabat publik menggunakan klausul itu sebagai alasan untuk menolak memberikan informasi kepada publik atau untuk berkelit dari proses pemeriksaan. Para pejabat bermasalah begitu sering melontarkan klaim rahasia negara atau rahasia lembaga untuk menghindar dari proses penyidikan kasus-kasus korupsi.

Di sisi lain, tidak ada produk hukum yang secara tegas mengatur kewajiban lembaga pemerintah untuk memberikan informasi. Pengakuan terhadap hak publik atas informasi sebenarnya terdapat dalam Pasal 28 F Amandemen Kedua UUD 1945, serta  pasal 20-21 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Kita juga mempunyai 17 undang-undang sektoral yang menegaskan pentingnya hak publik atas informasi, seperti UU Pers dan UU Perlindungan Konsumen. Pengakuan normatif tentang perlunya perlindungan hak publik atas informasi juga terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Namun berbagai undang-undang ini hanya mengakui hak publik atas informasi, namun tidak secara tegas mengatur kewajiban lembaga publik untuk memberikan informasi. Berbagai undang-undang itu tidak secara komprehensif mengatur informasi apa saja yang dapat diperoleh masyarakat, bagaimana prosedur atau mekanisme untuk memperolehnya, lembaga mana yang dapat dimintai informasi, dan sanksi-sanksi apa yang dijatuhkan kepada lembaga yang tidak memberikan informasi. Dengan kata lain, tidak mempunyai kekuatan memaksa terhadap pejabat publik yang tidak melayani permintaan informasi dari masyarakat.

Sebagai contoh, UU Pers No 40/1999 tidak cukup efektif untuk memaksa pejabat dan badan pemerintah untuk memberikan informasi berkaitan dengan kasus-kasus korupsi tertentu.  Para pejabat publik tidak merasa takut dengan UU Pers. Mereka dapat berlindung di balik klausul rahasia negara, rahasia jabatan dan rahasia pribadi yang ada dalam KUHP dan produk hukum lain. Bahkan mereka bisa menuntut balik wartawan dengan tuduhan melanggar rahasia negara atau melakukan pencemaran nama baik.

Dengan kata lain, problem korupsi merajalela di negeri ini karena hukum belum secara komprehensif mengatur hak-hak publik untuk mengetahui kinerja dan akuntabilitas unsur-unsur pemerintah (right to know).  Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan program reformasi hukum sehingga pada gilirannya perundang-undangan kita secara umum lebih mendukung terciptanya rejim keterbukaan daripada rejim kerahasiaan.

 

Penulis Agus Sudibyo, Koordinator Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Peneliti ISAI Jakarta.


Responses

  1. Memang rezim kerahasiaan ini sudah kelewatan. Jangankan wartawan, BPK saja yang punya amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat memeriksa dokumen-dokumen pendukung penerimaan negara dari pajak karena UU No. 28 KUP pasal 34 dan penjelasan pasal 34 jelas-jelas menghambat BPK. Sejak kapan sih UU lebih berkuasa daripada UUD 1945?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: