Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

Publik Yang Teralienasi, Catatan Atas Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan Harga Dasar BBM


Oleh: Agus Sudibyo

Kebijakan Pemerintah Megawati menaikkan tarif listrik, telepon dan BBM sekali lagi membuktikan bahwa dalam banyak hal, pemerintahan sipil pasca 1998 sesungguhnya merupakan kontinuitas dari pemerintahan Orde Baru. Pemimpin boleh berganti, iklim politik memang telah berubah, namun praktek-praktek penyelenggaraan kekuasaan tetap membuat publik teralienasi dari hak-haknya sebagai stakeholders utama dari entitas berbangsa dan bernegara di negeri ini.

Secara struktural dan kultural, tidak terjadi perubahan politik sifnifikans yang memungkinkan proses-proses pengambilan kebijakan lebih mengindahkan asas partisipasi dan transparansi. Ini bukan pertama kalinya di era reformasi, sebuah keputusan yang sebegitu besar diputuskan tanpa melalui mekanisme konsultasi publik, dan tanpa memperhitungkan benar manfaat dan mudharatnya bagi rakyat kecil.

Warisan Problem Orde Baru

Sungguh tepat ketika Jackson menggunakan konsep bureaucratic polity untuk menganalisa karakteristik hubungan antara negara dan masyarakat di era Orde Baru. (dalam Jackson and Pye, 1978). Bureaucratic polity merujuk pada sebuah rejim, di mana ada jarak begitu lebar antara elit birokrasi dan unsur-unsur di luar struktur birokrasi. Apa yang diputuskan para petinggi birokrasi, hampir selalu tidak ada urusannya dengan realitas-realitas yang dihadapi masyarakat. Elit pemerintahan mempunyai privilese dan kapasitas luar biasa untuk mengisolir pengambilan kebijakan-kebijakan publik dari keterlibatan dan aspirasi kekuatan-kekuatan alternatif di masyarakat. Betapapun kebijakan publik itu secara langsung dan segera berhubungan dengan hajat-hidup orang banyak. Rejim Orde Baru sebagai sebentuk bureaucratic polity, tak familier terhadap gagasan partisipasi publik, transparansi. Birokrasi mempunyai mekanismenya sendiri dalam menelorkan kebijakan-kebijakan.

Belajar dari kesalahan rejim Orde Baru, duet kepemimpinan Megawati dan Hamzah Haz mestinya tak perlu diingatkan bahwa tugas-berat mereka adalah membentuk pemerintahan yang transparan dan partisipatoris. Mereka harus dapat mendorong dan memfasilitasi peran serta aktif masyarakat dalam proses-proses pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan sumbser-sumber daya publik. Keterbukaan di sektor kebijakan publik juga mesti menjadi prioritas utama.

Tolok ukurnya adalah apakah kebijakan-kebijakan pemerintahan Megawati benar-benar membumi dan menjawab problem-problem yang dihadapi bangsa. Sebuah kebijakan mesti berangkat dari kebutuhan riil di masyarakat, dan bukannya dari kebutuhan-kebutuhan politis. Pemerintah harus memberikan alasan-alasan yang jelas dan mudah diakses masyarakat berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya.

Namun inilah realitas keindonesiaan saat ini. Tradisi yang jelas-jelas sangat tidak demokratis justru dilestarikan pemerintahan baru yang lahir melalui proses politik demokratis. Kenaikan tarif listrik, telepon dan BBM sekali lagi menunjukkan betapa teralienasinya publik dari proses-proses pengambilan kebijakan publik.

Publik tidak pernah habis pikir mengapa tiba-tiba harga-harga naik, karena memang tidak ada penjelasan memadahi dari pengambil kebijakan. Publik senantiasa dilihat sebagai obyek dari keputusan-keputusan politik pemerintah. Sebagai obyek, publik tidak mempunyai akses untuk bertanya, tidak mempunyai hak untuk tahu. Fakta yang tak terbantahkan, hingga kini belum ada jaminan hukum yang memadahi atas hak-hak publik untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan. Gerakan reformasi juga belum melahirkan kultur politik baru yang mendukung penegakan hak tersebut.

Bukankah rakyat mempunyai wakil rakyat? Di sinilah letak paradoks demokrasi perwakilan khas negara dunia ketiga. Ketika sistem politik sedang mencari-cari bentuk, ketika partisipasi politik masyarakat masih rendah, DPR mempunyai mekanisme dan logika sendiri. Para wakil rakyat bermain-main dengan legitimasi politiknya untuk berbagai kepentingan dan kemungkinan yang sama sekali tidak ada urusannya dengan nasib rakyat. Tak banyak kita mempunyai anggota DPR yang benar-benar populis. Sebagian besar dari mereka adalah jenis politisi yang menyerahkan kesetiaan pertama-tama kepada parpol dan interest pribadi.

Bukankah rencana menaikkan tarif listrik, telepon dan BBM itu telah disosialisasikan pemerintah melalui media? Dengan akal sehat saja bisa disimpulkan bahwa untuk mengomunikasikan kebijakan publik yang seserius itu, jelas tidak memadahi hanya dengan menggelar jumpa pers atau mengirim release ke media massa. Media massa hanya salah-satu media komunikasi politik, namun bukan satu-satunya.

Good will pemerintah untuk menjalin komunikasi politik dengan masyarakat memang layak diragukan. Apalagi ketika beberapa unsur pemerintah justru melihat kontroversi kenaikan tarif listrik, telepon dan BBM sebagai bukti bahwa departemen penerangan perlu dihidupkan lagi. Alasan yang digunakan, media massa tidak efektif sebagai saluran komunikasi politik. Sejarah telah mencatat, departemen penerangan selama Orde Baru lebih fungsional sebagai alat propaganda politik pemerintah –dengan berbagai dampak buruknya bagi kebebasan pers dan kebebasan berbicara– daripada perangkat sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sungguh mengada-ada pula melihat kegagalan komunikasi politik pemerintah sebagai tanggung-jawab media massa. Sejak kapan pers umum bertanggung-jawab sebagai “humas” pemerintah?

Apatisme Masyarakat

Jika masyarakat kecil tidak melihat untungnya demokrasi, apa yang terjadi? Jika demokrasi tidak mempunyai relevansi langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka, jika demokrasi tak sanggup mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik, yang akan muncul adalah apatisme, spesimisme, dan kekacauan sosial.

Dampak kenaikan tarif listrik, telepon dan BBM mesti dilihat dalam konteks ini. Jangan-jangan, kebijakan ini semakin menenggelamkan kepercayaan publik terhadap transisi demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia. Masyarakat semakin patah-arang terhadap gagasan-gagasan demokrasi dan reformasi. Ketika reformasi berlangsung, ketika jargon-jargon demokrasi diumbar kemana-mana, hidup rakyat kecil justru semakin getir. Pekerjaan susah didapat, harga-harga membumbung tinggi, kriminalitas merajalela, sementara para pejabat tinggi tetap berasyik-masyuk dengan korupsi. Dalam hati kecil mereka jangan-jangan muncul kerinduan terhadap Orde Baru yang meskipun otoriter, namun sanggup menopang stabilitas ekonomi rakyat kecil. Jangan-jangan mereka menyesal telah larut dalam arus besar reformasi.

Tak mudah bagi rakyat memahami bawah yang mereka alami adalah harga dari sebuah transisi demokratisasi, bahwa demokrasi pada saatnya nanti tak akan menyengsarakan rakyat kecil. Selama ini, mereka tidak sungguh-sungguh diajari untuk mengerti demokrasi. Wacana tentang reformasi, demokratisasi dan demokrasi selama ini hanya menjadi otoritas kaum elit. Kaum elit yang tak pernah serius untuk membumikan wacana itu dengan idiom-idiom dan bahasa keseharian rakyat kecil.

Serangkaian diskusi dan talkshow tentang kenaikan tarif listrik, telepon dan BBM sejauh ini, seakan-akan hanya menjadi ajang bagi kaum elit untuk berbusa-busa dengan teori, terminologi dan ungkapan-ungkapan tentang demokrasi liberal, liberalisasi ekonomi dan lain-lain. Sungguh sulit rakyat kecil mencerna diskusi tentang intervensi IMF, letter of release and discharge, dan AFTA, apalagi mencari kaitannya dengan apa yang mereka alami hari ini. Bukankah tanggung jawab kaum cerdik-pandai untuk membuat konsep-konsep itu menjadi relevans bagi dan bisa dipahami khalayak awam?

Diskusi dan perdebatan tetap hanya terjadi di tingkat elit. Otoritas eksekutif, legislatif, intelektual dan NGO bertemu untuk membahas fenomena aktual dengan bahasa dan alam-pikir mereka sendiri. Masyarakat awam bukan hanya tidak terlibat, namun juga tidak dapat menangkap pesan-pesan yang muncul dalam perdebatan itu. Mengapa Indonesia menjadi sedemikian bertekuk-lutut kepada IMF? Mengapa subsidi buat rakyat kecil dicabut? Mengapa pemerintah justru mengindikasikan akan “memutihkan” kasus-kasus korupsi kelas wahid?

Rakyat kecil yang paling merasakan dampak-dampaknya, namun tetap tidak memahami mengapa semua itu terjadi. Ironis memang, lima tahun reformasi berjalan, rakyat kecil tetap menjadi makhluk yang terasing dari gemuruh perubahan sosial-politik yang terjadi. Kembali pada pertanyaan di atas, bagaimana kemudian menjaga kepercayaan rakyat kecil terhadap gerakan reformasi? Bagaimana agar mereka tidak semakin apatis dan skeptis terhadap demokratisasi?

Penulis : Agus Sudibyo, Koordinator Loby Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Peneliti ISAI Jakarta.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: