Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

Rahasia Negara atau “Rahasia Birokrasi”?

 

Oleh: Agus Sudibyo

Belum lama kita mendengar, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan tekadnya untuk menempatkan usaha pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam pemerintahan baru.  Masyarakat menunggu apakah tekad tersebut akan diikuti dengan langkah-langkah konkrit. Pemberantasan korupsi jelas bukan perkara mudah. Upaya ini membutuhkan komitmen lembaga-lembaga pemerintah untuk lebih membuka diri,  jaminan hukum atas hak-hak publik untuk mengakses informasi, serta konsistensi jajaran penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang sangat kompleks.

Namun belum lama berselang, Menteri Dalam Negeri justru membuat keputusan yang dapat kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri mewajibkan “seluruh jajaran Depdagri untuk menjaga,  tidak membocorkan dan tidak memanfaatkan rahasia negara.” Mengutip Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman, rahasia negara yang dimaksud adalah berbagai dokumen yang tidak boleh diketahui masyarakat sebelum waktunya. Bila rahasia negara itu bocor dan diketahui masyarakat, dikhawatirkan akan membahayakan negara. (Kompas, 28 Oktober 2004)

Apa sesungguhnya relevansi keputusan ini? Sedemikian seriuskah praktek pembocoran rahasia negara di negeri ini sehingga berdampak buruk terhadap stabilitas dan integrasi nasional? Sebagai bangsa yang sedang dalam transisi demokrasi, problem utama kita saat ini bukanlah tidak adanya perlindungan memadahi bagi rahasia negara. Problem utama kita justru sebaliknya, proses penyelenggaraan pemerintahan secara umum masih tertutup, elitis dan penuh kerahasiaan. Tolok ukurnya jelas sekali, kita mengalami banyak kegagalan dalam menjalankan agenda utama reformasi : pemberantasan KKN, pengungkapan kasus pelanggaran HAM semasa Orde Baru, serta perwujudan pemerintahan yang demokratis dan transparans.

Budaya kerahasiaan masih  menyelubungi langit-langit birokrasi kita. Masyarakat tetap tidak mempunyai akses memadahi untuk mengontrol kinerja pemerintah. Tidak jelas benar mana perkara yang boleh diketahui masyarakat, dan mana yang  harus dirahasiakan. Pejabat publik bermasalah begitu gampang melontarkan klaim rahasia negara, rahasia lembaga, atau rahasia  jabatan atas informasi yang dimilikinya. Lembaga-lembaga pemerintah hampir selalu menutup diri dari investigasi pers dan proses penyidikan berbagai perkara.

Berbagai fakta juga menunjukkan betapa akutnya problem  akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah. Dapat dibayangkan, lembaga kredibel seperti KPU sempat menolak permintaan pers akan data-data kekayaan para calon anggota DPR pada Pemilu 1999. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk verifikasi temuan KPKPN tentang kejanggalan dana jumlah kekayaan anggota DPR. KPKPN sulit menjalankan tugasnya mengusut data kekayaan pejabat karena yang bersangkutan notabene menutup diri dan alergi terhadap proses penyelidikan.

Dalam konteks ini, Instruksi Mendagri itu tidak kondusif bagi langkah-langkah  pemberantasan korupsi dan perwujudan pemerintahan yang transparans dan partisipatoris.  Yang harus dilakukan pemerintahan baru bukanlah  memperketat mekanisme akses informasi di lembaga-lembaga pemerintah. Namun sebaliknya, menciptakan mekanisme dan kultur baru yang membuat seluruh unsur pemerintah menyadari bahwa melayani hak-hak publik atas informasi adalah bagian penting dari tugas mereka lembaga atau pejabat publik.

*      *      *

Selain itu juga perlu dipertanyakan, mengapa Mendagri hanya menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak mengungkapkan informasi  rahasia negara? Lalu bagaimana dengan informasi-informasi  yang tidak termasuk dalam klasifikasi rahasia negara yang dikelola jajaran Depdagri? Mengapa Mendagri tidak menginstruksikan jajarannya untuk membuka informasi-informasi itu kepada publik, dengan standart pelayanan yang memadahi? 

Pemerintah tampaknya lebih concern terhadap informasi-informasi yang patut dirahasiakan daripada informasi-informasi yang harus dibuka kepada publik. Dari sinilah lahir  keputusan-keputusan yang bersifat elitis dan berorientasi kedalam. Pemerintah lebih mencemaskan bahaya pembocoran rahasia negara, meskipun secara faktual terlihat yang sering terjadi justru praktek-praktek penyembunyian informasi dengan akibat yang jauh lebih merusak dan merugikan kepentingan umum. 

Selain itu, ada kesalahan logika yang cukup serius di sini. Kekhawatiran Depdagri seperti dikutip di atas menunjukkan bahwa masyarakat dilihat sebagai ancaman utama bagi negara. Negara secara diameteral dilawankan dengan masyarakat. Kepentingan negara hendak dipisahkan dari kepentingan masyarakat. Bukankah esensi negara itu justru untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga sulit membayangkan negara mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan masyarakat.

Jangan-jangan yang dimaksud dengan kepentingan negara di sini adalah kepentingan birokrasi. Steven Aftergood (1996) pernah membedakan antara rahasia negara yang murni (genuine national security secrecy) di satu sisi, dan rahasia negara yang bersifat politis (political secrecy) serta rahasia untuk kepentingan birokrasi (bureaucratic secrecy) di sisi lain. Pembedaan  ini sangat relevans karena publik sebenanya kurang menyadari bahwa tidak semua klaim rahasia negara –yang  sering dilontarkan pejabat publik atau pemerintah– merujuk pada informasi-informasi yang benar-benar dapat membahayakan keamanan dan kepentingan nasional jika dibuka. Di Indonesia political secrecy dan bureaucratic secrecy yang justru lebih dominan daripada genuine national security.

Kita tentu berharap pemerintahan pasca 1998 bukanlah kontinuitas dari model pemerintahan Orde Baru, di mana ada jarak begitu lebar antara elit birokrasi dan unsur-unsur di luar struktur pemerintahan. Apa yang diputuskan para pejabat pemerintah hampir selalu  tidak ada urusannya dengan problem-problem masyarakat. Elit pemerintahan mempunyai privilese dan kapasitas luar biasa untuk mengisolir pengambilan kebijakan-kebijakan publik dari keterlibatan masyarakat. Meminjam istilah Arief Budiman, negara yang telah menjadi dirinya sendiri, tanpa dapat dikontrol oleh kekuatan-kekuatan alternatif di masyarakat

*      *      *

Term “rahasia negara” berangkat dari  asumsi bahwa keterbukaan informasi telah digunakan secara serampangan. Publikasi dokumen-dokumen negara menimbulkan dampak buruk bagi kepentingan nasional. Pemerintah  kemudian menerapkan sistem klasifikasi informasi : sistem penyembunyian atau penyimpanan informasi pemerintahan berdasarkan klasifikasi kerahasiaan tertentu. Sejumlah rambu-rambu diciptakan untuk menentukan informasi-informasi yang tidak dapat diakses publik, berikut sanksi-sanksi hukum bagi para pelanggarnya.

Namun pengalaman di berbagai negara menunjukkan pemberlakuan sistem klasifikasi lebih banyak dipengaruhi interpretasi  subyektif pejabat pemerintah. Status rahasia negara  lebih dimaksudkan untuk  melindungi reputasi pemerintah, dan bukannya untuk melindungi kepentingan negara. Kredibilitas dan reputasi pemerintah dianggap lebih penting daripada hak masyarakat untuk mendapat informasi memadahi tentang kinerja pemerintah.  

Praktek serupa juga lazim terjadi di Indonesia. Apa perlunya merahasiakan informasi tentang kekayaan pejabat publik, data audit keuangan partai, data hasil fit and proper tes calon hakim agung, informasi tentang anggaran departemen,  informasi tentang anggaran operasional militer? Pengungkapan informasi-informasi ini justru sangat dibutuhkan untuk mengukur akuntabilitas pejabat dan lembaga-lembaga publik.

Problem yang tak kalah serius adalah definisi rahasia negara sendiri yang multi-interpretatif. Sejauh ini, belum ada rumusan tentang rahasia negara yang komprehensif. Tanpa terkecuali dalam draft RUU Kerahasiaan Negara yang telah diajukan Lembaga Sandi Negara kepada DPR. RUU Rahasia Negara ini tidak secara jelas dan rinci mendefinisikan ruang-lingkup rahasia negara. Kewenangan untuk menentukan suatu informasi sebagai rahasia negara diserahkan kepada pimpinan lembaga pemerintahan dan  badan-badan yang ditunjuk pemerintah. Dapat dibayangkan, betapa repotnya jika setiap lembaga pemerintah pada semua level dan semua lini berhak membuat klasifikasi rahasia atas informasi-informasi yang dikelolanya.

*     *     *

Penulis : AGus Sudibyo, Peneliti ISAI, Koordinator Koalisi Untuk Kebebasan Informasi

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: