Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

Rejim Transportasi dan Rejim Kerahasiaan

Oleh: Agus Sudibyo

Seandainya pemerintah transparan soal alasan perubahan tarif jalan tol, reaksi kemarahan dan keputusasaan masyarakat pasti tidak akan sedramatis sebagaimana telah terjadi. Seandainya instansi-instansi terkait secara sistematis melakukan komunikasi publik terkait dengan keputusan tersebut, kontroversi bisa direduksi dan para petugas tol tidak perlu menjadi sasaran segala rupa caci-maki luapan kemarahan pengguna jalan tol.

Namun justru di sini letak persoalannya, keterbukaan informasi sangat dinafikan dalam manajemen transportasi kita. Krisis yang mengikuti perubahan tarif tol bukan hanya cermin buruknya manajemen transportasi publik, tetapi juga indikasi buruknya manajemen informasi publik secara lebih luas. Sejauh ini belum tersedia mekanisme yang secara efektif memfasilitasi masyarakat mendapatkan informasi-informasi tentang sarana transportasi publik, serta yang dapat memaksa pejabat dan instansi terkait menyediakan informasi tersebut secara berkala dan lengkap. Kewajiban memberikan layanan informasi belum menjadi bagian integral dari sistem kerja institusi-institusi transportasi publik.

* * *

Yang terjadi kemudian, lahir kebijakan yang semena-mena dan diputuskan secara sepihak. Masyarakat yang selama ini terpaksa menggunakan sarana jalan tol yang jauh dari memuaskan (kondisi jalan yang rusak, rambu lalu-lintas tidak memadahi, pelayanan yang buruk, kemacetan yang membuatnya tidak layak disebut jalan bebas hambatan, dan lain-lain), tiba-tiba harus menerima kenyataan kenaikan tarif tol. Kebijakan yang diputuskan tanpa penjelasan dan sosialisasi yang memadahi.

Publik mengetahui kenaikan tarif tol persis ketika mau memasuki pintu tol. Masyarakat semakin kecewa ketika menyaksikan kekisruhan yang terjadi, pejabat publik terkait dengan jumawa berkata melalui media massa : “Yang protes hanya sebagian kecil masyarakat”, “Jika tidak setuju kenaikan tarif, jangan menggunakan jalan tol”, “Tarif tol harus dinaikkan menyesuaikan dengan inflasi” dan lain-lain. Respon yang semakin memperdalam kekecewaan dan kegeraman masyarakat.

Disini terlihat pula betapa buruk komunikasi politik pemerintah. Sama ironisnya dengan reaksi tidak simpatik pejabat publik itu, reaksi penolakan terhadap perubahan tarif tol bukan hanya datang dari masyarakat, namun juga dari kalangan DPR. Bagaimana koordinasi antara Pemerintah dan DPR tentang masalah itu ? Apakah benar kebijakan yang begitu strategis tak dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Pemerintah kepada DPR ?

* * *

Masyarakat membutuhkan penjelasan mengapa tarif tol harus dinaikkan, apa dampak buruknya jika tarif tol tidak dinaikkan, dan seterusnya. Sebelum tarif benar-benar dinaikkan, masyarakat perlu diberi jaminan bahwa kenaikan tarif tol akan diikuti dengan peningkatan kualitas jalan tol. Karena secara langsung menentukan kepentingan banyak orang, keterbukaan informasi menjadi sangat signifikans di sini. Demikian juga dengan medium yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi itu, harus memadahi dan tidak hanya terfokus kepada media massa yang terbatas jangkauannya.

Prinsip keterbukaan informasi, sebagai bagian penting dari prinsip pemerintahan yang demokratis, menegaskan publik berhak tahu atas kinerja badan-badan publik dalam menjalankan fungsi pelayanan. Persoalannya adalah, prinsip keterbukaan informasi itu sejauh ini sulit ditegakkan karena kita belum memiliki undang-undang yang benar-benar mewajibkan badan-badan publik untuk menyediakan informasi untuk masyarakat. Meskipun krisis transportasi publik dalam berbagai bentuk terus terjadi, tetap saja tidak ada kekuatan efektif untuk memaksa instansi dan perusahaan transportasi untuk secara transparans memberikan akses informasi bagi publik.

Problem ketertutupan informasi bukan hanya terjadi dalam keputusan pemerintah menaikkan tarif jalan tol saja. Berkaitan dengan kecelakaan pesawat komersial, pemerintah mengabaikan hak publik untuk tahu bagaimana standard pengawasan yang diterapkan instansi terkait. Berkaitan dengan problem banjir di DKI Jakarta, publik tidak benar-benar diberi informasi dan penjelasan mengapa pembangunan Banjir Kanal Timur tak kunjung selesai, mengapa masih diijinkan pengerukan lokasi resapan air untuk pembangunan mall, perkantoran dan semacamnya ? Berkaitan dengan kemacetan di Jakarta, pemerintah juga tidak menjelaskan mengapa proyek pembangunan jalan umum tersendat-sendat, sementara pembangunan mall-mall begitu bebas hambatan ?

Namun keterbukaan informasi mungkin justru kondisi yang tak dikehendaki beberapa pihak. Jika keterbukaan informasi secara konsekuen dijalankan, akan terungkap sekian ruas jalan tol berkualitas buruk dan oleh karenanya kenaikan tarif tol menjadi tidak masuk akal. Keterbukaan informasi menuntut perbaikan kualitas jalan tol yang tentu saja tidak murah. Pendek kata, keterbukaan informasi menimbulkan konsekuensi yang serius bagi bisnis transportasi.

Sebaliknya ketertutupan justru kondisi di mana “semua bisa diatur”. Sarana transportasi yang tidak layak bisa saja secara patgulipat dinyatakan layak. Tarif jalan tol yang sesungguhnya tidak layak dinaikkan bisa saja tiba-tiba dinaikkan berkat deal-deal tertentu di bawah meja. Ketertutupan informasi adalah kondisi yang favourable bagi pihak-pihak yang terbiasa memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi, suka mengambil jalan pintas demi efisiensi, dengan menomorduakan kepentingan publik.

* * *

Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta, Koordinator Loby Koalisi Untuk Kebebasan Informasi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: