Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

Right to Know dan Kebohongan Terhadap Publik

 

Oleh: Agus Sudibyo

“Informasi adalah oksigen demokrasi. Tanpa hak atas informasi yang ada hanya demokrasi yang mati”. Tobi Mendel, head of law programme Article 19 mengungkapkan hal ini dalam sebuah seminar di Jakarta Februari 2001. Hiperbolis memang. Namun Mendel benar untuk satu hal. Bahwa demokrasi bukan hanya bermakna kebebasan untuk memilih dalam pemilu yang demokratis, atau kebebasan untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Esensi demokrasi juga terletak pada ada-tidaknya akses bagi publik untuk mengetahui proses dan alasan-alasan dibalik semua yang diputuskan dan dilakukan pemerintah.

Esensi inilah yang hendak ditegakkan di Amerika Serikat dan Inggris hari-hari ini. Esensi yang berangkat dari prinsip-prinsip tentang hak publik untuk tahu (right to now). Sebuah prinsip yang  hendak mendiskusikan demokrasi pada konsep dasarnya : sebuah pemerintahan dibentuk dan dijalankan atas dasar mandat dari rakyat. Konsekuensinya, rakyat mempunyai hak untuk mempertanyakan bagaimana mandat itu digunakan. Apakah para pemegang mandat menunjukkan akuntabilitas memadahi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan?  Ataukah yang terjadi justru penyalahgunaan kekuasaan, kebohongan terhadap publik, serta pengambilan-pengambilan kebijakan yang elitis dan mengabaikan prinsip partisipasi dan transparansi? 

Rekayasa Dokumen Intelijen

Perang Irak memang telah usai. AS dan sekutunya bergelimang kemenangan.  Namun perang ini tetap menimbulkan tanda-tanya. Benarkah Irak harus dibombarbir? Sejauhmanakah kebenaran alasan-alasan yang digunakan Bush dan Blair untuk membumi-hanguskan negeri seribu mimpi itu?  Meskipun publik Barat notabene sepakat bahwa rejim Saddam Hussein yang otoriter memang layak ditundukkan, namun “alasan pembenar” perang itu tetap digugat dan dipertanyakan. Karena “alasan pembenar” sangat penting untuk mengetahui sejauhmana kejujuran atau sebaliknya kebohongan pemerintah terhadap publik.

Dalam pidato State of the Union 28 Januari 2003, Presiden Bush  berhasil menyakinkan publik AS dan Kongres bahwa perang memang satu-satunya opsi untuk memecahkan problem Irak. Bush mengutip sebuah dokumen intelijen yang menyatakan Irak telah membeli uranium dari Afrika untuk memulai kembali program senjata nuklir. Invasi pun akhirnya dilakukan, dan opini publik AS kian lama kian kondusif bagi opsi perang yang dilakukan Bush.

Namun kondisi berubah ketika beberapa pihak mulai mempertanyakan keabsahan dokumen intelijen itu. Senator Partai Demokrat, Rockefeller terang-terangan meragukan keaslian dokumen itu palsu. “Ada kemungkinan pembuatan dokumen-dokumen palsu itu merupakan bagian dari kampanye penyesatan untuk memanipulasi opini publik tentang Irak,” demikian laporan yang ditulis Rockefeller untuk FBI 14 Maret 2003.

Belakangan, Direktur CIA George Tenet juga meragukan kebenaran dokumen intelijen itu. Padahal Tenet sendirilah memasok dokumen itu ke Gedung Putih. Menurut Tenet, “16 kata” tentang senjata pemusnah massal dalam pidato kenegaraan Bush seharusnya ditiadakan. Tak syak lagi, Pemerintahan Bush dihadapkan pada tuduhan berbohong kepada publik. Kubu Demokrat di Kongres bahkan bersikeras agar kasus pemalsuan dokumen tentang uranium Irak ini diusut tuntas.

Nasib Blair tak lebih baik dari Bush. Akhir Mei 2003, Radio 4 BBC melaporkan pemerintah Blair telah melebih-lebihkan laporan intelijen tentang senjata pemusnah massal Irak. Laporan yang dirilis September 2002 itu menyebutkan bahwa pemerintah Saddam Hussein mampu mengerahkan senjata kimia dan biologi hanya dalam 45 menit. Sumber informasi BBC ternyata adalah David Kelly penasihat senior Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri Inggris. Namun figur yang  berperan penting dalam pembuatan dokumen intelijen soal senjata kimia dan biologi Irak itu ditemukan tewas secara misterius beberapa hari kemudian. Skandal pemalsuan dokumen intelijen dan kematian Kelly, menjadi amunisi bagi kubu oposisi dan pers untuk mengritik habis-habisan Pemerintahan Blair.

Tony Blair dan George W. Bush benar-benar teman seiring sejalan. Setelah  bergelimang kemenangan dalam perang melawan Saddam Hussein, mereka kini sama-sama menghadapi dugaan skandal yang memalukan : pemalsuan dokumen intelijen tentang senjata pemusnah massal Irak.

Pelajaran yang dapat dipetik di sini, setiap  pemerintahan memang mempunyai kecenderungan untuk menciptakan sekat tebal antara proses-proses penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi dan kontrol publik di sisi lain. “Kebanyakan pemerintah lebih senang melaksanakan kebijakannya  secara diam-diam. Bahkan pemerintah yang demokratis sekalipun lebih suka melakukan sebagian besar urusannya jauh dari penglihatan publik.” Sebuah peringatan yang sangat relevans dari Andrew Puddetphatt (1999).

Mekanisme kerahasiaan menjadi “prosedur standard” untuk mempertahankan keputusan politik yang bisa jadi tidak populer di mata publik, namun harus diambil guna mewujudkan ambisi politik tertentu. Dibalik klaim-klaim rahasia negara yang dilontarkan pejabat pemerintah, sesungguhnya tersembunyi maksud untuk mengelabuhi publik berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan secara elitis dan sepihak. Publik sering terlambat menyadari tidak semua klaim rahasia negara merujuk pada informasi yang benar-benar dapat membahayakan kemaslahatan bersama jika dibuka. Maka dari itu, Steven Aftergood (1996) pernah membedakan antara rahasia negara  murni (genuine national security secrecy) di satu sisi, dan rahasia negara bersifat politis (political secrecy) serta rahasia untuk kepentingan birokrasi (bureaucratic secrecy) di sisi lain.

Dalam kasus di atas, political secrecy jauh lebih dominan daripada genuine national secrecy. Namun bukan sekali ini rekayasa intelijen terjadi di AS. Kasus yang paling fenomenal sebelum ini adalah Pentagon Papers. Ikhwal cetia dimulai dari usaha Gedung Putih untuk membendung evaluasi negatif dari publik tentang keterlibatan AS dalam perang Vietnam. Pemerintah AS secara ketat merahasiakan  dokumen-dokumen perang Vietnam. Namun tahun 1971, New York Times dan Washington Post berhasil mengungkapkan dokumen perang Vietnam yang masuk dalam kategori top secret, dan lolos dari gugatan pemerintah di pengadilan.

Pada akhirnya terungkap bahwa tidak semua dokumen Pentagon Papers layak  diklasifikasikan sebagai top secret.  Dokumen itu sangat bervariasi, dan beberapa diantaranya sebenarnya bisa dibuka kepada publik. Departemen Pertahanan AS sengaja melakukan generalisasi top secret. Dengan menutup dokumen Pentagon Papers, pemerintah AS berharap bisa menghindari kritik pedas publik dan pers atas keputusan untuk mengirim pasukan ke Vietnam.

 

Kasus Sukhoi

 

Di Indonesia, political secrecy dan bureaucratic secrecy dalam prakteknya juga jauh lebih dominan dari genuine national security secrecy. Klaim rahasia negara begitu sering dilontarkan para pejabat publik. Ada begitu banyak barrier to entry bagi akses publik terhadap informasi-informasi pemerintahan, baik berupa kendala struktural maupun kultural. Sistem pemerintahan yang tertutup dan birokratis sengaja diciptakan karena ada begitu banyak kasus korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM di dalam tubuh pemerintah.

 

Gerakan reformasi, bahkan tak menghasilkan perubahan sifnifikans dalam hal ini. Sejumlah bukti menunjukkan realitas kekuasaan yang ada sekarang ini sesungguhnya merupakan kontinuitas dari realitas kekuasaan Orde Baru yang elitis, tertutup dan terpisah dari realitas publik. Kasus pembelian pesawat sukhoi dari Rusia yang ramai dibicarakan belakangan menjadi contoh paling aktual. 

Bagaimana mungkin Bulog mencairkan dana sebesar US$ 26 juta untuk pembelian pesawat itu, sementara Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Anshari Ritonga, merasa belum menyiapkan dana untuk pembelian tersebut. Alokasi dana itu ternyata juga belum mendapatkan persetujuan DPR. Lebih problematis lagi, Menteri Pertahanan ternyata juga tidak tahu-menahu soal jual-beli pesawat itu, demikian juga dengan pihak KADIN.

Yang sangat menyakitkan, pemerintah membuat keputusan yang tidak populer itu, justru ketika muncul keinginan bersama untuk memerangi praktek  korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaannya, jika akses informasi horisontal (antar lembaga pemerintah) saja diabaikan, bagaimana dengan akses informasi vertikal (dari publik ke pemerintah)?

Kasus Sukhoi, sekali lagi menunjukkan akar dari persoalan korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia adalah  lemahnya kontrol publik terhadap pemerintah. Pemerintah mempunyai kapasitas yang luar biasa untuk mengeliminir keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Penyelenggaraan kekuasaan benar-benar menjadi entitas yang tak terjamah oleh publik. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat di hadapan negara. Di sini, pelembagaan prinsip hak-hak atas informasi menjadi sangat urgens. Karena esensi dari prinsip ini adalah memberikan perangkat politik bagi publik untuk melakukan counter-intelijent terhadap penyelenggara kekuasaan.

 

Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti ISAI, Koordinator Koalisi Untuk Kebebasan Informasi.

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: