Oleh: Agus Sudibyo | Maret 25, 2008

RUU Kebebasan Informasi Sebagai Agenda Demokratisasi

 

Oleh: Agus Sudibyo

“Informasi adalah oksigen demokrasi. Tanpa hak publik atas informasi, yang ada hanyalah demokrasi yang mati.” Andrew Puddetphatt, executive director Article19 (2000) melontarkan asosiasi bernada hiperbolis ini untuk menegaskan pentingnya undang-undang yang menjamin hak publik atas informasi di negara-negara modern. Benarkah hak publik atas informasi sebegitu penting bagi demokrasi?

Pesan yang hendak disampaikan Puddetphatt adalah bahwa demokrasi bukan hanya bermakna sebagai hak menentukan pilihan dalam sebuah pemilu, atau kebebasan untuk mengeluarkan pendapat di dalam ruang publik. Yang tak kalah penting adalah hak publik untuk mendapatkan informasi memadahi tentang kebijakan pemerintah, kinerja para pejabat, dan proses pengelolaan sumber-sumber daya publik. Inilah yang kemudian disebut sebagai prinsip-prinsip kebebasan informasi. Pelembagaan prinsip kebebasan informasi dianggap sebagai landasan penting untuk mewujudkan masyarakat yang aktif-partisipatoris, serta pemerintahan yang transparans dan akuntabel.

 

Agenda Negara Demokrasi Modern

 

Prinsip kebebasan informasi bukan isu baru bagi negara-negara demokrasi modern.  Hingga saat ini, lebih dari 40 negara telah mengundangkan “UU Kebebasan Informasi”. Swedia adalah negara yang pertama kali melembagakan prinsip tersebut dalam the Freedom of the Press Act tahun 1766. Amerika Serikat baru mengundangkan Freedom of Information Act tahun 1966. Australia mengikutinya tahun 1982, dan Inggris tahun 2000. Meskipun dengan nama-nama yang berbeda, ada prinsip-prinsip dasar kebebasan informasi yang ada pada semua undang-undang itu. Yaitu hak publik untuk : (1) mendapatkan akses atas informasi penyelenggaraan pemerintahan; (2) mengamati perilaku pejabat, (3) berpartisipasi dalam pemerintahan; (4) dilindungi dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran;  (5) kebebasan pers yang berkualitas; (6) mekanisme hukum untuk mengajukan keberatan jika hak atas informasi dilanggar.

Jepang, Korea Selatan dan Thailand adalah negara Asia yang telah melembagakan prinsip-prinsip kebebasan informasi. Information Disclosure Act yang diundangkan tahun 1982 membawa sejumlah dampak positip bagi perwujudan good governance di Jepang. Salah satu contoh, biaya jamuan makan dan kunjungan para pejabat di tingkat propinsi tahun 1997 dapat ditekan sampai 250 juta US$, atau mencapai 58% dari tahun sebelumnya.  Ini terjadi setelah publik mulai curiga terhadap praktek korupsi dan nepotisme di  pemerintahan dan berani mempertanyakan  kinerja para pejabat. Menariknya, inisiatif  melembagakan prinsip-prinsip kebebasan informasi di Jepang justru dimulai di tingkat lokal sejak 1976.(Josi Khatarina dkk, 2002:73).

Problem Sosialisasi

Bagaimana dengan di Indonesia ? Urgensi pelembagaan prinsip kebebasan informasi terlihat dari realitas bahwa meskipun reformasi itu telah berlangsung lebih dari empat tahun, perwujudan pemerintahan yang bersih dan transparans masih jauh dari harapan. Korupsi, kolusi dan nepotisme masih terus terjadi di semua level pemerintahan, dengan skala dan frekuensi yang tak kalah  dengan Orde Baru.

Berbagai kasus menunjukkan, publik tetap tidak bisa secara efektif mengontrol pemerintahan. Apa yang digambarkan Jackson sebagai bureaucratic polity (1978) masih berlangsung : proses-proses pengambilan kebijakan yang elitis dan tidak mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan riil publik.

Di sinilah pelembagaan prinsip-prinsip kebebasan informasi semestinya mendapatkan prioritas memadahi dalam skema besar demokratisasi di Indonesia. Salah-satu problem demokratisasi itu adalah belum adanya budaya transparansi pemerintahan di satu sisi  dan partisipasi publik di sisi lain. Dibutuhkan yang produk hukum yang menjamin dan mengaturnya dengan mekanisme yang jelas. 

Desember 2000, sejumlah LSM membentuk sebuah wadah: Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, dengan tujuan memperjuangkan pengesahan RUU Kebebasan Informasi. Berbagai upaya telah dilakukan, dari perumusan draft undang-undang (legal drafting), loby intensif ke DPR dan Pemerintah, sosialisasi ke berbagai pihak. Namun hingga kini, isu-isu kebebasan informasi tetap belum populer. 

Berpuluh tahun berada di bawah rejim yang tertutup, elitis dan otoriter, justru  menyebabkan tumpulnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya sebagai warga negara. Masyarakat terlanjur terpola dalam hubungan yang hierakhis dengan pemerintah. Pemerintah ditempatkan sebagai institusi yang berhak mengatur dan mengontrol masyarakat. Semua yang dilakukan pemerintah adalah urusan pemerintah sendiri, dan masyarakat harus menerimanya tanpa reserve. Kondisi inilah yang membuat masyarakat cenderung apathis terhadap ide-ide kebebasan informasi, meskipun ide-ide ini telah dijelaskan dengan idiom dan kasus sehari-hari mereka.

Lebih sulit lagi mensosialisasikan ide kebebasan informasi kepada kalangan pemerintahan. Yang kita hadapi notabene adalah pejabat publik yang terbiasa hidup dalam kultur birokrasi yang tertutup, elitis dan feodal. Mereka yang  selalu lupa bahwa menjadi pejabat publik mengandung sejumlah konsekuensi: hilangnya sebagian privasi, keharusan memilah antara urusan pribadi dan urusan jabatan, harus terbuka untuk diperiksa.

Menariknya, problem sosialisasi prinsip kebebasan informasi juga terjadi pada lapisan sosial yang lebih terdidik. Kalangan media massa banyak yang sulit memahami hubungan antara kebebasan pers dan kebebasan informasi. Bagaimana meletakkan UU Kebebasan Informasi dalam kerangka perwujudan pers yang bebas ketika secara faktual sudah ada UU Pers No. 40? Problem serupa juga terjadi di kalangan LSM sendiri.

Pansus RUU Kebebasan Informasi

Sebuah kabar menggembirakan bagi mereka yang concern terhadap RUU  Kebebasan Informasi. DPR mengesahkan panitia khusus (Pansus) RUU Kebebasan Informasi 18 Februari 2003. Perkembangan ini jelas sebuah modal yang sangat berharga bagi perwujudan prinsip kebebasan informasi di Indonesia. Apalagi jika melihat rendahnya animo semua pihak atas usaha Koalisi LSM dalam mengadvokasi RUU Kebebasan Informasi 2 tahun terakhir.

Persoalannya kemudian siapkah unsur civil society mengawal proses-proses politik selanjutnya. Konservatisme politik sebagian kalangan DPR dan Pemerintah menjadi hambatan utama. Fakta lain, pemerintah mempunyai draft RUU sendiri yang dalam banyak hal bertentangan dengan  prinsip kebebasan informasi per se. 

Mungkinkah kekuatan pro status quo akan meloloskan begitu saja lahirnya undang-undang yang dapat mengungkapkan berbagai penyelewengan mereka di masa lalu? Sejauhmana energi dan strategi LSM, pers, dan unsur sipil yang lain untuk memenangkan setiap medan pertarungan guna memperebutkan versi akhir UU Kebebasan Informasi : forum-forum resmi di DPR,  perdebatan di media, dan forum-forum publik yang lain?

 

Penulis : Agus Sudibyo, Koordinator Loby Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, bekerja untuk ISAI Jakarta.

 


Responses

  1. Kebebasan informasi membawa banyak sekali perubahan bagi bangsa ini. Untuk itu kita perlu lebih bijak menanggapi “kebebasan” ini untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ke arah yang lebih baik.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: