Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Budaya Kerahasiaan Sebagai Kendala Pemberantasan Korupsi, Belajar dari Kasus Bulog II

 

Oleh: Agus Sudibyo

Kepada siapa harapan pemberantasan korupsi harus ditambatkan? Sebuah pertanyaan yang sangat relevans untuk diajukan. Perkembangan aktual kasus dana nonbudgeter Bulog (kasus Bulog II) setidaknya menunjukkan betapa centang-perenangnya proses pemberantasan korupsi di negeri ini. Proses hukum atas kasus itu sejauh ini hanya menggelembungkan spesimisme di masyarakat. Publik tak percaya lagi lembaga peradilan dapat steril dari kepentingan politik atau ekonomi, apalagi untuk kasus yang melibatkan kekuatan politik yang sangat besar seperti kasus Bulog II.

 Di sisi lain, proses politik yang berlangsung juga terbentur tembok tebal. DPR telah menolak rencana pembentukan Panitia Khusus Penyalahgunaan Dana Nonbudgeter Bulog (Pansus Bulog II). Unsur-unsur penggagas pembentukan Pasus Bulog II rontok di tengah jalan. Mayoritas anggota FPDI-P menyatakan abstain, mayoritas anggota F-PKB absen dalam Rapat Paripurna DPR 1 Juli 2002.

Keterlibatan Publik

Apa yang bisa disimpulkan dalam hal ini?  Tak mudah untuk mengharapkan,  kontribusi nyata bagi  perwujudan pemerintah yang bersih dan transparan akan datang dari kalangan elit politik. Meminjam istilah  Harold J. Cross (1953), keterbukaan informasi, transparansi tidak akan datang dari ithikat baik para pejabat publik.

Sebuah kekeliruan telah terjadi dalam hal ini. Publik  terlalu berharap DPR dapat merespon berbagai problem utama negeri ini dengan tanggung-jawab dan komitmen sebagai wakil rakyat. Padahal yang berkembang di sana tetaplah politik kepentingan. Dukungan terhadap pembentukan pansus kasus tertentu, terhadap pengesahan RUU itu, notabene didasarkan pada pertimbangan keuntungan politis bagi pribadi atau parpol. Tak mudah untuk menemukan  anggota DPR yang benar-benar reformis dan transpormatif, atau yang senantiasa berpikir tentang konstituennya setiap mengambil keputusan.

Suatu hal yang perlu dipertanyakan dalam hal ini, mengapa pressure publik terhadap kasus bulog II tidak sebesar terhadap kasus bulog I? Dua kasus ini sebenarnya berada pada domain yang sama. Namun level pemberitaan yang berbeda telah ditunjukkan pers. Sulit dipungkiri intensitas pemberitaan media yang begitu tinggi telah memberikan kontribusi besar bagi mulusnya pembentukan Pansus Bulog I, yang  berujung pada penjatuhan presiden Abdurrahman Wahid. Mengapa intensitas pemberitaan yang sama tidak diberikan kepada kasus Bulog II?

Dalam konteks yang sama, unsur mahasiswa, ormas, parpol dan lain-lain juga tidak menunjukkan respon yang signifikans terhadap kasus Bulog II. Ketika  lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa banyak diharapkan untuk menyelesaikan kasus semacam itu, inisiatif yang lebih besar seharusnya muncul dari publik. Unsur publik harus mengambil peran dengan melakukan tekanan-tekanan politis tertentu. Mobilisasi opini publik yang terorganisir dibutuhkan untuk mempengaruhi konstelasi politik yang melingkupi proses pengungkapan kasus bulog II. Tidak adanya keterlibatan dan kontrol publik yang signifikans, pada akhirnya membuat para politisi leluasa menjadikan kasus ini sebagai komoditi politik yang menguntungkan partainya sendiri. 

Keterbukaan Informasi

Kasus Bulog II sejauh ini cenderung hanya dilihat sebagai problem korupsi an sich. Wacana yang berkembang adalah bagaimana agar para pelakunya –pribadi atau parpol—dapat diadili dengan sanksi hukum dan sanksi moral yang semestinya. Sebuah cara-pandang yang agak reduksionis. Sebab kasus bulog terkait dengan persoalan yang lebih besar, yakni problem transparansi politik di negara yang masih mewarisi kultur birokrasi yang tertutup dan penuh kerahasiaan.

Publik dapat menyaksikan, betapa sulitnya meminta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini: Akbar Tanjung, Partai Glokar, dan lain-lain untuk memberikan informasi tentang alur dana nonbudgeter bulog. Transparansi juga tidak cukup terlihat dalam proses pengadilan yang berlangsung kemudian. Yang lebih menyedihkan, proses-proses politik di DPR juga tertutup dan elitis. Tidak ada ruang yang memadahi bagi publik untuk turut bicara.  Yang menonjol adalah tawar-menawar antar kekuatan demi kepentingan politik pragmatis. 

Padahal jaminan hukum atas hak-hak publik untuk mendapatkan informasi sudah tersedia. Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan perlindungan hukum atas hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi dari  penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Hak publik atas  informasi juga telah mendapatkan pengakuan hukum dalam Pasal 28 F Amandemen Kedua UUD 1945, serta  pasal 20 dan 21 Ketetapan (TAP) MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, kita juga mempunyai 17 undang-undang sektoral yang menegaskan pentingnya hak publik atas informasi.

Namun penegakan hukum tetap sulit dilakukan. Salah satu penyebabnya, klausul-klausul tentang hak atas informasi dalam beberapa undang-undang ini masih sangat umum dan  sebatas mengakui hak masyarakat. Menggunakan istilah Cross, justifikasi politik hak-hak publik atas informasi masih berhenti pada pengakuan  filosofi dan “lips service” belaka. 

Tak pelak lagi, kita membutuhkan keberadaan UU Kebebasan Memperoleh Informasi (freedom of information act). Undang-undang yang mengatur mekanisme yang jelas dan rinci tentang informasi apa saja yang dapat diperoleh masyarakat, bagaimana prosedur untuk memperolehnya, lembaga mana yang dapat dimintai informasi, dan sanksi-sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada lembaga yang tidak memberikan informasi. Undang-undang payung (law umbrella) yang mempunyai kekuatan memaksa pejabat dan lembaga pemerintah  untuk  melayani permintaan informasi dari masyarakat.

Perbincangan tentang kasus Bulog II akan lebih produktif jika ditarik ke wacana  hak-hak publik atas akses informasi dan berpartisipasi dalam proses-proses pemerintahan. Korupsi sebenarnya hanya akibat. Problem utamanya adalah tidak adanya transparansi birokrasi, tidak adanya mekanisme bagi publik untuk mengawasi kinerja lembaga-lembaga pemeritah. Tidak adanya kontrol publik kemudian mengakibatkan maraknya penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi adalah produk dari birokrasi yang tertutup dan penuh kerahasiaan.

Bisa saja proses politik dan proses hukum atas kasus kasus bulog II pada akhirnya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengecewakan masyarakat. Namun paling tidak publik mendapatkan pelajaran berharga bahwa tidak adanya penghargaan terhadap prinsip-prinsip transparasi dan hak-hak publik atas akses informasi, membuat  masyarakat tetap terbelenggu dalam  struktur-hierakhial politik yang timpang dan rumit. Di mana keputusan-keputusan politik menyangkut kasus korupsi dan lain-lain diputuskan secara sepihak olah kaum elit politik, tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat untuk terlibat. Tanpa transparansi politik, tanpa keterbukaan informasi,  reformasi di negeri ini hanya pepesan kosong belaka.

 

Penulis: Agus Sudibyo, Peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: