Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Dari Ketertindasan Menuju Ketertindasan, Melihat Irak Pasca Invasi

 

Oleh: Agus Sudibyo

Ketika aksi bombarbir pasukan sekutu belum usai meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan di Irak, dunia dihebohkan oleh sebuah permasalahan baru. Siapakah yang akan berperan dalam rekonstruksi Irak pasca perang? Uni Eropa dan Negara-Negara Arab bersitegang dengan Amerika Serikat (AS)  soal ini.   Uni Eropa dan negara-negara Arab menuntut PBB diberi peran lebih besar dalam rekonstruksi Irak. Namun AS bersikeras mengesampingkan peran PBB, dan mereka telah mempersiapkan sebuah pemerintahan transisional di Irak. Bahkan antara AS dan sekutu setianya, Inggris, sempat  muncul perbedaan pendapat tentang hal ini.

Apa yang terjadi menunjukkan sebuah dilema yang cukup jamak dalam wacana demokrasi modern belakangan, khususnya berkaitan dengan persoalan hubungan antar bangsa.  Prinsip penentuan nasib sendiri mensyaratkan pengakuan atas kedaulatan negara-bangsa dan penolakan tindakan intervensi terhadap persoalan intern suatu negara. Sebaliknya, prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial boleh-jadi justru menuntut intervensi terhadap negara lain ketika hak-hak asasi dan keadilan itu terganggu, dengan menafikan prinsip kedaulatan negara-bangsa.

Dalam kasus Irak misalnya, bisa diperdebatkan apakah atas nama hak asasi manusia dan keadilan sosial, intervensi militer, ekonomi atau politik terhadap suatu negara bisa dilakukan oleh negara lain? Filsafat hubungan antar bangsa setidaknya menyediakan  2 perspektif untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, perspektif otonomi negara yang menempatkan hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai nilai utama dalam hubungan antarbangsa. Perspektif ini menerima keabsahan setiap negara-bangsa dan melihatnya sebagai entitas dengan hak-hak yang analog dengan hak individu. Berdasarkan kontrak sosial dan integritas historisnya, negara mempunyai otoritas untuk mengatur kehidupan sosial dan merepresentasikan warga negara secara keseluruhan dalam politik dalam negeri dan luar negeri. Bagaimanapun pengorganisasiannya (demokratis atau tidak), negara bersifat otonom dan otoritatif untuk mengurus-sendiri fungsi-fungsi kenegaraan. Dalam konteks inilah, intervensi terhadap suatu negara tidak dibenarkan. 

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan rejim-rejim yang otoriter dan membelenggu hak-hak dasar warga negara yang banyak ditemukan di muka bumi ini? Apakah negara dalam sebuah sistem otoritarian bisa dilihat sebagai wahana bagi hak publik untuk memerintah-sendiri? Apakah kekuasaan para tiran bisa dilihat sebagai hasil kesepakatan seluruh warga negara?

Di sinilah letak kritik perspektif kosmopolitan atas perspektif otonomi negara. Menurut perspektif kosmopolitan, nilai moral dalam hubungan antarbangsa harus diletakkan pada nilai keadilan distributif dan penegakan hak asasi manusia yang pengejawentahannya harus melampaui batas-batas kebangsaan. Para pendukung perspektif kosmopolitan seperti David Luban, Richard Wassertrom dan Gerald Doppelt, mempersoalkan keabsahan negara sebagai wadah bagi hak moral negara untuk menangkis intervensi kekuatan asing. Banyak negara yang tak merepresentasikan kehendak rakyat, dan mengingkari hak-hak dasar warga negara. Di sinilah intervensi terhadap negara lain, termasuk intervensi militer, dapat dibenarkan. Bagi David Luban misalnya, intervensi militer terhadap rejim-rejim yang otoriter adalah sejenis perang demi keadilan.

Menggunakan perspektif ini, negeri seperti Irak jelas patut menjadi target intervensi asing. Dari banyak sisi, Saddam Hussain memang seorang tiran, seorang pemimpin yang sangat otoriter dan represif. Dunia mengetahui bagaimana rejim Saddam  menindas kaum oposisi, kelompok Syiah dan membunuh 100.000 orang Kurdi di Irak Selatan dalam perang tahun 1988. Di bawah kepemimpinan Saddam, Irak jauh dari gambaran sebuah pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial. 

Akan tetapi, seperti dikatakan menurut Carol C. Gould (1993), perspektif otonomi negara dan kosmopolitan sama-sama mengandung kelemahan. Prinsip pemerintahan-sendiri yang sangat ditekankan perspektif pertama, mengarah pada pengutamaan kedaulatan negara. Bahayanya, mensubordinasikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial demi kekuasaan negara dan prinsip non-intervensi. Perspektif ini juga mencampuradukkan persetujuan masyarakat dengan kontrol atau pengendalian pemegang kekuasaan. Hak untuk memerintah sendiri tidak selalu dapat dikatakan terletak pada negara, karena banyak negara tidak representatif dan menenggelamkan hak-hak sipil demi kontinuitas sebuah kekuasaan.

Sebaliknya, pandangan kedua punya kecenderungan kuat untuk mengesampingkan prinsip non-intervensi dan pemerintahan-sendiri dalam hubungan antarbangsa. Prinsip intervensi, terutama intervensi militer, sebagai cara untuk menegakkan hak asasi manusia dan keadilan sosial mengandung sejumlah ironi. Alih-alih mau menegakkan hak asasi manusia, intervensi militer justru menimbulkan malapetaka bagi perikemanusiaan. Meminjam istilah Gould, intervensi militer dalam situasi apapun hampir pasti membunuh kehidupan.

Apa yang terjadi di Irak hari ini menjadi contoh yang aktual. Omong-kosong jika yang dikabarkan dari negeri seribu malam itu adalah sejenis starwars : sebuah peperangan yang didominasi oleh penggunaan persenjataan super canggih yang  mampu memperpendek  perang dalam hitungan hari, menghancurkan sasaran musuh dengan presisi yang tinggi, dan  sebanyak mungkin meminimalisir korban sipil.

Publik dunia pada akhirnya paham bahwa perang tetaplah perang. Perang adalah perihal ribuan orang yang mati sia-sia, tentang anak-anak yang kehilangan masa depan, serta lululantahnya sendi-sendi kehidupan. Meskipun berusaha dikemas sedemikian rupa oleh media dan militer Barat, perang tetap menghadirkan gambaran tragis tentang hancurnya sebuah peradaban oleh ambisi berkuasa.

Prinsip intervensi di sisi lain juga dapat merusak hak-hak sipil untuk menentukan sendiri struktur pemerintahannya pasca perang. Sebab intervensi militer lazim diikuti dengan intervensi politik dan ekonomi. Negara agresor memfasilitasi pembentukan pemerintahan transisi dan melahirkan pemimpin-pemimpin “boneka” yang dapat menjamin kepentingan politik dan ekonominya di negara tersebut dalam jangka panjang. 

Tarik-ulur antara AS dengan Uni Eropa dan negara-negara Arab tentang rekonstruksi Irak pasca perang dengan jelas mengindikasikan hal ini. AS dan Inggris tak menghendaki peran mereka berhenti dengan jatuhnya kekuasaan Saddam. Mereka ingin tetap berperan dalam recovery politik, ekonomi dan sosial pasca perang. Washington bahkan mempersiapkan sebuah pemerintahan militer sementara di bawah kontrol angkatan perang AS. Dengan sinisnya mereka menolak peran penuh PBB sebagaimana yang dikehendaki Eropa dan negara-negara Arab. Ironisnya, sama sekali tak disinggung opsi untuk menyerahkan masalah rekonstruksi pasca perang itu kepada keputusan rakyat Irak sendiri.

Dengan kata lain, betapa pun sebuah intervensi militer mempunyai niat baik, betapa pun negara agresor mengklaim diri sebagai “juru selamat”, pada akhirnya intervensi itu tetap akan melemahkan hak-hak rakyat untuk menentukan harapan-harapan mereka sendiri. Tak pelak, yang dialami rakyat Irak hanyalah : dari satu ketertindasan menuju ketertindasan yang lain.. Di era Saddam, mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia dan sebagai warga negara. Di era pasca Saddam, mereka harus tunduk pada kemauan sang agresor dan kehilangan hakikat dasar sebagai suatu bangsa: hak untuk menentukan nasib sendiri.

Setelah Baghdad berhasil ditundukkan, sasaran intervensi berikutnya mungkin sudah diskenariokan : Korea Utara, Iran, Libya, juga Suriah. AS terus-menerus mendelegitimasi negara-negara ini dengan isu terorisme, persenjataan nuklir dan lain-lain. Kebetulan negara-negara ini mempunyai “indeks” demokrasi yang sangat rendah, sehingga terlalu rapuh untuk disudutkan dengan cara-pandang kosmopolitan tadi.

Namun di sini pula kita temukan paradoks lain dari prinsip intervensi. Jika prinsip ini dilembagakan sebagai metode baku untuk menegakkan hak asasi manusia, akan menyebabkan begitu banyak negara rentan terhadap intervensi asing. Pada gilirannya akan menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan dunia.

Ketidakberdayaan PBB menghadapi pembangkangan AS dan sekutunya dalam kasus Irak menjadi sebuah preseden sangat buruk dalam konteks hubungan multilateral antar-bangsa. Fakta ini juga mengindikasikan dampak buruk dari pembenaran prinsip intervensi dalam skala global. Seperti yang dikatakan Gould, atas nama hak asasi manusia dan keadilan distributif,  kedaulatan negara-bangsa di masa depan mungkin harus diganti dengan sebentuk “pemerintahan dunia”. Pemusatan kekuasaan dan otoritas negara-negara ke satu poros kekuasaan yang sangat kuat. Alih-alih dapat menjamin hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan dunia, “pemerintahan dunia” ini justru beresiko besar melahirkan tirani dunia yang tak terkontrol oleh institusi apapun, termasuk institusi demokrasi.

 

Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti ISAI Jakarta, Anggota Komunitas Utan kayu.

 


Responses

  1. MAKASIH!!!!!!!!!!!!

    tulisannya berguna BANGET buat makalah AQ!!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: