Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Delegitimasi Terhadap Gus Dur

 

Oleh: Agus Sudibyo

 
Sikap dan pernyataan kontroversial Gus Dur semakin lama semakin kontraproduktif saja terhadap legitimasi kekuasaannya. Sikap dan pernyataan itu menyuburkan prasangka-prasangka negatif tentang kinerja Gus Dur sebagai presiden. Elit politik senantiasa mempunyai kesempatan untuk menampilkan analisis, dugaan dan retorika-retorika yang tendensius terhadapnya.

Bagaimanakah elit politik melakukan delegitimasi terhadap Gus Dur ? Delegitimasi itu salah satunya dilakukan dalam ranah simbolik, melalui praktek berbahasa tertentu dalam perdebatan-perdebatan tentang Gus Dur. Dalam hal ini, menarik untuk disimak pendapat Paul E. Corcohan (1994) bahwa dalam mencapai tujuan-tujuannya, elit politik selalu berusaha menciptakan bahasa politik yang khas melalui retorika-retorika yang mereka lontarkan. Elit politik mempunyai daftar kosa-kata (kamus) yang secara kontinyu mereka gunakan untuk menafsirkan berbagai realitas politik di sekitarnya. 

Bahasa politik itu juga terlihat dalam kritik-kritik terhadap Presiden Gus Dur belakangan. Untuk meneguhkan dugaan telah terjadi praktek-praktek KKN di sekitar Gus Dur, elit politik menggunakan istilah-istilah kunci seperti : “kroni-kroni Gus Dur”, “orang-orang dekat Gus Dur”, “orang orang di sekitar Gus Dur”, “Gus Dur dan konco-konco-nya“, “para punokawan Gus Dur” dan lain-lain. Istilah-istilah ini lazim digunakan oleh anggota parlemen, kalangan parpol, pengamat politik dan kalangan pers.

Istilah-istilah kunci ini diadopsi dari istilah-istilah standart yang pernah digunakan untuk menggambarkan realitas KKN di sekitar presiden Soeharto. Oleh karena itu, ketika membaca atau mendengar istilah-istilah kunci itu, serta merta ingatan publik akan tertuju pada praktek-praktek KKN ala Orde Baru. Secara psikologis, publik akan  cenderung menganalogikan realitas kekuasaan Gus Dur dengan realitas kekuasaan Soeharto. Pendek kata, penggunaan istilah-istilah kunci itu secara terus-menerus dapat mendorong publik untuk  menyimpulkan bahwa praktek KKN ala Orde Baru juga terjadi di sekitar Gus Dur.

Di sisi lain, elit politik juga mempunyai daftar kosakata yang menegaskan bahwa Gus Dur adalah sosok pemimpin tradisional yang tidak cocok untuk menduduki jabatan formal. Dalam perdebatan tentang perilaku Gus Dur sebagai presiden, elit politik dan pers sering menjuluki Gus Dur sebagai “kiai kontroversial” “kiai nyentrik”, “intelektual yang besar dalam tradisi pesantren” “elit pesantren”, “elit tradisional” dan lain-lain.

Label-label itu mensiratkan pandangan stereotipis bahwa elit Islam-tradisional yang tidak mempunyai cukup kualified untuk menjadi pemimpin formal. Pandangan stereotipis itu sangat relevans untuk dikedepankan karena pada waktu yang sama, Gus Dur ternyata juga masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan tradisionalnya. Sebagai presiden, Gus Dur masih suka bicara ceplas-ceplos, spontan, informal, dan menghadapi berbagai persoalan krusial dengan sikap “semau gue” dan penuh kelakar.

Kebiasaan-kebiasaan tradisional itu semakin tidak kondusif bagi Gus Dur karena, di sisi lain, para pengkritiknya juga menggunakan retorika-retorika legal-formal. Yaitu retorika yang bersandar pada perundang-undangan yang mengatur perilaku presiden sebagai pemimpin eksekutif. Dengan mengutip ketentuan hukum tertentu, elit politik dan pers sering menegaskan bahwa Gus Dur telah “melanggar undang-undang”, “melanggar GBHN”, “tidak konstitusional” dan “mengingkari sumpah jabatan”.

Mereka tidak peduli lagi bahwa informalitas Gus Dur bisa jadi merupakan pilihan realistis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pemerintah. Mereka juga tidak melihat spontanitas Gus Dur sebagai peluang yang baik untuk mewujudkan transparansi kekuasaan. Kepedulian mereka hanya pada satu hal, bahwa kebiasaan-kebiasaan tradisional tidak sesuai dengan agenda reformasi di bidang reformasi hukum dan ketatanegaraan.  Dihadapkan pada retorika legal-formal itu, tak pelak kebiasaan-kebiasaan tradisional Gus Dur menjadi faktor yang sangat  “patologis”.

Praktek-praktek berbahasa di atas memberi andil yang sangat besar bagi runtuhnya  kredibilitas Gus Dur sebagai pemimpin formal. Dalam hal ini, terlihat bahwa bahasa tidak sekedar berfungsi sebagai alat komunikasi. Dalam wacana politik, bahasa yang digunakan kalangan elit ternyata mengandung maksud-maksud  politis tertentu. Sejalan dengan apa yang pernah disimpulkan Kennet Burke (1996), penggunaan istilah-istilah kunci di atas mensiratkan strategi untuk memfokuskan kesadaran publik pada struktur pemahaman yang ilegitimate tentang Gus Dur.

 

Penulis : Agus Sudibyo, Analis Media pada Program Media Watch  ISAI, anggota Sidang Redaksi Jurnal Pantau

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: