Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

DEWAN PERS DAN PELEMBAGAAN DEMOKRASI

Oleh: Agus Sudibyo

Sentralisasi penyelenggaraan kekuasaan di tangan eksekutif sepanjang sejarah Orde Baru melahirkan kekuasaan yang sangat kuat dan tidak bisa dikontrol oleh unsur-unsur masyarakat. Yang terjadi kemudian adalah merebaknya praktek korupsi, nepotisme, kolusi, malpraktek birokrasi, serta berbagai bentuk kesewenang-wenangan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, di semua lini dan level pemerintahan.

Dalam konteks inilah gerakan reformasi pasca 1998 melahirkan lembaga-lembaga baru yang kemudian disebut sebagai lembaga negara independen (independent state body). Namanya macam-macam : Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komnas HAM, Dewan Pers, dan lain-lain. Lingkup otoritasnya dan struktur kelembagaannya juga berbeda-beda. Namun mereka dilahirkan dengan semangat yang sama : menciptakan strutkur pemerintahan baru di mana proses check and balance kekuasaan dimungkinkan, dan institusionalisasi keterlibatan publik dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dilakukan secara demokratis dan proporsional.

Namun belakangan muncul kesan sakan-akan bahwa lembaga-lembaga negara independen itu dilahirkan sebagai sekedar menemuhi euforia reformasi semata. Bagaimana operasionalisasi dan sustainabilitinya tidak benar-benar dipikirkan. Ada banyak problem di sini, Namun yang utama adalah belum terlihat ithikat baik yang kuat dari pemerintah untuk membantu pelembagaan dan penguatan lembaga negara independen.

Sebagai lembaga baru, lembaga negara independen membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem, mekanisme kerja, kapasitas kelembagaan dan membangun jaringan.Namun alih-laih membantu proses pelembagana itu, pemerintah justru menciptakan masalah bagi eksistensi lembaga-lembaga tersebut.

Nasib KPI menjadi satu contoh bahwa alih-alih mau membantu pelembagaan lembaga negara independen, pemerintah justru cenderung melemahkan dan mendelegitimasi lembaga negara independen. KPI sejauh ini juga kurang bekerja secara efektif karena senantiasa mendapatkan hambatan dari pemerintah dalam hal pendanaan, biaya operasional, staffing dan lain-lain. Pada tahun pertama KPI bekerja, lembaga ini dibiarkan bekerja tanpa adanya topangan dana dari APBN. Masalah yang juga dialami oleh lembaga negara independen yang lain. Lembaga-lembaga tersebut hanya dibentuk dan disahkan, namun oprasionalisasi selanjutnya kurang dipikirkan oleh pemerintah.

Selain masalah ketidakjelasan dana operasional pada awal terbentuknya, KPI juga harus menerima bahwa staf kesekretariatan KPI adalah staf Depkominfo yang ditempatkan di lembaga tersebut. Suatu hal yang sangat berpotensi untuk menimbulkan masalah tersendiri.

Yang lebih menyulitkan KPI adalah langkah-langkah Pemerintah, melalui Depkominfo untuk memangkas fungsi dan wewenang KPI. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyiaran yang memangkas fungsi KPI sebagai regulator penyiaran. Meskipun PP ini bertentangan dengan UU Penyiaran, dan meskipun PP ini ditolak oleh DPR dan unsur masyarakat sipil, Pemerintah jalan terus untuk memberlakukannya. Pemerintah tetap bersikukuh bahwa KPI hanya perwakilan masyarakat, yang tidak layak memegang fungi regulasi. Maka dikeluarkan Surat Edaran dan Kepmen Menkominfo yang memperkuat kedudukan Menkominfo sebagai regulator penyiaran.

Pada saat yang sama, Pemerintah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang genealogi KPI untuk merebut kembali fungsi regulator penyiaran dari KPI. Ini paralel dengan ketika pemerintah mencoba memanfaatkan sentimen negatif masyarakat atas KPU untuk setahap demi setahap mengambil kembali fungsi regulator Pemilu dan menyerahkannya kepada Depdagri, sebagaimana relihat dalm wacana revisi UU Pemilu.

KPI tidak sendirian di sini. Perlakuan pemeirntah terhadap lembaga negara independen yang lain kurang-lebih setali tiga uang. Selain itu, masih ada banyak lembaga negara independen yang hanya dibentuk dan disahkan, namun kemudian tidak ditopang dengan infrastruktur yang memadahi sehingga mereka tidak bisa bekerja secara efektif.

Contohnya terhadapa KPU. Pemerintah memanfaatkan kasus korupsi yang membelit KPU untuk mewacanakan bahwa KPU tidak cukup legitimate dan capable untuk menyelenggarakan pemilu dan lebih baik jika fungsi tersebut dikembalikan kepada Depdagri. Demikian juga yang terjadi pada bidang penyiaran. KPI adalah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002. Tentu tidak realistik untuk mengharapkannya langsung bekerja efektif meregulasi bidang penyiaran dengan segala kompleksitasnya. KPI butuh waktu untuk mempersiapkan sistem dan kelembagaan dan harus ditopang oleh infrastruktur yang memadahi.

Tantangan Dewan Pers yang baru ada di sini.

Pada bulan-bulan ini, Dewan Pers harus melakukan pergantian kepengurusan. Sembilan anggota Dewan Pers Periode 2006-2009 bahkan sudah ditentukan dan tinggal menunggu pengesahan dari presiden. Tentu muncul harapan Dewan Pers dapat berperan lebih konkrit dalam upaya mempertahankan kebebasan pers dan demokratisasi media. Untuk itu, para anggota Dewan Pers bukan hanya harus memiliki pemahaman yang cukup terhadap problem-problem kebebasan pers, namun juga mempunyai kemampuan, visi, pengalaman dan energi yang memadahi untuk mengurai problem-problem baik pada ranah freedom for dan freedom from sebagaimana digambarkan di atas. Bukan hanya idealisme dan pemahaman tentang jurnalisme yang dibutuhkan, namun juga networking dengan berbagai kalangan, termasuk kalangan pemerintah, kosmopolitanisme, pengetahuan tentang seluk-beluk birokrasi pemerintahan, kemampuan loby dan kampanye publik,

Merebut kebebasan pers adalah sebuah upaya yang melelahkan dan penuh penderitaan. Akan tetapi merawat kebebasan pers tidak kalah rumitnya, membutuhkan konsistensi, komitmen, dan kompetensi yang lebih kompleks. Dewan Pers, sebagaimana juga KPI, sebagai lembaga negara independen yang dilahirkan untuk menciptakan kondisi check and balances kekuasaan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya merawat kebebasan pers dan demokratisasi media itu.

Ada tiga hal yang tampak di sini. Pertama, Masyarakat belum memahami posisi dan perlunya lembaga negara independen dalam kerangka reformasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menyebabkan sulitnya menggalang dukungan masyarakat pada saat pemerintah berusaha merebut kembali fungsi (atau mengganggu legitimasi) lembaga negara independen. Dalam hal ini, kita dihadapkan pada masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan politik yang memadahi. Masyarakat yang telah menjadi korban depolitisasi selama berpuluh-puluh tahun sehingga tidak begitu apresiatif terhadap hak-hak politik warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat yang seperti ini begitu mudah menerima klaim bahwa lembaga negara independen hanyalah sebuah pemborosan dana negara, atau sebuah penyimpangan karena dalam kosmologi politik mereka, yang namanya negara hanyalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kedua, Ketiga, belum dirumuskan secara tuntas dan solid tentang dasar hukum dari keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga negara independen tersebut. Sering sekali unsur masyarakat sipil dan kelompok-kelompok yang bersimpati kepada lembaga negara independen tersebut sulit menjawab pertanyaan : apa dasar hukum lembaga negara independen tersebut ? Di mana kedudukannya dalam sistem tata negara kita ? Pertanyaan yang kelihatannya sederhana, namun perlu dijawab secara meyakinkan, karena sebagaimana disebut di atas, pada kalangan publik juga muncul pertanyaan serupa karena dalam pemahaman mereka yang disebut negara hanya sebatas eksekutif itu sendiri.

Keempat, kurangnya apresiasi memadahi dari kalangan kelas menengah : media, NGO, kampus dan lain-lain; terhadap keberadaan lembaga negara independen. Mereka selalu kritis terhadap kelemahan-kelemahan lembaga negara independen, contohnya saja KPU. Bahkan mereka cenderuing skeptis terhadap Komisi-Komisi yang dibentuk berdasarkan ebrbagai undang-undang baru. Namun mereka sering melupakan dasar pemikiran dari pembentukan lembaga negara independen tersebut. Apa jadinya jika pemilu tidak diserahkan kepada KPU dan dikembalikan kepada Depdagri ? Apa jadinya jika regulasi penyiaran kembali diserahkan kepada departemen pemerintah ? Apa jadinya upaya pemberantasan korupsi tanpa KPK ? Ketika organisasi masyarakat sipil, media atau siapapun mengritik dan mengoreksi keberadaan lembagfa negara independen, semestinya juga memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.

Delapan tahun reformasi, situasi politik berubah cepat. Dengan memanfaatkan kejenuhan publik terhadap jalannya reformasi, dengan memanfaatkan kerinduan publik terhadap kehidupan yang lebih baik, ada upaya untuk kembali memperkuat kedudukan pemerintah vis a vis masyarakat. JIka pada awal reformasi gerak yang dominan adalah gerak perampingan negara (dalam arti eksekutif), maka yang terjadi belakangan adalah gerak penggemukan negara. Gerak desentralisasi dan check and balance kekuasaan hanya terjadi pada tataran wacana, namun jika ditilik lebih jauh : statemen, kebijakan, RUU, PP, Permen yang diajukan pemerintah menunjukkan tendensi yang kuat menuju sentralisasi kekuasaan. Peemrintah lebih fokus pada upaya perluasan lingkup otoritas eksekutif daripada upaya peningkatan kapasitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks ini, keberadaan lembaga negara independen sangat penting dan sangat menarik untuk dikaji. Karena dasar pemikiran dari pembentukan lembaga-lembaga ini sekali-lagi adalah untuk mengurai sentralisasi kekuasaan (khususnya ) pada lembaga eksekutif dengan berbagai dampak buruknya seperti yang dirasakan pada era Orde Baru. Karena lembaga negara independen dibangun di atas landasan prinsip-prinsip “perampingan dan pengefektian” lembaga-lembaga esekutif.


Responses

  1. mbaga independt na sebutin yang lengkap donk…..
    biar bisa buat bahan kuliah ni……
    penjabaran na si bags ta kurng lengkap…..
    thaks ya…..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: