Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

INTELEKTUAL, KEKUASAAN DAN KEPENTINGAN

 

Oleh: Agus Sudibyo

Kekuasaan dan pengetahuan bagaikan dua sisi mata uang. Setiap kekuasaan tak cukup hanya bersandar prinsip pemaksaan. Ia selalu dihadapkan pada kebutuhan akan penerimaan dan legitimasi. Dominasi tak akan lengkap tanpa hegemoni. Maka setiap bentuk kekuasaan, politik maupun ekonomi, akan berusaha memproduksi pengetahuan dan kebenarannya sendiri guna memonopoli tafsir realitas di ruang-ruang perdebatan publik. Sebaliknya, setiap bentuk pengetahuan secara intrinsik senantiasa mengandung dimensi kekuasaan. Pengetahuan tak pelak adalah  modal simbolik untuk menuju lingkar kekuasaan, atau untuk meraih keuntungan dari beroperasinya sebuah kekuasaan.

Demikian kurang-lebih Michel Foucault (1980) berteori tentang relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Teori ini sangat relevans untuk menjelaskan sebuah fenomena yang mewarnai proses demokratisasi kehidupan media di Indonesia yang belakangan dihadapkan pada situasi anomali. Bukannya memperkuat pelembagaan kebebasan pers, pemerintah alih-alih justru sibuk mengintrodusir perundang-undangan yang bertendensi meneguhkan kembali otoritas negara dalam mengatur kehidupan media. Lembaga Peradilan pada sisi lain tiba-tiba menjadi monster yang terus mengriminalisasi kerja-kerja jurnalistik, memenjarakan wartawan dan menjatuhkan sanksi yang membunuh eksistensi perusahaan media.

Situasi semakin kusut manakala sejumlah intelektual dalam arti Gramscian : pakar media, akademisi, lawyer, aktivis menyediakan diri menjadi agen yang secara langsung maupun tidak membela posisi pengusaha atau pejabat “bermasalah” yang sedang bersengketa dengan institusi media. Terciptalah situasi yang ganjil : pihak-pihak yang sebelumnya notabene menjadi bagian dari gerakan advokasi isu-isu kebebasan pers, tiba-tiba menjadi sekelompok profesional yang mendedikasikan kredensial ilmiah dan pengetahuannya kepada kekuasaan ekonomi atau politik (servans of power) yang justru sedang menggugat konsekuensi dari kebebasan pers itu sendiri.

 Para pengusaha dan pejabat itu tampaknya sadar, melawan media tak memadahi hanya bersandar pada kekuatan obyektif pemaksaan fisik ataupun mekanisme hukum. Maka mereka memasuki wilayah pertarungan simbolik (symbolic struggles), dengan melibatkan kaum cerdik-pandai dan institusi pendidikan, dengan memanfaatkan legitimasi moral dan kecendekiawanan untuk mendelegitimasi media melalui ruang perdebatan ilmiah. Mereka sadar betapa besar “kuasa-pengetahuan”  kaum cerdik-pandai di tengah-tengah masyarakat yang awam tentang duduk-perkara media dalam relasinya dengan masyarakat, negara dan pemodal.

*    *    *

Persoalannya kemudian, bagaimana dengan status intelektual itu sendiri ? Apakah intelektualitas itu sesuatu yang berdimensi personal, murni capaian individu, dan tidak merepresentasikan ekspektasi dan kepentingan orang banyak ? Apakah intelektualitas tidak berurusan dengan nilai-nilai kepublikan sehingga dapat sedemikian rupa diejawantahkan berdasarkan matra profesionalisme ?

Perlu digarisbawahi bahwa para cerdik-pandai itu pasti sadar benar bahwa dalam situasi anomali, sulit memastikan bahwa “klien” mereka akan memanfaatkan kredensial pengetahuan dan legitimasi kultural mereka hanya sebatas untuk mendelegitimasi  perusahaan media, bukan untuk mendelegitimasi institusi kebebasan pers secara lebih luas. Sama sulitnya memastikan lembaga peradilan akan independen dalam memutuskan perkara, dan akan senantiasa merujuk pada nilai-nilai universal kebebasan pers. Kecuali jika para cerdik-pandai itu tak lagi merasa terikat oleh imperatif untuk mendedikasikan intelektualitas kepada nilai-nilai universal, dan menempatkan intelektualitas dalam  dimensi individual yang dapat ditafsirkan dan dimanfaatkan secara partikular.

Dalam konteks inilah kira-kira Julien Benda berbicara tentang pengkhianatan intelektual. Baik pengkhianatan terhadap terhadap prinsip-prinsip tatanan demokrasi maupun pengkhianatan untuk mendapatkan keuntungan material dari beroperasinya suatu  kekuasaan ekonomi atau politik. Penilaian ini terasa ekstrem karena Benda berangkat dari titik absolut moralitas intelektual. Ia membayangkan kehidupan intelektual yang terpisah dari kefanaan kehidupan ekonomi dan politik dan mengabdi sepenuhnya kepada nilai-nilai kecendekiawanan : keadilan, kebenaran dan akal. Absolutisme intelektual ini dalam prakteknya secara konsisten harus diterjemahkan ke dalam  sikap seimbang, lepas dari kepentingan, rasional (Benda, 1976).

Absolutisme Benda menjadi fundamental untuk mensikapi kecenderungan “profesionalisasi” intelektualitas sebagaimana yang terjadi, serta untuk menegaskan betapa kehati-hatian mutlak dibutuhkan terkait dengan dimensi kekuasaan yang melekat pada status dan kompetensi intelektual. Namun benarkah intelektual tidak boleh terlibat sama sekali dalam kehidupan publik ? Benarkah intelektual tak boleh mengambil sikap ?

*     *     *

Gramsci memberikan kategori intelektual tradisional untuk jenis intelektual sebagaimana dibayangkan Benda. Kelemahan intelektual tradisional ada pada   keyakinan bahwa masalah-masalah sosial dapat diketahui tanpa pemahaman, perasaan dan hasrat (passion). Keyakinan bahwa seseorang dapat menjadi intelektual jika ia berbeda dengan yang lain dan melepaskan diri dari masalah-masalah kemasyarakatan tanpa perlu meresapi problem-problem mendasar yang muncul. Sebaliknya Gramsci berpendapat, sejarah dan politik tidak bisa diciptakan tanpa keterikatan emosional antara intelektual dan masyarakat. Jika keterikatan semacam ini absen, yang tercipta kurang-lebih adalah hubungan yang murni bersifat birokratis-formal antara kaum intelektual dan masyarakat, lalu intelektual tak ubahnya sebuah kasta kependetaan yang agung di tengah-tengah centang-perenang kehidupan masyarakat (Gramsci, 1999: 418).

Gramsci mencita-citakan hubungan antara kaum intelektual dan masyarakat, antara pemimpin dan masyarakat sebagai manisfestasi partisipasi organik di mana perasaan, keinginan dan posisi intelektual merepresentasikan kepentingan dan  kegelisahan masyarakat. Absolutisme intelektual justru menjadi kurang bermoral dalam suatu masyarakat di mana ketimpangan dan penindasan masih terjadi. Dalam masyarakat di mana hak asasi manusia dan nilai kebebasan dapat ditawar-tawar, intelektual tidak bisa berdiri bebas. Ia harus mengambil posisi. Sejak jaman pergerakan nasional, intelektual Indonesia adalah sekaligus aktivis politik. Bung Karno, Hatta, Sjahrir adalah figur cendekiawan yang sekaligus menjadi aktivis pergerakan dan pemimpin politik. (Dhakidae, 2003: 30)

Dengan demikian, yang bermasalah dalam fenomena intelektual di atas tampaknya bukan keterlibatan itu sendiri, namun jenis keterlibatan yang dipilih. Kebebasan intelektual tidak harus diterjemahkan sebagai tidak bersentuhan sama sekali dengan dinamika sosial politik, namun harus ditafsirkan sebagai bebas dari partikularitas kepentingan pribadi atau kelompok.

Pada titik ini, pers Indonesia dibenturkan pada dua ekstrim sekaligus. Pertama, kecenderungan ketidakterlibatan ekstrem, di mana kaum cerdik-pandai tidak mau terlibat dalam pergulatan sosial-ekonomi-politik yang terjadi pada ranah pers dan penyiaran. Kedua, kecenderungan keterlibatan ekstrem di mana kaum cerdik-pandai melibatkan diri  dalam pergulatan itu atas nama kepentingan individu dan kelompok tanpa mengindahkan dampaknya bagi nilai-nilai universal kebebasan pers dan demokratisasi media. Jika memang demikian trend yang berkembang, maka konservatisme sikap, partikularitas kepentingan, self interest ternyata bukan hanya menjadi problem generik para pejabat dan pengusaha bermasalah, namun juga menjadi kompleks yang diidap oleh unsur masyarakat sipil. Tentu saja ini problem serius karena kaum intelektuallah notabene agen utama  gerakan advokasi untuk isu-isu kebebasan pers dan demokratisasi media.

 

Penulis : Agus Sudibyo, Mahasiswa Magister STF Driyarkara, Deputi Direktur Yayasan SET

 

 

 

Iklan

Responses

  1. apakah perbedaan antara pluralisme, non decision making, dan kekuasaan, mas ?
    tolong dibantu ya..
    thx before..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: