Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Kebebasan Pers dan Anomali Demokrasi

 

Oleh: Agus Sudibyo

Benarkah negara bukan faktor determinan lagi dalam kehidupan pers dan penyiaran di Indonesia pasca 1998 ? Pertanyaan ini perlu diajukan kembali karena belakangan muncul tendensi-tendensi pembalikan sejarah menuju substansialisasi peran negara dalam hubungannya dengan pers dan penyiaran. Tendensi ini muncul dalam beberapa sektor : praktek peradilan, politik perundang-undangan, komunikasi politik pemerintah, perijinan dan lain-lain.

Sementara pada sisi lain, sebagian dari  insan pers telah sedemikian rupa larut dalam euphoria kebebasan, dan tidak secara kritis meninjau ulang asumsi bahwa dinamika kehidupan media di Indonesia telah sepenuhnya ditentukan oleh dinamika internal masyarakat, bahwa negara dengan kompleksitas kepentingannya tak lagi menjadi faktor penentu.

Jika merujuk pada aksi-aksi sepihak organisasi masyarakat terhadap institusi media yang memang masih terjadi hingga kini, asumsi itu bisa dibenarkan. Namun sesungguhnya ada fakta-fakta lain yang lebih patut  dicemaskan dampaknya terhadap iklim kebebasan pers. Penggunaan KUHP dalam mengadili kasus-kasus  sengketa pemberitaan misalnya, secara sporadik dan sistemik telah menjadi “modus operandi” baru untuk membunuh daya kritis dan kreativitas insan media, bahkan daya survival media secara lebih luas.

*   *   *

Masalah lain yang juga harus diwaspadai adalah politik legislasi yang dijalankan pemerintah. Pemerintah sangat berambisi untuk merevisi UU Pers dan UU Penyiaran yang tampaknya bertujuan untuk secara legal mengembalikan otoritas-otoritas lama pemerintah di bidang media dan penyiaran.

Di sisi lain, seiring dengan semakin redupnya antusiasme publik terhadap wacana reformasi dan kebebasan, pemerintah juga mengintroduksi berbagai RUU yang bertendensi untuk menegakkan kembali supremasi negara atas masyarakat, di mana pers menjadi salah-satu unsurnya.  Beberapa karakter dari RUU tersebut bisa disebutkan di sini. Pertama, kecenderungan paranoid terhadap ide-ide kebebasan dan keterbukaan. Ambil contoh, pemerintah keberatan dengan nama Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dengan alasan term kebebasan berasal dari luar, tidak genuine dalam tradisi kita. Padahal term kebebasan itu jelas-jelas termaktub dalam Pasal 28 Konstitusi kita. Pada aras yang sama, RUU Kerahasiaan Negara tidak melihat esensi kebebasan informasi bagi demokrasi, tetapi justru berusaha mengonstruksinya sebagai ancaman bagi stabilitas nasional.

Kedua, beberapa RUU inisiatif pemerintah mensiratkan kecurigaan dan sikap pandang remeh atas kemampuan warga negara untuk menjaga moralitasnya. Negara tidak cukup yakin warganya mampu menjamin implementasi hak-hak pribadi tidak mengganggu kepentingan bersama.  Maka dalam RUU KUHP, negara hendak melakukan intervensi terhadap moralitas, pikiran, keyakinan beragama dan kecenderungan individu warganya. Dalam RUU Anti Pornografi, negara juga diberi peluang untuk melakukan intervensi hingga ke persoalan yang sangat pribadi. Apa benar negara berhak dan mampu mengatur moralitas warganya ?

Ketiga, Politik legislasi pemerintah sebagian juga mencerminkan keinginan untuk  mengembalikan kembali otoritas pemerintah yang atas nama prinsip check and balances telah diberikan kepada berbagai lembaga negara independen. Dalam hal ini, krisis kewenangan dan fungsi yang dialami KPI dan Dewan Pers sesungguhnya bukan kasus yang spesifik. Problem yang kurang lebih sama juga dihadapi oleh lembaga seperti KPU, KPK, Komnas HAM dan lain-lain.

Tendensi-tendensi di atas mengingatkan saya pada sinyalemen Richard Robison dan Vedi R. Hadiz tentang gejala reorganizing power, proses konsolidasi kekuatan-kekuatan konservatif dan pro status quo “warisan” Orde Baru yang banyak dirugikan oleh gerakan reformasi. Muaranya dari tendensi-tendensi itu barangkali bukan rejim yang otoriter dan menindas seperti Orde Baru, melainkan bentuk negara penyelenggara yang paternalistik. Negara yang merasa diri lebih tinggi dari rakyatnya dan merasa berhak dan perlu mengontrol semua aspek kehidupan, menyelenggarakan seluruh fungsi sosial-politik. Meskipun tidak menggunakan sarana-sarana kekuasaan yang represif untuk menertibkan masyarakat, negara semacam ini tetap mempunyai ambisi untuk mereduksi kebebasan-kebebasan warganya. Mengutip Frans Magnis Suseno, kebebasan yang dalam dimensi politik sangat terbatas, tidak dipandang sebagai hak masyarakat, melainkan sebagai pemberian dari negara.

*    *    *

Pers dan penyiaran yang beroperasi pada ranah kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi jelas sangat berkepentingan dengan tendensi-tendensi politik legislasi pemerintah di atas. Persoalan kemudian, bagaimana agar para pengelola media memandang masalah di atas tidak dari partikularitas posisi dan kepentingannya sendiri. Partikularitas ini akan memunculkan para safety player bisnis media yang mengarahkan tindakan-tindakannya semata-mata berdasarkan pertimbangan ekonomis dan sekedar penyesuaian pragmatis terhadap kebijakan pemerintah. Pada gilirannya  media justru bisa menjadi bagian dari proyek reorganizing power itu sendiri.

Untuk pengembangan kualitas kebebasan pers, kontestasi semacam ini harus dicegah. Media tidak bisa dibiarkan menjadi semata-mata medium bertemunya kepentingan subsistem kekuasaan administratif negara dan susbsistem rasionalitas pasar. Rasionalitas komunikatif sebagai nilai keutamaan media mungkin bisa dinegosiasikan dengan rasionalitas strategis ekonomi-politik, tetapi tidak untuk disubordinatkan terhadapnya.

*     *     *

Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: